Pemerintah tengah memfinalkan surat tugas Presiden Prabowo Subianto kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk memimpin percepatan pembangunan dan penanganan isu Hak Asasi Manusia (HAM) di Tanah Papua. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut ada peluang kantor wakil presiden akan dibuka di Papua agar Gibran dapat bekerja langsung.
Direktur Eksekutif Komunitas Demokrasi (KODE) Papua, Toenjes Swansen Maniagasi (TSM) menilai langkah menempatkan wakil presiden di Papua adalah terobosan yang baik, bukan saja menjadikan warga Papua Asli sebagai subjek pembangunan, tetapi mampu meredam gesekan sosial antar wilayah adat, dengan catatan pelibatan tokoh-tokoh netral dan representatif dari adat.”
“Gaya komunikatif Gibran dan perhatian Jokowi selama menjabat presiden ke masyarakat Papua sangat kuat dan ini menjadi modal awal mas Gibran diterima luas, khususnya oleh kelompok muda dan pelaku ekonomi kerakyatan”, tegas TSM dalam keterangannya pada awak media, Jumat (4/7).
Namun ia mewanti-wanti Gibran agar tidak kembali terperangkap pada kecenderungan elitisme sebagaimana 10 tahun pemerintahan Jokowi.
“Jangan ulangi pendekatan masa lalu yang membuat rakyat Papua merasa jadi objek, bukan subjek pembangunan. Lima tahun ke depan adalah momentum emas membangun Papua dengan wajah baru: inklusif, transparan, dan bermartabat. Kalau ini berhasil, maka akan menjadi game changer dalam relasi pusat Papua”, ungkap TSM.
TSM mendorong mas Gibran untuk melakukan pendekatan berbeda, dengan cara:
Pertama, memperluas kanal partisipasi dengan membuka forum dengar pendapat sehingga bisa menjangkau kampung-kampung, gereja, organisasi perempuan, pemuda, dan adat. Artinya bukan hanya lingkaran figur lama.
Kedua, kebijakan berbasis data akar rumput. Tim Wapres mesti memetakan masalah lapangan terutama kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan trauma kekerasan sebelum merumuskan program.
Ketiga, rekrutmen tokoh netral dan lintas sub-kultur sehingga bisa menghapus atau mengurangi ketegangan atau perkelahian antar warga.
Keempat, memperketat pengawasan anggaran dan penyerapannya. Sebagai pembelajaran, besarnya pendapatan seperti APBD Papua Tengah namun kinerja realisasi belanja masih rendah.
Modal Sosial Gibran
Pada masa kampanye Pilpres 2024, Gibran menegaskan “Papua tidak boleh ditinggal, Papua harus terus dibangun.” Menjaga warisan Jokowi yang selama menjabat 19 kali berkunjung ke Papua perlu dilakukan dengan mendengarkan aspirasi rakyat Papua.
Namun TSM mengingatkan bahwa kunjungan Jokowi menjadi tidak bermakna sebab tingkat kekerasan di Papua justru meningkat. “Saya lihat data Komnas HAM Papua, sepanjang semester I 2025 terdapat 75 korban kekerasan, tentu ini harus menjadi tantangan bagi Gibran”, imbuh TSM.
Menurut TSM, keberhasilan Gibran akan sangat ditentukan oleh:
Pertama, penyelesaian kasus HAM prioritas Papua, baik secara yudisial maupun rekonsiliasi, bukan semata pendekatan ekonomi.
Kedua, reformasi tata kelola keamanan agar pendekatan militeristik digantikan pola perlindungan sipil berbasis kearifan lokal.
Ketiga, transparansi realisasi anggaran dan publikasi rutin serapan dana Otsus, infrastruktur, dan dana desa (dana kampung) di portal terbuka.
Keempat, monitoring independen melibatkan Komnas HAM, BRIN, perguruan tinggi Papua, dan organisasi masyarakat sipil.
Atas dasar inilah, TSM mendorong agar Wapres Gibran mengajak OAP: pemimpin adat, gereja, perempuan dan pemuda untuk terlibat dalam pembangunan daerah; membentuk tim khusus pendampingan APBD/DAK; guna meredam konflik bersenjata berulang maka diperlukan dialog terpusat disatu tempat misalnya Wamena dengan fasilitator independent – moratorium operasi ofensif selama dialog; dan bagi warga atau korban trauma pelanggaran HAM maka kehadiran Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi berbasis provinsi perlu diadakan, dan sebagainya.
