Menjaga Marwah Bawaslu

  • Bagikan

Oleh : Ponirin Mika


Pendaftaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sudah mulai di buka. Tak sedikit dari kalangan akademisi, politisi, pengusaha akan mendaftar untuk menjadi komisioner Bawaslu di masing-masing daerah, dan kabupaten/kota.

Pada pelaksanaan pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Pelaksanaan Pemilu yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955 belum dikenal istilah pengawasan Pemilu. Pada era tersebut terbangun trust di seluruh peserta dan warga negara tentang penyelenggaraan Pemilu yang dimaksudkan untuk membentuk lembaga parlemen yang saat itu disebut sebagai Konstituante. Kehadiran lembaga ini diharapkan mampu menjadi Badan Pengawas Pemilihan Umum agar berjalan sesuai dengan amanah undang-undang dan budaya masyarakat indonesia, yaitu transparan, adil dan menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa. Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu sengaja dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu, Menerima aduan, menangani kasus pelanggaran administratif Pemilu serta pelanggaran pidana Pemilu berdasarkan tingkatan sesuai peraturan perundang-undangan Bawaslu.

Melihat dari tujuan Bawaslu di bentuk, sangat memberikan angin segar bagi kehidupan bernegara berkait terciptanya pemilihan umum yang jujur dan adil. Jauh dari penyelewengan kekuasaan dan persekongkolan atas nama demokrasi. Keberadaan Bawaslu akan menjadi jawaban terhadap ketidakpercayaan masyarakat indonesia pada pemilihan legislatif maupun eksekutif. Bawaslu harus membangun trust pada seluruh warga negara dengan menjunjung tinggi marwah Bawaslu sebagai pengawas pemilu.

Saat ini sebagian warga negara mulai tidak percaya pada sistem pemilu yang ada. Mungkin saja hal itu diakibatkan dari kecurangan-kecurangan pada sistem pemilu yang terlalu tampak sehingga pasang mata jutaan warga negara Indonesia melihatnya. Kondisi ironis ini harus raib untuk mengembalikan kepercayaan warga negara, tentu melalui Bawaslu yang adil dan berintegritas.

Ada banyak cara yang bisa dilakukan Bawaslu dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaran pemilu mulai dari hulu hingga hilir, yaitu dengan melibatkan warga masyarakat menjadi bagian dari Bawaslu tentu dengan mekanisme dan prosedur yang ideal. Juga tak kalah pentingnya, Bawaslu harus mengadakan edukasi politik, sosialisasi pemilu yang jujur dan adil, sebab dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bawaslu tak cukup hanya duduk di meja makan. Bawaslu harus menjadi hantu bagi penyelenggaraan pemilu yang berpotensi tidak memiliki i’tikad baik.

*) Ketua Lakpesdam MWCNU Paiton, Probolinggo dan Anggota Community of Critical Social Research.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

banner 336x280