Reporter: harianjatim
Sumenep-harianjatim.com. Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur telah menjadwalkan Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2023. Bahkan, agenda pembahasan tersebut sudah digodok di Badan Musyawarah (Bamus).
Agenda pembahasan rancanagan peraturan daerah (raperda) LKPJ sudah persiapan pembentukan panitia khusus (pansus). Sehingga, nantinya, pansus yang membahas secara rinci atas laporan raperda tersebut.
“Ya, Raperda LKPJ ini sudah masuk agenda pembahasan. Dan, perioritas di awal tahun, atau triwulan pertama di tahun 2024 ini,” kata Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Juhari.
Menurutnya, saat ini pihaknya akan menyiapkan pembentukan pansus. Sehingga, pembahasan atas raperda tersebut akan lebih rigid dan rinci serta mendalam. “Jadi, laporan bupati itu bisa dikuliti sebelum nantinya disahkan menjadi perda,” ujarnya.
Sebenarnya, sambung politisi PPP ini, selain LKPJ pihaknya juga akan memperioritaskan raperda lainnya. Yakni, pemantapan ideologi Pancasila, penyelenggaraan sistem pendidikan, pengelolaan PJU dan jalan lingkungan, serta raperda perlindungan dan pemberdayaan petani.
”Dipilih empat saja nanti. Jadi ada satu yang akan ditunda pembahasannya,” katanya.
Empat raperda, selain LKPj itu, menurut juhari, sudah ditetapkan pada tahun anggaran sebelumnya melalui fasilitasi pelaksanaan rapat penetapan usulan program pembentukan peraturan daerah (propemperda). “Kalau LKPJ kan rutin tahunan,” tuturnya
Dijelaskan, empat raperda selain LKPJ yang akan dibahas itu merupakan usulan dari beberapa komisi. Di mana diperoleh dari melakukan serap aspirasi dan meminta masukan dari masyarakat.
”Beberapa permasalahan yang mengemuka dan menjadi perhatian publik harus ada regulasinya. Seperti, raperda pemantapan ideologi Pancasila merupakan hasil koordinasi dan serap aspirasi anggota Komisi I DPRD Sumenep,” jelas dia.
Ikuti informasi terkini melalui harianjatim.com.
(red)
