Kenyam – Proses pengisian pimpinan definitif Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nduga hingga kini masih mengalami kebuntuan.
Akibat kekosongan pimpinan, DPRK Nduga hingga kini belum dapat menjalankan tiga fungsi utamanya, yakni legislasi, pengawasan, dan penganggaran.
Keterlambatan pengisian pimpinan defenitif berdampak langsung pada kinerja DPRK Nduga.
Nepinus A. Murip, SH Anggota DPRK Nduga dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dalam keterangannya pada media, Minggu (14/9/2025) menegaskan bahwa kekosongan ini patut diduga adanya manuver politik dari sejumlah oknum.
Ia mengatakan bahwa dirinya telah ditunjuk resmi oleh DPP PKS sebagai Wakil Ketua I DPRK Nduga.
“Hanya satu SK yang dikeluarkan PKS dan ditandatangani oleh Presiden dan Sekjen DPP PKS serta dilegalisasi oleh Wakil Sekjen. Namun masih saja belum dipercaya. Bahkan surat penegasan kedua dari Pimpinan Pusat PKS dan Provinsi atas nama saya telah diserahkan kepada Sekwan namun masih saja belum diproses dengan alasan dualisme SK,” tegas Nepinus.
“Saya ulangi bahwa SK dari DPP hanya satu, atas nama saya,” ujar Nepinus.
Lebih lanjut, Nepinus meminta kepada oknum-oknum yang menghambat proses pelantikan pimpinan kolektif DPRK Nduga untuk sadar karena yang dirugikan adalah rakyat Nduga.
“Kasihan rakyat kita, akibat molornya pelantikan pimpinan defenitif DPRK Nduga, program-program daerah terhambat karena DPRK tidak bisa bersidang mengambil keputusan,” kata Nepinus.
Politisi senior PKS tersebut meminta dengan segala hormat kepada Ketua DPRK sementara, Sekwan, dan Plt Bupati agar segera menindaklanjuti SK asli yang telah diserahkan dan segera ditentukan pelantikan pimpinan DPRK.
“Partai sudah mengeluarkan SK, tidak bisa diubah karena itu keputusan internal partai. Tidak bisa diatur partai lain,” tambahnya.
Jadi silakakn di proses ke biro hukum Provinsi Papua Pegunungan sesuai dengan SK partai yang sudah diserahkan.
