Legislator Minta Utamakan Formasi Guru pada Seleksi CPNS dan PPPK 2024

  • Bagikan
Sekretaris Komisi I DPRD Sumenep Suroyo (foto: ist).

Reporter: harianjatim

Sumenep-harianjatim.com. Pemerintah Kabupaten Sumenep, Jawa Timur membuka 420 formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Seleksi CPNS-PPPK 2024.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep Edy Rasiyadi menyampaikan, Pemerintah Kabupaten Sumenep telah menerima surat dari Menteri PAN-RB berisi persetujuan rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2024.

“Surat itu menyetujui rekrutmen CPNS dan PPPK sebanyak 420 orang, sesuai usulan kami,” katanya.

420 kuota itu terdiri dari 46 CPNS dan 374 PPPK. Sebagian besar yang dibutuhkan merupakan tenaga pendidikan dan kesehatan, sisanya tenaga teknis.

Baca Juga :  Sekda Edy: Jangan Percaya Calo CPNS-PPK

Sedangkan untuk PPPK, 203 formasi guru, mulai guru kelas, guru agama, olahraga, kesenian, dan TIK. Kemudian 46 formasi tenaga kesehatan, dan 125 formasi tenaga teknis.

“Kalau untuk CPNS, 21 formasinya diantaranya untuk dokter, dokter spesialis dan radiologi. Kemudian 25 lainnya tenaga teknis, seperti auditor dan akuntan,” jelasnya.

Pelaksanaan tahapan rekrutmennya diperkirakan akan dimulai akhir April atau awal Mei mendatang.

Namun begitu, pihaknya mengaku masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat tentang rekrutmen tersebut. “Kami masih menunggu petunjuk lanjutan,” jelas dia.

Baca Juga :  Lindungi Petani, Bapemperda Dorong Revisi Perda Pembelian Tembakau

Anggota Komisi I DPRD Sumenep Suroyo mengapresiasi atas usulan tersebut. Hanya saja pihakya meminta agar formasi guru diutamakan dubandingkan formasi yang lain.

Mengingat kata dia di kabupaten paling timur pulau Madura ini banyak ditemukan tenaga guru yang statusnya masih honorer.

“Di Kabupaten Sumenep masih ada puluhan ribu guru yang berstatus honorer. Dan ini perlu diperjuangkan,” jelas dia

Mestinya sambung Suroyo Pemerintah Sumenep bisa memperjuangkan itu, salah satunya dengan mengusulkan tambahan kuota CPNS atau PPPK khusus formasi guru.

Baca Juga :  Komisi III DPRD Sumenep Pantau Pembangunan Gadung Dewan Baru

Oleh sebab itu, pihaknya menekan pemerintah Sumenep segera memvalidkan jumlah tenaga guru yang masih berstatus honorer, serta berapa kuota CPNS dan PPPK yang turun dari pemerintah pusat.

“Harus segera disampaikan ke publik mengenai jumlah kebutuhan, baik CPNS maupun PPPK di Sumenep. Biar para guru yang masih berstatus honorer bersiap mengikuti seleksi rekrutmen CPNS dan PPPK,” tegas Suroyo.


Ikuti informasi terkini melalui harianjatim.com.

(red)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

banner 336x280