Dukung KPK Guna Usut Dugaan Korupsi Investasi Telkomsel, RPKR Lakukan Aksi Demo

  • Bagikan
Korlap Aksi saat melakukan orasi soal usut tuntas dugaan korupsi investasi Telkomsel (Dok. Ist)

Surabaya – harianjatim.com Aksi demonstrasi kembali terjadi di Kota Surabaya. Kali ini aksi tersebut dilakukan oleh ratusan massa yang tergabung dalam Rumah Perjuangan Keadilan Rakyat (RPKR).

Di gelar pada Rabu (17/5) siang tadi, aksi demontrasi tersebut mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut tuntas adanya dugaan korupsi investasi Telkomsel ke perusahaan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk (GOTO).

Aksi ratusan massa tersebut diawali dengan menggelar orasi di Kantor Gojek di Jalan Ngagel Surabaya, lalu bergeser ke Depan Pertamina di Jagir Wonokromo Surabaya sebagai salah satu perusahaan BUMN, hingga mereka melanjutkan aksi ke Kantor Polda Jatim di Surabaya.

Dalam keterangannya, Korlap Aksi Yanto Ireng menjelaskan, bahwa aksi yang dirinya lakukan sebagai bentuk dukungan moral kepada KPK dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia.

“Kami mendukung KPK mengusut tuntas laporan dugaan korupsi investasi Telkomsel ke perusahaan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk (GOTO). Demo ini sebagai bentuk dukungan kami kepada KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia ,” ungkapnya pada awak media, Rabu (17/5).

Baca Juga :  Wawancara Khusus Devi Febriana, Koordinator Kelompok Kepentingan KPI Tuban

Lebih lanjut, ia menuturkan, bahwa pihaknya percaya KPK memiliki komitmen untuk memberantas korupsi di Indonesia, sehingga pihaknya juga yakin semua laporan dugaan kasus korupsi yang disampaikan oleh masyarakat pasti ditindak lanjuti oleh KPK.

Yanto juga menyebutkan, bahwa berdasarkan keterangan dari LQ Indonesia Lawfirm sebagai kuasa khusus dari LSM Konsumen Cerdas Hukum (LSM KCH) pada (20/02/2023), mereka melaporkan Menteri BUMN Erick Thohir dan kakaknya, Garibaldi Thohir alias Boy Thohir ke KPK atas dugaan skandal korupsi.

“Sebab investasi Telkomsel ke GOTO diduga menyebabkan kerugian negara,” imbuhnya.

Berdasarkan laporan tersebut, kronologi permasalahan itu berawal pada tanggal 16 November 2020, Telkomsel membuat perjanjian dengan PT AKAB (Gojek) untuk investasi dalam bentuk Obligasi Konversi/Convertible Bond (CB) Tanpa Bunga sebesar US$150 juta (setara Rp2,1 triliun per 31 Des 2020). Jatuh tempo CB, 16 November 2023.

Baca Juga :  Lindungi Petani, Bapemperda Dorong Revisi Perda Pembelian Tembakau

Kemudian, pada 18 Mei 2021, kembali Telkomsel menandatangani Perjanjian Pembelian Saham GOTO. US$150 juta (Rp2,1 triliun) yang dikonversi menjadi 29.708 lembar saham.

“Setelah itu Telkomesel melakukan opsi beli lagi senilai US$300 juta (Rp4,2 triliun). Total Telkomsel membeli GOTO sebanyak 89.125 lembar saham senilai Rp6,3 triliun (harga US$5.049 (Rp70 juta)/lembar),” jelasnya.

Selain itu, lanjutnya, pada 29 Oktober 2021, PT AKAB (GOTO) melakukan perubahan akta Nomor 128.

Diketahui, dalam akta itu, terdapat perubahan pada status Garibaldi Thohir yang menjadi Komisaris Utama sekaligus pemegang saham Seri D GOTO sebanyak 1.054.287.487 lembar (setara Rp1.054.287.487 pada harga nominal Rp1/lembar).

Selanjutnya, pihaknya menjelaskan, bahwa pada 16 Maret 2022, GOTO secara resmi mengumumkan IPO dengan harga penawaran Rp316-Rp346/lembar.

Baca Juga :  Lindungi Petani, Bapemperda Dorong Revisi Perda Pembelian Tembakau

“Sekarang Harga GOTO per lembar Rp125 per tanggal 17 Februari 2023,” jelasnya.

Dari kronologi di atas, tegas Yanto, diduga ada kerugian negara. Pertama, transaksi obligasi selama 3 tahun tanpa bunga yang diberikan oleh Telkomsel senilai Rp2,1 triliun sangat janggal.

Kedua, transaksi pembelian saham GOTO senilai Rp6,3 triliun, ketika IPO berkisar Rp316-346 per lembar. Sekarang yang hanya Rp125 maka capital loss, atau kerugian harga pasar sekitar 60 persen dari modal Rp6,2 triliun yaitu senilai Rp3,2 triliun.

“Anehnya, ketika negara dirugikan ini, malah Garibaldi Thohir dijadikan Komisaris Utama dan mendapatkan 1 miliaran lembar saham Goto,” tandas Yanto.

“Apalagi Garibaldi Thohir adalah saudara kandung Erick Thohir Menteri BUMN yang membawahi PT Telkom atau Telkomsel. Disinilah kami adukan dugaan tindak pidana korupsi agar diusut tuntas,” tutupnya.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

banner 336x280