Reporter: harianjatim.com
Surabaya, harianjatim.com – Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur mulai mematangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) sebagai landasan penyusunan kebijakan ekonomi untuk satu dekade mendatang. Data yang dihimpun melalui sensus tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan perkembangan dunia usaha di Jawa Timur.
Persiapan pelaksanaan sensus dibahas dalam audiensi antara Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dengan Pelaksana Tugas Kepala Badan Pusat Statistik Jawa Timur, Herum Fajarwati, di Surabaya, beberapa waktu lalu. Pertemuan itu juga menjadi ajang koordinasi untuk memastikan seluruh tahapan pendataan dapat berjalan efektif dan menjangkau seluruh pelaku usaha di berbagai daerah.
Khofifah menegaskan bahwa Sensus Ekonomi merupakan agenda strategis nasional yang hanya dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Karena itu, data yang dihasilkan memiliki nilai penting sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan ekonomi, baik di tingkat daerah maupun nasional.
Menurutnya, hasil sensus akan menyajikan potret komprehensif mengenai struktur dan aktivitas dunia usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga perusahaan berskala besar. Informasi tersebut dibutuhkan untuk menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam mendorong investasi, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas usaha, serta memperkuat daya saing ekonomi daerah.
“Sensus Ekonomi ini sangat penting karena dilaksanakan sepuluh tahun sekali. Data yang dihasilkan akan menjadi dasar dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan ekonomi, mulai dari pengembangan UMKM, investasi, ketenagakerjaan hingga penguatan sektor usaha di Jawa Timur,” ujar Khofifah.
Sementara itu, Herum Fajarwati menjelaskan bahwa pelaksanaan SE2026 dilakukan melalui dua metode pendataan. Pertama, pengisian mandiri secara daring melalui sistem Computer Assisted Web Interviewing (CAWI) yang berlangsung mulai 1 Mei hingga 31 Agustus 2026. Melalui mekanisme ini, pelaku usaha dapat mengisi data usahanya secara langsung melalui platform yang disediakan BPS.
Selain metode daring, BPS juga akan melaksanakan pendataan lapangan menggunakan sistem Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) dan Paper and Pencil Interviewing (PAPI) pada periode 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Dalam pelaksanaannya, petugas akan mendatangi lokasi usaha untuk melakukan wawancara sekaligus membantu proses pengisian data.
Untuk mendukung kelancaran sensus, BPS Jawa Timur menyiapkan 41.538 personel yang terdiri atas 36.537 petugas lapangan sensus door-to-door, 4.855 pemeriksa lapangan, 100 petugas lapangan usaha besar, 46 pemeriksa usaha besar, serta 538 instruktur daerah.
Jumlah personel tersebut disebar ke seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur guna memastikan proses pendataan berlangsung menyeluruh, termasuk di wilayah kepulauan dan daerah terpencil yang memiliki tantangan geografis lebih besar dibanding wilayah perkotaan.
“BPS memastikan pelaksanaan sensus menjangkau seluruh wilayah, termasuk pulau-pulau terpencil, dengan jadwal yang sama. Para petugas lapangan direkrut dari wilayah masing-masing sehingga diharapkan tidak mengalami kesulitan saat melakukan pendataan di daerahnya,” kata Herum.
Melalui Sensus Ekonomi 2026, pemerintah berharap tersedianya data ekonomi yang lengkap, akurat, dan mutakhir sebagai fondasi perencanaan pembangunan yang lebih efektif. Ketersediaan data berkualitas dinilai menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan yang adaptif terhadap dinamika ekonomi, mendorong pertumbuhan yang inklusif, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi Jawa Timur di tengah tantangan global yang terus berkembang.
Simak berita terbaru dan kabar terbaru melalui Google News harianjatim.com dan Saluran WhatsApp. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi Harianjatim.com.
(Red)
