Oleh Gembala Dr. A.G. Socratez Yoman
Presiden Joko Widodo berulang kali mengunjungi Tanah Papua Barat namun tak menyentuh jantung dan hati masyarakat Papua, yang menghadapi berbagai diskriminasi dan terancam marjinal di tanahnya sendiri. Ia mengecilkan masalah penderitaan, kekerasan, dan berbagai persoalan kemanusiaan yang dialami masyarakat atau Orang Asli Papua (OAP)– pemilih tanah leluhur.
Pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada 7 Juli 2023 lalu telah melukai, bahkan menjadi dosa bagi tanah dan bangsa Papua Barat (OAP). Saat itu Jokowi mengatakan begini:
“Jangan dilihat (negatif). Karena memang secara umum, 99 persen itu gak ada masalah. Jangan masalah kecil dibesar-besarkan. Semua di tempat, di manapun, di Papua kan juga aman-aman saja”.
“Kita karnaval juga aman, kita ke sini juga gak ada masalah, ya kan? Kita malam makan di restoran juga gak ada masalah. Jangan dikesankan justru yang dibesarkan yang negatif-negatif. Itu merugikan Papua sendiri”.
Pernyataan Jokowi tersebut bagi kami menyiratkan pandangan berbasis rasialisme terhadap rakyat Papua. Inilah muasal dosa-dosa politik Jokowi di Tanah Papua, yang telah merusak dan memperburuk komunikasi politik dan relasi sosial antara rakyat dan bangsa Papua Barat dengan Pemerintah RI.
Tulisan ini ingin menununjukkan sembilan dosa politik Joko Widodo terhadap rakyat dan bangsa Papua Barat.
- Jangan dilihat (negatif)
Selama ini yang melihat dan membuat rakyat dan bangsa Papua Barat negatif ialah penguasa Indonesia. Pemerintah Indonesia sejak awal 19 Desember 1961 sudah melihat Penduduk Orang Asli Papua (POAP) atau bangsa Papua Barat dengan pikiran negatif, yaitu kemerdekaan bangsa kami pada 1 Desember 1961 dianeksasi atau diinvasi militer dengan label negatif “negara boneka.”
Pemerintah Indonesia, Belanda, Amerika dan PBB telah melihat kami dengan pikiran negatif, rasis dan fasis, yaitu tidak melibatkan perwakilan bangsa Papua Barat dalam proses pembuatan Perjanjian New York 15 Agustus 1962 dan Perjanjian Roma 30 September 1962. Pemerintah Indonesia melalui kekuatan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) – sekarang bernama Tentara Nasional Indonesia (TNI) – telah melihat negatif sejarah dan kebudayaan bangsa Papua Barat, sehingga buku-buku sejarah yang berhubungan dengan bangsa Papua Barat dimusnahkan dan dibakar.
Pemerintah Indonesia juga memandang rendah martabat dan melihat secara negatif terhadap rakyat dan bangsa Papua Barat dan hak politik dirampok dan dihancurkan dalam proses politik Pepera 1969 dengan kekuatan moncong senjata ABRI.
Lagu-lagu Mambesak yang dipopulerkan oleh (alm) Arnold Clemens Ap, Edward Mofu dan kawan-kawan yang menghidupkan nilai-nilai kebudayaan bangsa Papua Barat juga dilihat negatif oleh penguasa Indonesia dan para pemimpinnya dibunuh.
Pemerintah Indonesia menilai negatif Penduduk Orang Asli Papua dan merendahkan martabat dengan stigma atau label separatis, makar, OPM, GPK, GPL, KKB, teroris, monyet, dan masih banyak sebutan negatif lain. Pemerintah, TNI-Polri melihat negatif terhadap Mama-Mama Papua dengan inovasi dan kreatif melukis bendera Bintang Kejora di noken-noken kerajinan tangan sebagai salah satu sumber pendapatan atau mata pencaharian. Pemerintah Indonesia menilai negatif demo damai rakyat dan bangsa Papua Barat yang menentang rasisme dan ketidakadilan. Para pemimpin demonstrasi ditangkap dan diadili secara negatif dituduh makar dan dipenjarakan.
