Ketua Komisi 4 DPRD Tuban Terima Audiensi Forum Komunikasi Nakes dan Non Nakes Indonesia

  • Bagikan

Tuban– Bertempat di Ruang paripurna DPRD kabupaten Tuban pimpinan komisi 4 dan anggota DPRD kabupaten Tuban menerima permintaan audensi Forum Komuniksi Nakes dan Non Nakes Indonesi ( FKHN ) terhadap Pemberlakuan UU 20 tahun 2023 Tentang ASN.Kamis (13/06/2024)

Dalam audensi teguh ketua FKHN menyampaikan beberapa tuntutan Yaitu meminta agar pemerintah memprioritaskan Non ASN yang sudah mengabdi sesuai data base SISDMK

Selain itu belum adanya regulasi terkait tenaga non Nakes yang telah mengabdi bertahun tahun dan belum ada kejelasan nasib, meminta di bentuk pansus untuk penyelesaian Non asn fasyankes

Ia juga meminta tambahan penghasilan, meminta penghapusan batasan IPK dalam pendaftaran PPPK di 2024 seperti afirmasi usia di atas 35 th serta beberapa keluh kesah nakes dan non nakes lainnya yang di sampaikan saat audiensi hari ini

Teguh yang mewakili FKHN juga menanyakan nasib mereka dikarenakan status tenaga honorer yang di hapus dan nantinya hanya ada PNS dan PPPK bagaimana nasib mereka selanjutnya?

Sementara itu Kepala BKPSDM Fien Rukmini mengatakan bahwa saat ini Masih tersisa Tenaga Honorer / Sukuwan 384, Non ASN 784 di kabupaten Tuban yang mana untuk kuota tahun ini hanya 155 nakes P3K dan 8 PNS dn 120 guru

Astuti menyampaikan bahwa dengan UU no 5 Tahun 2014 sudah tidak berlaku namun untuk percepatan transformasi ASN dalam membentuk aparatur yang profesional , akuntabel,adaptif dan kolaboratif maka saat ini terbitlah UU No 20 tahun 2023 tentang ASN Yang mana di dalamnya mengatur hak dan kewajiban ASN , prosedur rekruitmen, promosi , disiplin serta pengaturan manajemen.

“Di dalam UU ini mengatur hak yang sama antara PNS dan P3K, tidak ada lagi istilah PNS pusat dan PNS daerah dan terkait dengan permasalahan yang di adukan oleh FKHN bahwa di UU ini dijelaskan bahwa tidak ada lagi pegawai honorer dn non ASN lainnya tahun 2025 di pemerintah” ujar Tri Astuti Selaku Ketua Komisi 4 DPRD kabupaten Tuban

Pegawai non ASN atau nama lainnya wajib di selesaikan penataannya paling lambat desember 2024 dan sejak UU ini berlaku maka instasi pemerintah di larang mengangkat pegawai non asn atau nama lainnya selain asn dalam hal ini adalah PNS dan PPPK . Sedangkan masih banyak tenaga honorer Non ASN kita yang belum lolos seleksi P3K untuk itu menyikapi hal ini komisi 4 akan berkonsultasi ke Kemenkes dan Menpan RB

Tampak Dalam Audensi audensi itu dihadiri oleh BKPSDM , dinkes dan RSUD

( fa)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

banner 336x280