Muhammad Irvan Mahmud Asia
Direktur Eksekutif Pusat Pengkajian Agraria & Sumber Daya Alam (PPASDA)
Ketua Bid. Pertanian & Ketahanan Pangan DPP Asosiasi Lembaga Peningkatan Kapasitas SDM Indonesia (ALPEKSI)
Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2023 membuka tabir pelik situasi ketahanan pangan di Nusa Tenggara Timur (NTT). Laporan itu menempatkan NTT di peringkat pertama daerah “rawan pangan”.
Terdapat 14,68% warga NTT mengalami kerawanan pangan sedang atau berat, lebih tinggi dari rata-rata nasional yaitu 4,5%. Dengan kata lain, pemerintah daerah belum mampu memenuhi kebutuhan pangan yang cukup, bermutu, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau bagi warganya secara berkelanjutan.
Kerawanan pangan di NTT terus berulang dan penyebapnya cukup kompleks, kombinasi multidimensi yang saling terkait. Membentang dari kondisi alam, situasi sosial dan sumber daya manusia, dan kebijakan yang tidak terintegrasi ataupun kebijakan yang tidak berbasis bukti (evidence base policy). Selama akar masalahnya tidak terselesaikan, situasi rawan pangan akan terus terjadi dan yang paling terbebani adalah masyarakat menengah kebawah.
Kondisi geografis dan iklim dengan curah hujan yang rendah dan musim kering yang panjang sehingga sulit untuk bercocok tanam sepanjang tahun, sebagian besar tanah berbatu dan kurang subur, dan bencana kekeringan akibat el nino semakin mempersulit situasi.
Kemudian ketergantungan pada pertanian tradisional, petani bergantung pada pertanian subsisten (untuk konsumsi sendiri) sehingga ketika gagal panen terjadi, mereka langsung menghadapi kekurangan pangan, dan kurangnya pengetahuan ataupun adaptasi teknologi pertanian yang tepat dan tahan iklim. Kondisi ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan daerah lain.
Seturut birokasi yang masih semrawut, kebijakan yang tidak tepat sasaran bahkan sering kali bersifat sementara makin memperburuk keadaan. Sejak lama infrastruktur pertanian (termasuk daerah lain di Indonesia) sangat terbatas, terkhusus jaringan irigasi dan embung, kemudian jalan dan jembatan serta transportasi dan fasilitas penyimpanan. Dampaknya biaya distribusi dan logistik menjadi mahal dan harga pangan lokal tidak kompetitif.
Ketergantungan pada Beras
Konsumsi pangan masyarakat NTT mengalami pergeseran. Jika dahulu mengkosnsumsi umbi, sorgum dan jagung, maka sejak medio tahun 1990-an akhir mulai bergeser dominan mengkonsumsi beras. Proyek orde baru ini telah “membunuh” pangan lokal dan menghadirkan ketergantungan akut pada komoditas beras.
Rata-rata konsumsi beras di NTT pada tahun 2024 mencapai 117,19 kg per kapita per tahun. Angka ini melampaui rata-rata konsumsi nasional sebesar 112 kg per kapita. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun 2024 menunjukan luas panen dan produksi padi mengalami penurunan signifikan. Luas panen diperkirakan sebesar 167,8 ribu ha, turun sebesar 16,87 ribu ha (9,13%) dibandingkan luas panen tahun 2023 sebesar 184,70 ribu ha. Menurut Kepala BPS NTT, Matamira B. Kale, penurunan tersebut sebagian besar disebabkan kondisi cuaca ekstrem dan alih fungsi lahan.
Untuk produksi padi tahun 2024 sebesar 706,9 ribu ton gabah kering giling (GKG), turun 59,90 ribu ton GKG (7,81%) dari produksi tahun 2023 sebesar 766,81 ribu ton GKG. Sementara beras yang dihasilkan sekitar 414,06 ribu ton atau turun 35,09 ribu ton (7,8%) dibandingkan produksi beras tahun 2023 sebesar 449,14 ribu ton. Dengan kebutuhan konsumsi beras tahun 2024 sekitar 652 ribu ton atau jika dirata-ratakan per bulan sekitar 54,3 ribu ton, terjadi selisih 238 ribu ton.
Kekurangan atau selisih tersebut ditambal dengan pasokan dari luar daerah terutama Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Sebagai solusi temporal sah-sah saja. Tetapi mengandalkan pasokan dari luar daerah sangat beresiko ketika daerah pemasok juga mengalami penurunan produksi ataupun keterlambatan pengiriman dan fenomena ini pernah terjadi di awal tahun 2023 dimana NTT mengalami krisis beras akibat kurangnya pasokan dari luar.
Dapat disimpulkan bahwa seretnya produksi beras di NTT adalah implikasi dari kondisi geografis, dampak el nino, buruknya infrastruktur pertanian.
Kembali pada Pangan Lokal
Wilayah NTT bukan lahan kelas 1 untuk budidaya padi. Memang ada daerah yang cukup baik untuk sawah seperti Manggarai Barat, tetapi sebagian wilayah lain tidak cukup bagus. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, luas areal pertanian sawah irigasi hanya 185.737,54 ha dengan produksi tertinggi ada di Kabupaten Manggarai Barat sebesar 76.717,33 ton beras. Sedangkan produksi terendah di Kabupaten Lembata, 118,99 ton. Sebagai catatan kaki, sawah-sawah ini tidak berpoduksi optimal karena sumber pengairan dari bendungan menyusut. Belum lagi kelangkaan pupuk saat musim tanam maupun faktor hama kerap membuat petani gagal panen.
Ditengah ketidakpastian itu, sudah saatnya NTT kembali pada pangan lokal. Jangan sekedar menjadi pelarian saat terjadi defisit beras seperti kejadian pada triwulan I tahun 2024, NTT defisit 125.390 ton sementara pasokan beras lokal hanya mampu memenuhi 23%. Untuk mengatasinya, pemerintah gencar melakukan kampanye konsumsi pangan lokal. Setelah itu, gaungnya kembali redup dan dominasi beras semakin tak terbendung.
Situasi makin pelik, ketika produksi beras minus, ketersediaan pangan lokal juga seret karena tidak terurus lagi sehingga potensi kelaparan sangat terbuka lebar. Terjadi pula penyusutan keberagaman pangan di NTT karena masyarakatnya terutama generasi muda doyan mengkonsumsi beras, gandum atau terigu.
Fenomena ini harus dipahami secara cermat oleh pemangku kebijakan di NTT agar keragaman pangan lokal tidak punah. Berharap pada beras sangat beresiko sebab iklim dan kontur alam NTT tidak mendukung untuk produksi padi besar-besaran.