- Karena memang secara umum, 99 persen itu gak ada masalah
Sesungguhnya persoalan konflik Papua Barat itu sangat kompleks dan multidimensi. Spiral kekerasan Negara menyebabkan tragedi kemanusiaan yang kronis, diperlukan penyelesaian dengan serius. Karena aktor kekerasan di Papua Barat selama ini didominasi oleh Negara, pernyataan Joko Widodo tersebut sangat paradoks dan buruk. Karena, 99% di Papua Barat ada masalah ketidakadilan dan pelanggaran HAM berat sangat sulit dan rumit.
Akar konflik sudah dirumuskan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), kini dikenal namanya Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), terdapat empat, yaitu: (1) Sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia; (2) Kekerasan Negara dan pelanggaran berat HAM sejak 1965 yang belum ada penyelesaian; (3) Diskriminasi dan marjinalisasi orang asli Papua di tanah sendiri; (4) Kegagalan pembangunan meliputi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat Papua.
Kalau dianggap di Papua Barat 99% tidak ada masalah, mengapa Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo berkunjung ke Australia 4-5 Juli 2023, lalu dilanjutkan ke PNG pada 5 Juli 2023 untuk mencari atau meminta dukungan untuk “memikul dosa-dosa” Indonesia secara bersama-sama.
Prof. Dr. Franz Magnis Suseno pernah menyatakan bahwa situasi Papua sedang tidak baik-baik saja. “Situasi di Papua adalah buruk, tidak normal, tidak beradab, dan memalukan, karena itu terutup bagi media asing. Papua adalah luka membusuk di tubuh bangsa Indonesia… kita akan ditelanjangi di dunia beradab, sebagai bangsa biadab, bangsa pembunuh orang-orang Papua, meski tidak dipakai senjata” (Suseno: 2015, 255-257).
Pastor Frans Lieshout OFM (alm.), seorang pastor Belanda dan menjadi Warga Negara Indonesia dan tinggal di Papua, dengan jernih menyatakan bahwa, “Orang Papua telah menjadi minoritas di negeri sendiri. Amat sangat menyedihkan. Papua tetaplah luka bernanah di Indonesia” (Lieshout: 2020, 601).
Pengakuan Dr. Anti Soleman dalam peluncuran 5 buku Seri Sejarah Politik, HAM dan Demokrasi di West Papua karya Markus Haluk di Graha Oikoumene, Jakarta, pada Kamis (15/6/2023) menyatakan orang-orang Papua yang telah terjadi turun temurun. “Buku ini cerita tentang luka. Luka tentang Papua itu tidak saja ada pada kami seperti usia saya yang sudah 71 tahun, tapi luka itu sudah ada dalam hidup anak dan cucu kita, umurnya 17 tahun”.
- Jangan masalah kecil dibesar-besarkan
Dalam keadaan sadar atau tidak sadar, Presiden RI Ir. Joko Widodo dengan rombongan ke Australia dan PNG pada 4-5 Juli 2023 lalu, merupakan bagian integral yang tak terpisahkan dari memperluas dan memperkenalkan akar konflik Papua Barat kepada komunitas internasional. Atau, dalam bahasa Presiden Ir. Joko Widodo “Jangan masalah kecil dibesar-besarkan”. Rakyat awam dengan polos akan bertanya. Siapa yang membesar-besarkan masalah Papua Barat selama ini?
Pengiriman pasukan non organik dalam jumlah besar ke Papua Barat juga adalah bukti pemerintah ikut membesar-besarkan, menyebar-luaskan, mem per kenalkan, mengumumkan, dan meng kampanyekan, bahwa di Papua Barat 99% ada masalah.
Pengiriman kelompok komprador binaan intelijen negara yang dikirim ke Vanuatu pada 19-21 Juli 2023 lalu untuk menghadiri Festival Budaya Melanesia juga menunjukkan bahwa ada konflik besar di Papua Barat. Maka Negara membina kelompok komprador dan gladiator untuk mengadu-domba rakyat dan bangsa Papua Barat sendiri.
Penyanderaan pilot Philip Mark Mehrthens dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) oleh pimpinan Egianus Kogeya pada 7 Februari 2023 dan masih disandera ini, menunjukkan bahwa di Tanah Papua Barat ada masalah besar, bukan masalah kecil atau tidak ada masalah.
