“Seluruh nilai referensi dari sejarah ini dituangkan oleh Mpu Prapanca di Buku Nagarakartagama. Juga dikuatkan dengan Buku Sutasoma karya Mpu Tantular tertulis Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa,” lanjut Khofifah.
Khofifah menyebut, makna ke Bhinekaan merupakan suatu kesatuan dan kebenaran yang tidak boleh di duakan. Untuk itu, dirinya bersama Bupati dan Walikota Mojokerto dan para budayawan, sejarawan, juga tokoh adat serta cendikiawan dari Unair maupun ITS berkoordinasi untuk bisa membawa air dan tanah dari Bumi Majapahit ke IKN.
Ditambahkan, Nusantara merupakan bagian dari Sumpah Palapa yang akhirnya bisa mempersatukan banyak pulau pulau. Sehingga, jika nusantara di zaman dulu dibawah kekuasaan Kerajaan Majapahit, sekarang Nusantara dibawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Hari ini kami sebar tim dari Pemprov Jatim mengambil mata air dari tujuh sumber. Kesemuanya ini menjadi bentuk kontribusi dari Jawa Timur untuk nama Nusantara yang telah di tentukan oleh Presiden,” tandas orang nomor satu di Pemprov Jatim ini.
Bedasarkan informasi, Candi Kedaton Sumur Upas merupakan pusat sistem pengairan di masa Kerajaan Majapahit. Sedangkan tumpukan batu dan bata merah, merupakan kanal air penghubung ke permukiman warga.
Tinjau Jejak Kerajaan Majapahit di Situs Kumitir
Seusai mengambil air dan tanah di Bumi Majapahit, Gubernur Khofifah di dampingi Bupati Mojokerto Ikhfina dan Walikota Mojokerto Ita meninjau dengan dekat jejak Kerajaan Majapahit yang terdapat di peninggalan Situs Kumitir.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah juga berkesempatan mengambil tanah di kawasan Situs Kumitir juga dikenal sebagai istana timur sementara Kedaton adalah istana barat.
Dilihat dari dekat, Dimensi ukuran bata, struktur bangunan, serta berbagai penemuan lepas di kawasan Kumitir memperkuat keyakinan tentang situs sebagai jejak arkeologis Kerajaan Majapahit.
Untuk diketahui, Situs Kumitir yang ditemukan di Dusun Bendo, Desa Kumitir, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur merupakan salah satu istana untuk bangsawan di lingkungan Kotaraja Majapahit.
Rencana pembukaan Pasar Turi Baru yang akan dilakukan pada 22 Maret 2022 mendapat tanggapan positif dari kalangan DPRD Kota Surabaya. Mereka menilai bahwa langkah yang dilakukan oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya itu sangat luar biasa, karena pasar ini sudah belasan tahun tak kunjung menemui jalan keluar.
“Saya harus objektif ya, bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Wali ini sangat fenomenal,” kata Sekretaris Komisi B DPRD Surabaya Mahfudz, Kamis (10/3/2022).
Ia mengakui bahwa sudah beberapa kali ditemui dan menerima keluhan dari para pedagang Pasar Turi, terutama para pedagang yang menempati stand di Tempat Penampungan Sementara (TPS). Ia juga mengaku sudah berusaha mencarikan jalan keluar tetapi tetap menemui jalan buntu.
“Saya sampai sempat putus asa tidak menemukan jalan keluar. Nah, dengan adanya intervensi langsung dari Pak Wali Kota dan jajarannya ini, alhamdulillah sudah ada jalan. Ini pasti doa banyak orang dan dikabulkan oleh Allah melalui tangannya Pak Eri,” katanya.
Oleh karena itu, Mahfudz meminta kesempatan ini untuk tidak disia-siakan oleh para pedagang. Sebab, selama ini dia melihat memang ada gap atau kesenjangan antara pihak pedagang dengan pengelola Pasar Turi Baru itu, sehingga sudah menjadi kewajiban pemerintah kota hadir untuk memberikan jalan tengah.
“Pemerintahan Pak Eri ini sudah bisa menjadi penengah, tapi juga jangan sampai Pasar Turi ini seperti pasar-pasar lainnya yang cenderung mati suri. Makanya, pemerintah harus benar-benar hadir dalam mengawasi, sehingga benar-benar bisa mengembangkan dan menumbuhkan pasar tersebut. Jadi, saya berharap ini menjadi triger untuk terus mengembangkan pasar-pasar lainnya di Kota Surabaya,” ujarnya.
Di samping itu, ia juga meminta pihak investor atau pengelola Pasar Turi Baru untuk profesional, jangan sampai ketika sudah berjalan atau beroperasi, beberapa fasilitas untuk pedagang dikurangi. Sebab, kejadian seperti ini sudah terjadi di beberapa pasar di Surabaya.
“Nah, di sinilah tugas pemerintah untuk hadir dalam mengatasi investor. Saya sebagai anggota dewan dan mewakili warga Kota Surabaya menyampaikan terimakasih kepada Pak Eri dan jajarannya karena sudah mencarikan jalan keluar untuk para pedagang sehingga bisa berjualan lagi ke depannya,” imbuhnya.
Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan bahwa pemkot terus menyelesaikan berbagai persoalan yang menjadi keluhan para pedagang. Bahkan, beberapa persoalan itu sudah diselesaikan pada saat duduk bersama antara pedagang, investor atau pengelola Pasar Turi Baru, dan juga jajaran Pemkot Surabaya.
“Pada saat duduk bersama itu, diawal-awal saya sampaikan bahwa egonya harus diletakkan dulu, dan kita harus meletakkan kepentingan pribadi di atas kepentingan umat. Buat saya, pemerintah hadir itu sebagai fasilitator dan harus bisa memberikan pengayoman, dan itu yang saya lakukan untuk menyelesaikan persoalan di Pasar Turi Baru ini,” pungkasnya.
Baca Juga : Besok Pemprov Jatim Lepas Jamaah Umroh Perdana Melalui Bandara Juanda
Sumber : kominfo.jatimprov.go.id
