Reporter: Ahmad Fauzi
Tuban-harianjatim.com.Pelantikan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Tuban masa bakti 2022 – 2027, berjalan dengan lancar dan sukses.
Acara yang diselenggarakan pada Sabtu (07/01/2023) di gedung DPRD Kabupaten Tuban tersebut, di hadiri oleh komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, Ketua DPRD Kabupaten Tuban, jajaran Pemerintah Kabupaten Tuban beserta Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), Kepala Desa, pengurus Rukun Nelayan, pimpinan perusahaan, dan organisasi masyarakat yang ada di wilayah Pantura Kabupaten Tuban.
Ketua DPC HNSI Kabupaten Tuban, H. Faisol Rozi menyampaikan dalam sambutannya, bahwa dia berkomitmen dan berharap kepada pengurus DPC HNSI yang telah dilantik, agar benar-benar melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, khususnya sebagai penyambung aspirasi nelayan di Kabupaten Tuban.
“Saya siap menjalankan tugas sebagai ketua DPC HNSI Kabupaten Tuban masa bakti 2022 – 2027, dan mudah-mudahan segenap komponen pengurus bisa melaksanakan amah tersebut dengan ridho Allah SWT”, ujar pria yang menjabat ketua dua periode tersebut.
Sementara itu, H. Miyadi, ketua DPRD Kabupaten Tuban, memberikan ucapan selamat atas pelantikan pengurus DPC HNSI Kabupaten Tuban dan berharap agar kesejahteraan nelayan diperjuangkan bersama-bersama, termasuk Pemerintah Daerah juga turut memikirkan hak-hak nelayan.
“Selamat atas pelantikan pengurus DPC HNSI Kabupaten Tuban masa bakti 2022 – 2027. Semoga semakin lebih baik, sehingga HNSI Tuban mampu memperjuangkan hak-hak nelayan, karena yang masih perlu diperhatikan oleh Pemerintah Daerah adalah para nelayan. Oleh karena itu, HNSI masih dibutuhkan dan perlu diperhatikan oleh kita semua, dalam rangka membangkitkan kesejahteraan nelayan di Kabupaten Tuban”, ucapnya.
Menimpali sambutan dari H. Miyadi tersebut, Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) HNSI Provinsi Jawa Timur, H. Sutoyo M Muslih, mengutarakan keprihatinannya terhadap nasib nelayan akhir-akhir ini.
“Banyak hal yang masih perlu diperjuangkan untuk nelayan, terutama kurangnya pasokan BBM untuk nelayan di Kabupaten Tuban, karena di Tuban baru ada 2 SPBN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan) dari Pertamina dan 2 SPBN dari AKR. Saat ini nelayan ketika mau melaut harus mengantri untuk membeli solar dan mencari rekomendasi, padahal disitu ada hak nelayan untuk mendapatkan solar bersubsidi. Oleh karena itu, SPBN di Kabupaten Tuban harus di tambah dan diprioritaskan untuk nelayan”, timpalnya.
Dia juga menambahkan, bahwa nelayan di Kabupaten Tuban perlu memiliki BPJS Ketenagakerjaan yang di subsidi oleh Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pasalnya, program tersebut untuk melindungi nelayan ketika mengalami kecelakaan kerja dan memberikan santunan kepada keluarganya jika sewaktu-waktu meninggal dunia.
( af)