Pemerintah Indonesia belum atau tidak mengijinkan Komisioner Tinggi HAM PBB dan wartawan asing dan diplomat asing ke Papua Barat juga menunjukkan bahwa ada persoalan besar yang sedang disembunyikan penguasa Indonesia.
Jadi, secara logika dan realitas saat ini, bahwa yang membesar-besarkan, menyebar-luaskan, mem perkenalkan, mengumumkan dan meng kampanyekan akar konflik Papua Barat adalah pemerintah Indonesia, TNI-Polri, dan kaum gladiator dan komprador. Sikap negara sangat membantu dan memperkuat bahwa di Papua Barat ada masalah atau persoalan besar.
- Semua di tempat, di manapun, di Papua kan juga aman-aman saja
Bagi Presiden Ir. Joko Widodo merasa aman karena dikawal dan dijaga ketat oleh pengawal Presiden dan dengan pengawasan tertutup dan terbuka dari seluruh kekuatan militer Indonesia. Di Nduga, di Intan Jaya, di Puncak, di Pegunungan Bintang, di Yahukimo, di Maybrat dan pengungsi 67.000 jiwa hidup tidak nyaman. Pada umumnya, rakyat dan bangsa Papua Barat tidak merasa aman di atas tanah leluhur mereka, karena wajah kekerasan negara berjalan telanjang di seluruh Tanah Papua Barat, dari Sorong hingga Merauke.
Salah dan keliru, kalau ukuran aman dilihat dari posisi kenyamanan Presiden RI Ir. Joko Widodo. Sesungguhnya, rakyat dan bangsa Papua Barat tidak nyaman dan itu terbukti ketika Joko Widodo datang ke Papua Barat yang ke-17 kali, tidak ada penjemputan yang meriah, seperti di luar Papua.
- Kita karnaval juga aman
Akar konflik Papua Barat yang menahun dan kronis tidak ada kaitan dengan Karnaval. 99% akar konflik Papua Barat yang mendera hebat dalam tubuh bangsa Indonesia tidak diplester atau disembunyikan dengan kegiatan hiburan yang tidak ada manfaat langsung bagi Penduduk Orang Asli Papua. Apa relasi antara 99% akar konflik Papua Barat dengan kegiatan karnaval?
Kegiatan karnaval pasti aman karena di dalam kota dan dijaga ketat oleh aparat keamanan. Jadi, ukuran aman dalam pengertian dari perspektif apa? Karnaval pasti aman karena dihadiri oleh Presiden.
- Kita ke sini juga gak ada masalah, ya kan?
Pasti, dimana ada Presiden di situ pasti aman dan tidak ada masalah. Memang rasanya lucu pernyataan seorang Kepala Negara, maaf kesannya pernyataan itu seperti “kanak-kanak”.
- Kita malam makan di restoran juga gak ada masalah
Di rumah makan dan di restoran memang tidak ada masalah. Tidak mungkin orang datang mengganggu karena Presiden dengan rombongan sedang makan. Bahkan setiap rumah makan dan restotan pasti dan selalu nyaman untuk para pelanggan menikmati makan siang, sore atau malam. Pemilik rumah makan itu selalu menjaga kualitas pelayanan yang terbaik untuk pelanggan.
Ukuran aman yang dipakai Presiden Joko Widodo tidak diterima secara akal sehat. Karena, rasa aman di rumah makan atau restoran dijadikan ukuran rasa aman di seluruh Tanah Papua Barat.
- Jangan dikesankan justru yang dibesar-besarkan yang negatif-negatif
Saya coba menuliskan fakta-fakta mengenaik korban yang jatuh karena peperangan atau konflik bersenjata TNI/Polri dan TPNPB di hutan belantara Papua Barat. Kalau penguasa Indonesia melihat masalah konflik 99% di Papua Barat ini, maka korban anggota TNI/ Polri berpangkat kecil atau rendah yang selalu berada pada front line (garis depan), pulang dalam duka untuk keluarganya di kampung halamannya.
