Reporter: harianjatim
Sumenep-harianjatim.com. Pemerintah Kabupaten Sumenep, Jawa Timur bakal melakula restrukturisasi terhadap organisasi perangkat daerah (OPD). Saat ini rancangan peraturan daerah (Raperda) sebagai payung sedang dalam pembahasan di DPRD setempat.
Raperda tersebut merupakan revisi Perda Nomor 15 tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dalam Raperda tersebut Pemkab Sumenep akan menambah OPD baru dan memisahkan beberapa urusan yang satu rumpun menjadi satuan kerja tersendiri. Salah satunya akan membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida).
Hal itu sesuai dengan instruksi Peraturan Presiden (Perpres) nomor 78 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional. “Daerah diminta untuk membentu Brida,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Sumenep, Edy Rasyiadi.
Selain itu kata dia, akan dilakukan pemisahan OPD di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Nantinya akan menjadi dua intansi berbeda. Hal itu mengacu terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan Pusat dan Daerah.
“Dalam UU itu menekankan supaya urusan penunjang keuangan untuk potensi pendapatan dikelola perangkat daerah tersendiri,” jelas Sekda.
Pemisahan kelembagaan juga akan dilakukan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP). Sesuai Permendagri Nomor 25 tahun 2021 maka urusan perizinan harus satu rumpun dan tidak menyatu dengan urusan lain.
”Saat ini, PMPTSP disatukan dengan tenaga kerja (Naker). Itu nanti, harus dipisah tersendiri. Untuk Nakernya masuk ke satuan kerja mana atau tersendiri juga tergantung pembahasan di Dewan,” tegas dia.
Saat ini Raperda insiatif eksekutif itu sudah memasuki tahap pembahasan di DPRD Sumenep. Pemkab telah menyampaikan nota penjelasannya terkait Raperda perubahan sruktur OPD tersebut melalui Rapat Paripurna Dewan. Bahkan, DPRD telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahasnya.
Baca Juga : Komisi IV Minta OPD Tingkatkan Inovasi untuk Meningkatkan Pelayanan Masyarakat
Ikuti informasi terkini melalui harianjatim.com.
(red)
