Ketiga, dalam Pemilu 2024, juga perlu dipantau soal apa yang menjadi program atau visi misi para calon, baik pasangan calon presiden maupun dari partai politik yang menjadi peserta Pemilu terkait dengan materi kampanye yang mestinya mengedepankan kepentingan masyarakat di tingkat lokal.
“Materi kampanye menjadi sesuatu yang perlu kita pantau. Kita harapkan KPU juga mensosialisasikan ini kepada peserta Pemilu, bahwa materi kampanye itu diberikan tidak hanya tema besarnya saja, tetapi bagaimana materinya itu benar-benar realistis dan dibutuhkan oleh masyarakat,” jelasnya.
Poin keempat, KIPP akan memfokuskan pemantauan kepada sejauh mana partai politik atau peserta Pemilu memberikan pendidikan politik yang mencerdaskan masyarakat dengan program-program yang mereka buat.
“Termasuk penyelenggara, sejauh mana mereka memberikan nuansa politik yang bisa menjangkau masyarakat lapisan terbawah. Jadi tidak lagi hanya lapisan elit saja. Hal ini harus dipikirkan oleh penyelenggara dan dilakukan secara masif dan terorganisir dengan baik,” bebernya.
Poin kelima yakni soal penanganan pelanggaran Pemilu 2024 yang berpotensi mengalami peningkatan. Penanganan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ataupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menjadi pantauan bagi KIPP sendiri.
“Apakah Bawaslu sudah bersikap dan bekerja keras atas laporan kasus. Juga khtiar-ikhtiar untuk pencegahan itu dilakukan dengan maksimal atau tidak oleh Bawaslu atau KPU,” jelasnya.