Saya catat beberapa korban dari anggota TNI sebagai berikut: Peristiwa penembakan yang menyebabkan kematian Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha pada 25 April 2020 di Beoga, Kabupaten Puncak, Papua Barat, sampai saat ini masih misteri siapa penembak sang jenderal ini. Negara menuduh pelakunya ialah pasukan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB).
Ada penembakan terhadap tenaga kesehatan Suster Gabriella Meilan (22) di Distrik Kiwirok-Pegunungan Bintang, Papua Barat pada 13 September 2021 dan anggota TNI Prada Beryl Kholif Al Rahman ditembak mati pada 29 Juni 2022.
Ada empat anggota TNI ditembak mati di Aifat, Distrik Kisor, Maybrat pada 2 September 2021, yakni: Komandan Pos Koramil Kisor Letnan Satu (Inf) Dirman, Ser san Dua Ambrosius Yudiman, Prajurit Kepala Muham mad Dirhamsyah, dan Prajurit Satu Zul Ansari Anwar.
Pada 14-15 April 2023 di Distrik Bugi, Kabupaten Nduga, Papua Barat, ada empat anggota TNI ditembak mati oleh TPNPB. Nama-nama korban sebagai berikut: 1) Alm. Pratu Miftahul Arifin (Yonif R 321/GT/13/1 Kostrad; (2) Alm. Pratu Ibrahim (Yonif R 321/GT/13/1 Kostrad; (3) Alm. Pratu Kurniawan (Yonif R 321/GT/13/1 Kostrad; (4) Alm. Prada Sukra (Yonif R 321/GT/13/1 Kostrad. Keempat prajurit yang ditembak mati tersebut berasal dari Satuan Tugas Batalion Infanteri (Yonif) Raider 321/Galuh Taruna Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat.
Ada juga penembakan terjadi di Dekai, Yahukimo, Papua Barat pada 13 Maret 2023. Komandan Kodim atau Dandim 1715/ Yahukimo, Letkol Inf J.V. Tethool menjadi satu dari lima anggota TNI yang ditembak. Akibat penembakan ini ada 4 prajurit TNI tertembak, salah satunya yakni Pratu Lukas Worambai meninggal dunia dan tiga prajurit lainnya yakni, Sertu roby, Pratu Niko dan Pratu Jakonias terluka.
Apakah Presiden tetap memelihara 99% konflik Papua dengan pernyataan-pernyataan yang menggampangkan akar konflik Papua Barat yang menahun, kronis, dan sudah menjadi luka mendalam di dalam tubuh bangsa Indonesia?
- Itu merugikan Papua sendiri
Dosa politik yang ke-9 ialah siapa yang merugikan Penduduk Orang Asli Papua (POAP) atau rakyat dan bangsa Papua Barat?
Pemerintah Indonesia, Belanda, Amerika Serikat, PBB telah merugikan dan mengorbankan rakyat dan bangsa Papua Barat dengan konspirasi politik kepentingan kapitalisme, hegemoni kolonialisme dan imperialisme melalui Perjanjian New York 15 Agustus 1962 dan Pepera 1969.
Pemerintah Indonesia merugikan dan menghancurkan POAP atau rakyat dan bangsa Papua Barat dengan gagal melaksanakan UU Otonomi Khusus No. 21 Tahun 2001. Otsus sebagai solusi politik yang berprospek damai ini benar-benar menjadi malapetaka bagi POAP karena tidak ada perlindungan (protection), tidak ada pengakuan (recognition), tidak ada keberpihakan (affirmative action) dan tidak ada pemberdayaan (empowering).
Hukum menjadi alat untuk melegitimasi dan melakukan diskriminasi rasial, kriminalisasi terhadap pemimpin-pemimpin hebat dan berani yang berpihak kepada Penduduk Orang Asli Papua juga adalah kerugian dan kehancuran besar yang dilakukan penguasa Republik Indonesia selama ini, telah merugikan pihak Penduduk Orang Asli Papua.
*Penulis adalah Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua (PGBWP); dan Anggota Dewan Gereja Papua (WPCC); Anggota Konferensi Gereja-gereja Pasifik (PCC); dan Anggota Baptist World Alliance (BWA).
Tulisan dari Dr. Socratez Yoman tidak mewakili pandangan dari redaksi
