Reporter : harianjatim
Surabaya-harianjatim.com. Ribuan warga yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Surabaya, Jawa Timur namun berdomisili di luar daerah. Pemindahan domisili itu tanpa melalui proses sesuai aturan.
Hal itu diketahui setelah Pemkot Surabaya melakukan validasi data kependudukan. Validasi itu dilakukan dengan melibatkan Camat, lurah dengan melibatkan RT/RW, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) serta Kader Surabaya Hebat (KSH).
“Untuk melihat data dengan kenyataan di lapangan, ini sudah selesai. Ini semua bisa dilakukan yang puluhan tahun tidak bisa, karena Kader Surabaya Hebat. Kita dibantu RT/RW dan KSH yang menjadi satu bagian,” kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sebabagaimana dilansir dari website Pemkot Surabaya baru-baru ini.
Eri menyatakan bahwa ketika data KTP dan KK sudah sama dengan kondisi nyata di lapangan, maka intervensi yang diberikan Pemkot Surabaya diharapkan tepat sasaran.
“Inilah yang saya harapkan ketika data ini sudah sama antara KTP dengan yang ada di lapangan, maka intervensi kita akan tepat sasaran,” kata Cak Eri panggilan lekat Wali Kota Surabaya.
Cak Eri kedepan akan melakukan penertiban. Sehingga data kependudukan untuk menata ulang jumlah penduduk.
“Ada From KTP Surabaya yang tidak tinggal di Surabaya. Nah, ini yang nanti Insyaallah dari data itu kita update lagi. Sehingga apa? Biar bantuan ini tepat sasaran,” ungkap dia.
Baca : Wali Kota Surabaya, Jika Tidak Mampu Silahkan Mundur
Hasil pendataan yang dilakukan kata dia ditemukan dari 3.034.850 jiwa di Kota Surabaya, terdapat 2.599.595 jiwa dengan status ada, 268.428 jiwa status tidak diketahui, 133.212 jiwa statusnya pindah kota dan status meninggal dunia 32.670 jiwa.
Khusus untuk data yang statusnya ada, dalam empat kondisi. Yakni domisilinya sama dengan KK (Alamat KK/ KTP dan alamat domisili sama) sebanyak 2.440.654 Jiwa. Kemudian, domisilinya berbeda dengan alamat KK namun masih di Surabaya (Alamat KK/ KTP dan domisili tidak sama) ada sebanyak 125.561 jiwa. Selanjutnya, KK Surabaya dengan domisili non-Surabaya (luar kota) ada sebanyak 31.750 jiwa. Dan terakhir, domisili Surabaya namun KK-nya non-Surabaya ada sebanyak 1.630 Jiwa.
Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya menegaskan bahwa tidak menginginkan intervensi yang diberikan pemkot tidak tepat sasaran. Misalnya, warga yang akan dibantu pemkot itu ber-KTP dan KK Surabaya, namun justru domisilinya di luar daerah.
“Seng dibantu KTP Surabaya tapi nek wayahe onok bantuan tok teko (Yang dibantu KTP Surabaya, tapi kalau waktunya ada bantuan saja ke Surabaya). Nah, ini yang akan kita jaga. Harapan saya datang-benar orang yang tinggal di Surabaya,” tegasnya .
Wali Kota Eri Cahyadi bersyukur, selama puluhan tahun, akhirnya menyaksikan data warga dengan kenyataan di lapangan dapat terwujud. Hal ini dapat terwujud salah satunya berkat dukungan dari RT/RW, LPMK dan Kader Surabaya Hebat.
“Jadi untuk dasar data itu, ada RT/RW, LPMK dan Kader Surabaya Hebat yang turun dengan lurah-camat untuk memastikan alamat KTP yang dicari. Ketika tidak ada, maka RT/RW, lurah dan camat tanda tangan bahwa dia (warga) tidak ada tinggal di situ,” jelasnya.
Cak Eri menyatakan, bahwa data di lapangan ini dilakukan karena dia tidak ingin anggaran Pemkot Surabaya jatuh ke orang yang tidak berhak menerima. Karenanya, data yang berasal dari warga ini diharapkan menjadi acuan untuk intervensi ke atas.
“Jadi dengan data ini maka harapan saya semua (intervensi) berawal dari data yang diberikan warga Surabaya. Sehingga anggaran APBD Surabaya benar-benar tepat sasaran untuk warga Surabaya,” pungkasnya.
Baca Juga : Proyeksi APBD Kota Surabaya 2023 Naik
(Pemk.sby/Red)
