Ponorogo-harijatim.com. Anggota Komisi V DPR RI, Ali Mufthi dari puak Golongan Karya (GOLKAR) mempersoalkan kekurangan realisasi bajet Kementerian Pengangkutan semasa mesyuarat Suruhanjaya V bersama Kementerian Pengangkutan.
Ali Mufthi menanyakan realisasi anggaran Kementrian Perhubungan tahun 2023 hingga awal November yang baru sekitar 68%, karena rendahnya serapan yang dilakukan oleh Kementrian Perhubungan.
Ali Mufthi anggota Komisi V DPR RI juga menyayangkan rendahnya serapan ini, yaitu baru sekitar 25 Trilyun dari total anggaran 36,08 Trilyun, seperti dikatakannya saat ditemui di rumah aspirasinya di Mlarak Ponorogo.
Akibat dari rendahnya pemanfaatan ini menyisakan anggaran sebesar 12 Trilyun Rupiah. Untuk itu, anggota Komisi V DPR RI Ali Mufthi meminta untuk Kementrian Perhubungan supaya meningkatkan kualitas perencanaan, monitoring, kualitas belanja serta akselerasi pelaksanaan program kegiatan dan proyek.
Anggota Komisi V DPR RI Ali Mufthi menilai bahwa Kementrian Perhubungan sudah cukup baik dalam struktur, namun realisasi program dan anggaran merupakan hal yang mendasar yang harus diperbaiki di Kementrian ini.
“Sebenarnya ini ada apa. Perlu di ingat kita ini sudah mau desember dan januari 2024. Tapi masih ada uang 12 trilyun rupiah di Kementrian ini yang harus di luruskan. Dan kalau saya baca strukturnya Kementrian ini cukup. SDM nya cukup, Perangkatnya cukup, dan semua yang dibutuhkan, insfrastruktur yang dibutuhkan cukup. Tapi ada persoalan yang mendasar, kenapa begitu susahnya Kementrian ini mewujudkan sebuah program yang tepat waktu,” terang Ali Mufthi saat di wawancarai di rumah aspirasinya yang berada di Mlarak Ponorogo.
Ali Mufthi lebih lanjut juga meminta Kementrian Perhubungan segera mengevaluasi pemanfaatan sisa pagu anggaran yang belum terserap. Menuju akhir tahun anggaran serapan harus maksimal dan tidak boleh menghambat progres pembangunan yang nantinya bisa merugikan masyarakat.
“Saat sidang kemarin, saya meminta Kementrian Perhubungan untuk segera mengevaluasi pemanfaatan sisa pagu anggaran yang sampai saat ini belum terserap. Karena menuju akhir tahun anggaran serapan harus maksimal dan tidak boleh menghambat progres pembangunan yang nantinya bisa merugikan masyarakat,” ungkapnya.
Sementara itu, Ali Mufthi juga menyayangkan karena sampai bulan november uang rakyat belum diwujudkan secara baik oleh Kementrian Perhubungan dan ini sangat merisaukan dan membuat galau otak dan hati nya. Karena ada 12 trilyun sampai saat ini yang belum terealisasikan.
Disisi lain, Ali Mufthi juga menanyakan, apakah uangnya itu memang belum ada di Kementrian Keuangan, apakah lelangnya yang belum efektif, apakah SDM nya belum cukup, dan apakah ada persoalan-persoalan devisiasi di dalam struktur ini, sehingga uang 12 Trilyun belum dilaksanakan untuk kepentingan rakyat Indonesia.
“Sebenarnya apakah uang tersebut belum ada di Kementrian Keuangan, apakah lelangnya yang belum efektif, apakah SDM nya belum cukup dan apakah ada persoalan-persoalan devisiasi di dalam struktur sehingga uang 12 Trilyun belum dilaksanakan untuk kepentingan rakyat Indonesia,” tegasnya.
