Reporter: harianjatim
Sumenep-harianjatim.com. Komitmen Pemerintag Kabupateb Sumenep, Jawa Timur untuk memperjuangkan kesejahteraan tenaga honorer terus dilakukan. Tahun ini sebantak 5 ribu lebih tenaga hinorer diusulkan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo mengatakan, usulan ini menjadi perhatian serius, karena jumlah honorer yang diakomodir cukup besar dan membutuhkan kesiapan anggaran yang matang.
Menurutnya, mengatakan bahwa pemerintah daerah tidak bisa serta-merta mengambil keputusan tanpa memperhitungkan kemampuan keuangan daerah. Menurutnya, keseimbangan anggaran tetap menjadi faktor paling penting.
“Ya, pada dasarnya kami mempertimbangkan berkaitan dengan pengangkatan paruh waktu. Tetapi yang paling penting di sini adalah bagaimana kami memperhitungkan kemampuan anggaran, itu yang paling penting,” ujarnya, Rabu,
Fauzi menegaskan, jika kondisi anggaran memungkinkan, Pemkab siap mengakomodir usulan tersebut secara menyeluruh.
“Pada saat anggaran memungkinkan untuk bisa diakomodir keseluruhan, maka kami akomodir. Insya Allah hari ini kami akan putuskan. Masih kami hitung-hitung, ya doakan saja lah,” katanya menambahkan.
Ia menyebut, mayoritas honorer yang diusulkan menjadi PPPK paruh waktu telah lama mengabdi di lingkungan Pemkab Sumenep.
“Artinya mereka yang sudah bertahun-tahun, dua tahun ke atas, yang lima tahun, sepuluh tahun, belas tahun, tadi kami pertimbangkan semuanya. Mereka sudah menghadap ke Pemkab, tentu mereka juga berharap,” paparnya.
Meski begitu, Fauzi menegaskan realisasi pengangkatan tidak bisa dilakukan tanpa batas. Menurutnya, kebijakan ini tetap harus disesuaikan dengan kondisi riil keuangan daerah.
“Sekali lagi, walaupun terakomodir, sesuai dengan kemampuan kami. Artinya mereka harus punya pakati. Itu juga permintaan mereka kemarin kepada kami,” ungkapnya menegaskan.
Usulan pengangkatan lebih dari 5 ribu honorer menjadi PPPK paruh waktu ini diharapkan dapat memberi kepastian status bagi mereka yang telah lama mengabdi. Namun, Pemkab Sumenep juga dituntut menyiapkan strategi anggaran yang tepat agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan beban fiskal di kemudian hari. Kini, ribuan honorer itu menaruh harapan besar agar usulan Pemkab benar-benar dapat diwujudkan, sehingga dedikasi mereka selama bertahun-tahun mendapatkan penghargaan yang layak.
Simak berita terbaru dan kabar terbaru melalui Google News harianjatim.com. Atau melalui aplikasi HarianjatimCom.
(jd/red)
