Upah dipotong; Portir di ASDP Paciran mengeluh, Ancam lakukan Demonstrasi!

  • Bagikan

Lamongan- Susahnya mencari kehidupan yang layak membuat masyarakat di daerah mengeluh, terutama bagi para pekerja bongkar muat (portir) di ASDP Paciran Lamongan mengeluh akibat upah dipotong sampai 50% oleh salah satu CV yang di tunjuk sebagai kordinator jasa bongkar muat.

Beberapa bulan ini para portir mencari kepastian untuk bekerja kembali dengan upah yang diterima bisa penuh agar bisa memenuhi kebutuhan keluarga, karena terjadinya permasalahan yang ada portir belum bisa bekerja kembali karena banyak alasan dari phak UPT dan CV yang ditunujk tersebut.

Portir yang berkeja di ASPD mayoritas warga Desa Tunggul Paciran tersebut sudah melakukan beberapa upaya termasuk berkomunikasi dan bersurat kepada pihak-pihak terkait agar permasalahan tersebut segara ada kepastian.

Permasalahan yang timbul ini akibat salah satu CV yang ditunjuk oleh UPT Palabuhan Pengumpan Regional Lamongan, Dinas Perhubungan Pemprov Jawa Timur, memotong hak dari upah yang seharusnya diterima penuh.

Memang dari awal telah adanya kesepakatan antara CV, Desa dan Karang taruna akan tetapi tidak adanya transparasi dari CV harga bongkar muat yang membuat pekerja dan pengurus karang taruna kecewa. Ketika portir mengetahui jasa bongkar muat ternyata harga jasa sangat tinngi 50% dari upah yang mereka terima.

Para portir protes terhadap CV tersebut, sehingga timbul gejolak seperti saat ini.

Tidak adanya transparansi harga tersebut yang membuat para portir mengeluh, Sedangkan dari kesepakatan awal pihak CV yang seharusnya memberikan dana untuk Karang Taruna guna pemeberdayaan masyarakat akan tetapi tidak pernah dilaksanakan. Ini juga menjadi catatan tersendiri bagi Karang Taruna terhadap CV tersebut.

Para portir sangat keberatan akibat tindakan yang dilakukan oleh CV tersebut, karena pekerjaan hanya ada seminggu dua kali mendapatkan potongan yang begitu besar.

Informasi yang kami dapatkan bahwa potongan tersebut digunakan untuk setoran atau memberikan upeti kepada pihak-pihak terkait yang mempunyai wewenang.

Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara Indonesia (LPKAN) Indonesia

LPKAN Indonesia DPC Lamongan mendapatkan keluhan dari beberapa portir dan perwakilan dari Karang Taruna Citra lestari Desa Tunggul, Paciran, Lamongan tersebut akibat tindakan yang dilakukan salah satu CV yang di tunjuk oleh UPT PPR lamongan.

Sedikit informasi jasa bongkar muat tersebut bisa menyerap tenaga kerja kurang lebih 30 orang warga sekitar.

Kami diminta untuk mengawal dan mengadvokasi akibat permasalah tersebut. Ucap Hafid Dewas LPKAN DCP Lamongan.

Beberapa data yang kami terima seperti surat yang telah dilayangkan Karang taruna Citra Lestari ke UPT PPR Lamongan dan jawaban surat dari UPT tersebut serta kronologi permasalahan yang ada, Hafid menyayangkan kejadi tersebut.

Dari data yang kami peroleh bahwa UPT PPR Lamongan telah menunjuk CV Toni Expedisi sebagai koordinator jasa bongkar muat (portir) di Pelabuhan ASDP Paciran tertuang dalam Surat balasan ke Karang Taruna Citra lestari.

Selain itu juga kami mendapatkan informasi bahwa CV Toni Expedisi dalam company profile perusahan tersebut terdapat nama Kepala UPT PPR Lamongan, Kepala Seksi Operasional dan Kepala seksi Kepelabuhan sebagai dewan penasehat.

Kami telah melakukan beberapa kajian awal dari data dan informasi dari beberapa pihak, muncul sebuah pertanyaan bahwa apa landasan yang dibuat oleh UPT PPR Lamongan untuk menunjuk CV Toni Expedisi sebagai koordinator jasa bongkar muat.

Jika landasan dipakai karena CV tersebut milik warga setempat kenapa ketika ada permasalahan dilapangan adanya pemotongan upah para portir tidak mengambil tindakan tegas atau mengevaluasi kebijakan tersebut.

Selain itu juga kami berangapan bahwa CV tersebut tidak memiliki izin dan kapasitas untuk mempekerjakan para pekerja bongkar muat. Penunjukan CV Toni Expedisi tersebut kami mencurigai adanya indikasi “main mata” antara Kepala UPT dan CV Toni Expedisi.

Oleh sebab itu Hafid mengatakan akan mengumpulkan data tambahan, investigasi dan mengkaji berbasama dengan lembaga bantuan hukum milik LPKAN Indonesia (Lembaga Kajian Hukum dan Advokasi Indonesia).

Apabila terbukti adanya pelangaran atas undang-undang Cipta Kerja dan izin usaha CV Toni Expedisi dalam kapasitasnya mempekerjakan tenaga kerja maka kami akan melakukan langkah hukum demi mengawal pekerja yang haknya telah dirampas dan berjalanya operasional Pelabuhan secara tertib dan aman.

Hafid juga mengatakan jika terbukti adanya suap yang dilakukan CV Toni Expedisi kepada pihak-pihak terkait yang memiliki wewenang akan melapokan secara hukum kepada pihak yang berwenang.

Kasihan kondisi ekonomi sangat lesu akibat dampak pandemi covid-19 beberapa tahun ini, hak orang jangan diambil keringat para portir itu bagian dari harapan keluarganya untuk bisa menyambung biaya hidup.

Karang Taruna Citra Lestari Desa Tunggul

Perwakilan pengurus karang taruna mengatakan jika polemik ini tidak segera selesai dan tidak mendapatkan kejelasan maka langkah turun kejalan akan kami lakukan. Ujar Danny.

Kami telah banyak mendapatkan keluhan dari teman-teman kami yang bekerja sebagai portir di pelabuhan, mereka meminta kepastian kapan para portir bisa bekerja kembali agar bisa menafkahi keluarganya.

Upaya kordinasi sudah kami lakukan, kami juga sudah bersurat kepada pihak-pihak yang mempunyai kewenangan di ASDP tersebut. akan tetapi belum mendapatkan kepastikan secara teknis untuk melakukan aktivitas bongkar muat kembali.

Koordinasi terakhir dengan para portir dan pemuda Desa Tunggul jika permasalahan yang timbul ini tidak selesai waktu dekat kami akan melakukan demonstrasi.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan