Reporter : Junaidi
Sumenep-harianjatim.com. Desakan pencabutan pasca kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur terus dilakukan. Terbaru, aktifis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) melakukan aksi demonstrasi atas penolakan kebijakan naiknya harga BBM.
Massa aksi menedesak DPRD dan Pemkab Sumenep untuk ikut melakukan pembatalan kepada Pemerintah Pusat. Sebab, kebijakan tersebut dinilai sangat merugikan masyarakat kecil.
Bupati Sumenep Achmad Fauzi mengapresiasi gerakan mahasiswa yang konsisten membawa aspirasi masyarakat, dan memperjuangkan hak-hak rakyat.
“Kami bangga, karena mahasiswa disini masih peduli dengan kepentingan masyarakat,” katanya melalui sambungan telepon selulernya.
Dia menuturkan, aspirasi penolakan terhadap BBM pasti akan diakomodir dan ditindaklanjuti. Bahkan, pihaknya juga akan melakukan komunikasi langsung dengan pemerintah pusat.
“Secara kelembagaan, kami juga akan mengirim surat kepada pemerintah terkait aspirasi ini,” ujarnya.
Sebab, sambung ketua DPC PDI Perjuangan ini, kebijakan ini bukan daerah, melainkan pemerintah pusat. Sehingga, pihaknya tidak punya untuk menolak atau membatalkan kebijakan.
“Kami hanya bisa menyampaikan aspirasi ini. Ingat ini kewenangan pusat,” tuturnya.
Kendati demikian, pihaknya berharap aspirasi ini bisa menjadi atensi pemerintah pusat.
“Intinya, kami tetap berupaya maksimal terkait ini. Semoga bisa menjadi perhatian pemerintah. Semua aspirasi terkait ini pasti akan disampaikan,” ujarnya.
Suami Nia Kurnia ini mengungkapkan, apabila harga BBM ini tetap tidak turun, maka pihaknya sudah menyiapkan skema subsidi. Baik yang dibiayai oleh APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) melalui Dana Alokasi Umum (DAU) maupun APBD Sumenep.
“Dari pemotongan dua persen sisa DAU (Dana Alokasi Umum) tahun ini akan diperuntukkan untuk BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan Subsidi trasnportasi. Jadi, dana yang disiapkan untuk itu sebesar Rp 6 miliar,” ungkapnya.
Dia mengungkapkan, dari APBD juga sudah disiapkan subsidi untuk petani dan pemberian pupuk gratis. Hal ini dilakukan meringankan beban petani paska kenaikan BBM.
“Yang jelas, kami siapkan langkah taktis agar bisa meringankan beban masyarakat,” tuturnya.
Sebab, terang dia, pemkab Sumenep pasti akan hadir kepada masyarakat terdampak paska BBM ini.
“Kami tidak akan tinggal diam, jika ini berdampak negatif kepada masyarakat. Sebab, sudah disiapkan langkah taktis di atas itu,” tegas dia.
Baca Juga : Tolak Kenaikan BBM, PMII Lakukan Aksi Demo di Kantor DPRD Sumenep
(Jd/Red)
