Reporter: Ahmad Fauzi
Bojonegoro-harianjatim.com. Dalam rangka mempersiapkan sumberdaya manusia yang profesional Serta sarana prasarana untuk mempersiapkan implementasi kurikulum merdeka di kabupaten Bojonegoro pengurus Musyawarah Kerja Kepala Sekolah ( MKKS) Bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro menggelar workshop Bedah Kurikulum Merdeka dan Implementasinya selama Tiga Hari Selasa-Kamis (15-17/03/2022)
Ketua Panitia Workshop Bedah Kurikulum Merdeka dan Implementasi Solikhin menyampaikan bahwa kegiatan ini di ikuti seluruh kepala SMPN Negeri maupun Swasta yang di dampingi masing-masing dua guru yang menangani kurikulum di sekolah masing-masing serta pengawas Pembina Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro
” Nantinya kegiatan ini di laksanakan Tiga hari dengan konsep Dua Hari materi dan 1 hari praktek implementasi kurikulum merdeka di lembaga sekolah masing-masing ujar pria yang menjabat kepala SMPN 2 Padangan
Dijelaskanya, sebagai bagian dari upaya pemulihan pembelajaran, Kurikulum Merdeka yang sebelumnya disebut sebagai kurikulum prototipe dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang lebih fleksibel, sekaligus berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik serta nantinya output dari kegiatan ini bisa di implementasikan diawal tahun pelajaran 2022/2023
” Jadi dengan adanya Workshop Bedah Kurikulum Merdeka dan Implementasi ini nantinya di akhir Bulan Maret seluruh sekolah/ lembaga bisa memilih model penerapan kurikulum mana yang akan di gunakan untuk tahun pelajaran 2022/2023 mendatang
Ketua MKKS SMPN Negeri Kabupaten Bojonegoro Zamroni juga berharap dengan adanya kegiatan ini nantinya para guru bisa melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal
Apalagi dalam kurikulum ini, pembelajaran siswa diarahkan berbasis projek untuk pengembangan soft skills dan karakter sesuai profil pelajar Pancasila ucap pria Yang juga kepala SMPN 5 Bojonegoro
Selain itu, fokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi.
“Di tingkat SMP juga terdapat perubahan status beberapa mapel. Misalnya, mapel Teknologi Informasi dan Komunikasi(TIK) yang sebelumnya mapel pilihan kini menjadi mapel wajib.
Untuk itulah kemampuan penguasaan teknologi informasi guru harus terus diperbarui,” katanya.
Hadir dalam kesempatan itu PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro Nursujito , serta mendatangkan Narasumber DR Marjuki M.Pd Widyaiswara LPMP Provinsi Jawa Timur,DR Netti Lastiningsih M.Pd Praktisi pendidikan kabupaten Sidoarjo
Kegiatan workshop Bedah Kurikulum Merdeka dan Implementasi ini juga tetap mematuhi peraturan pemerintah terkait Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 Secara Ketat
( af)
