Reporter: harianjatim
Malang-harianjatim.com. Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendorong diskursus akademik yang relevan dengan dinamika global melalui kegiatan Roundtable Discussion bertajuk “Menimbang Posisi Indonesia dalam Board of Peace”.
Kegiatan yang merupakan kolaborasi antara Program Studi Hubungan Internasional (HI) dan Pusat Studi Islam Berkemajuan (PSIB) UMM ini digelar pada Senin, 9 Februari 2026, di Laboratorium HI ‘Basement GKB IV’ UMM.
Diskusi tersebut menghadirkan dua narasumber, yakni Dion Maulana Prasetyo, Ph.D, pakar politik luar negeri Indonesia sekaligus dosen Prodi HI UMM, serta Prof. Gonda Yumitro, Ph.D, pakar dunia Islam yang juga menjabat sebagai Kepala PSIB dan dosen Prodi HI UMM.
Acara yang dimoderatori oleh Inda Annisya Rahmat, mahasiswa Prodi HI UMM berlangsung khidmat dan penuh kesan. Itu ditunjukkan dengan semangat peserta, sehingga dialog berlangsung secara interaktif dan dinamis.
Fokus utama diskusi ini adalah bagaimana Indonesia, sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, harus merespons inisiatif damai yang digagas Presiden AS Donald Trump pada Januari 2026 lalu.
Prof. Gonda Yumitro, Ph.D., mengatakan, Indonesia memiliki leverage atau daya tawar yang unik. Namun, ia mengingatkan agar langkah diplomasi ini dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak memecah belah solidaritas Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
“Indonesia harus memosisikan diri sebagai jembatan, bukan sekadar pengikut. Dalam tataran BoP, kita tidak bisa menolak mentah-mentah, namun juga tidak bisa menerima begitu saja. Solusinya adalah keikutsertaan bersyarat,” papar Prof. Gonda di hadapan 70 peserta diskusi.
Prof. Gonda menjabarkan bahwa syarat mutlak yang harus diajukan Indonesia adalah jaminan bahwa BoP bersifat komplementer (melengkapi) dan bukan substitutif (menggantikan) mekanisme PBB yang sudah ada.
“Kita harus menuntut transparansi roadmap rekonstruksi Gaza. Dukungan penuh Indonesia hanya boleh diberikan jika klausul kedaulatan Palestina dijamin secara eksplisit dalam dokumen kerangka kerja BoP,” tambahnya.
Pandangan diplomatik ini didukung penuh oleh Dion Maulana Prasetya, Ph.D., pakar politik luar negeri Indonesia. Dion menambahkan bahwa prinsip “Bebas Aktif” tidak berarti netral tanpa sikap, melainkan aktif memperjuangkan keadilan.
“Kehadiran Indonesia di BoP harus dimanfaatkan untuk menyuarakan kepentingan rakyat Palestina yang seringkali absen dalam forum elite global. Jika syarat-syarat prinsipil tidak dipenuhi, Indonesia harus berani menarik diri untuk menjaga integritas moralnya,” jelas Dion.
Di sisi lain, Diki Wahyudi, S.Sos., M.IP selaku sekretaris PSIB menekankan bahwa giat ini memiliki tujuan untuk memberi pemahaman berbagai pihak leboh khusus mahasiswa dan aktivis di lingkup UMM.
“Dalam hal ini kami mengundang Ikatan Mahasiwa Muhammadiyah (Ortom) dan Lembaga intra di lingkup UMM untuk memberikan pemahan sekaligus memberi pantikan terhadap mereka terkait isu-isu politik luar negeri serta keterlibatan Indonesia dalam kemerdekaan Palestina,” tegas dia.
Simak berita terbaru dan kabar terbaru melalui Google News harianjatim.com dan Saluran WhatsApp. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi Harianjatim.com.
(ab/red)
