Jakarta – Pusat Pengkajian Agraria dan Sumber Daya Alam (PPASDA) menggelar webinar dengan tema “Pengarusutamaan Gender dalam Pengembangan UMKM Pertanian dan Perikanan sebagai Pilar Pembangunan Ekonomi Kerakyatan.” Kegiatan ini berlangsung pada Minggu, 14 September 2025.
PPASDA menilai tema ini sangat penting mengingat UMKM pertanian dan perikanan memiliki potensi yang sangat besar. Namun, sektor ini penuh dengan tantangan yang pelik, salah satunya adalah terjadi ketimpangan struktural berbasis gender. PPASDA menilai mesti ada upaya memperkecil gender gap sehingga perempuan memiliki aset dan akses yang setara dengan laki-laki.
“Sudah saatnya stakeholder terkait berkomitmen pada pemberdayaan petani dan nelayan perempuan. Jika UMKM pertanian dan perikanan yang sebagian besar pelakunya adalah perempuan maka asta cita ke 3 (meningkatkan lapangan kerja) dan asta cita ke 6 (membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan dan pemberantasan kemiskinan) Presiden Prabowo bisa teraktualisasi. Karena itu harus ada keberpihakan dari pemerintah pusat dan daerah serta badan usaha milik negara,” ujar Direktur Eksekutif PPASDA, Muhammad Irvan Mahmud Asia dalam sambutannya.
Irvan melanjutkan, UMKM pertanian dan perikanan harus menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional. Mengingat situasi domestik dan global yang terus berubah dan berkembang, maka pemerintah daerah dengan dukungan pemerintah pusat harus memberikan berbagai paket kebijakan dan program terutama di segmen permodalan bagi pelaku UMKM, pendampingan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi dengan menggandeng organisasi/asosiasi.
“Kedepan keberadaan UMKM yang inovatif-adaptif dan spesialisasi sangat penting. Sebab akan tercipta keunggulan kempetitif. Untuk masuk pada pasar internasional yang berkelanjutan, jejaring kolaboratif dan terintegrasi dengan pelaku-pelaku usaha yang telah eksisting untuk membuat produk yang murah dan berkualitas dengan pengiriman yang tepat waktu menjadi keharusan,” imbuh pria yang juga Peneliti di Garuda Institut tersebut.
Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM, M. Riza A. Damanik mengungkapkan sebagian besar UMKM di Indonesia adalah usaha mikro dengan total 54 juta lebih unit usaha (96,84%) dari total keseluruhan UMKM yang jumlahnya 56 juta lebih. Dari total keseluruhan UMKM itu, UMKM Perempuan mencapai 64,5%. Khusus UMKM pertanian, dominasi UMKM perorangan sangat besar, jumlahnya 29,3 juta, usaha pertanian berbadan hukum hanya 0,02 dan usaha pertanian lainnya 0,04%.
“Tantangan terbesar yang dihadapi UMKM kita adalah skala kegiatan usaha yang tidak ekonomis, kemudian dipersulit lagi dengan usaha pertanian yang kecil dan ini berdampak pada akses pada modal,” kata Riza Damanik.
Riza Damanik juga menegaskan bahwa UMKM harus dilihat dalam ekosistem yang luas, tidak cukup hanya diberikan lahan, mesti ada pendampingan, peningkatan SDM dan akses modal.
“Kemitraan rantai pasok juga belum terhubung – terintegrasi. Antara penyedia bahan baku dan usaha belum terkoneksi. Ini yang perlu dikoreksi sehingga bisa lebih menguntungkan,” tegasnya.
Narasumber lain Prof. Rokhmin Dahuri mengapresiasi Webinar yang diselenggarakan anak-anak muda yang berhimpuna di lemabaga kajian PPASDA. Ini merupakan momentum untuk menguatkan komitmen untuk berswasembada pangan dan menjadi eksportir terbesar di dunia meskipun kinerja sektor ini kurang baik.
Menurut Anggota Komisi IV DPR RI ini, prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Indonesia seperti dirilis BPS (2024) sebesar 8,27%. “Kita berharap dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang secara tekstual sudah bagus, tinggal bagaimana pelaksanaannya sehingga prevalensi ketidakcukupan ini bisa diperkecil,” tegas Rokhmin Dahuri.
Ia melanjutkan, kebanyakan UMKM pangan mengalami kesulitan dalam mendapatkan sarana produksi yang berkualitas, harga relatif murah, dan kuanitas mencukupi. Begitu juga dengan hilirisasi komoditas pangan masih rendah, sebagian besar di ekspor dalam bentuk raw materials akibatnya nilai tambah rendah, kurang menghasilkan multiplier effects, kurang tahan lama, dan sukar didistribusikan.
Guru Besar Perikanan dan Kelautan IPB University ini juga menggarisbawahi perlunya membenahi supply chain sektor pangan nasional. “Perlu pendekatan yang terpadu untuk memperkuat infrastruktur logistic sehingga lebih efisien dan memastikan distribusi merata dan harga yang stabil,” ungkapnya.
Rokhmin menyebut UMKM pertanian dan perikanan sebagaimana data BPS Sensus Pertanian 2023 jumlahnya 29,3 juta (49,3%) dari total keseluruhan UMKM dan ini 99% adalah usaha pertanian perorangan. Namun demikian, Politisi PDIP ini menilai keberadaan UMKM yang besar bukan jaminan bahwa UMKM itu kompetitif. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibereskan pemerintah agar UMKM bisa menjadi pencipta lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.
Sementara Dinda Rembulan Anggota DPD RI menekankan bahwa persoalan utama dari pelaku UMKM adalah keterbatasan modal. Padahal menurutnya, UMKM pertanian di Indonesia memiliki peran vital dalam perekonomian dan ketahanan pangan nasional.
“Pemerintah memiliki tanggungjawab utama untuk melindungi dan memfasilitasi pelaku UMKM ini. Berbagai program KUR yang digelontorkan pemerintah ataupun PNM harus dipastikan berdampak pada peningkatan skala usaha penerima manfaat,” tegasnya.
Dalam konteks pengarusutamaan gender pengembangan UMKM, ia menekankan 4 pilar strategi yaitu: modal setara, pelatihan dan teknologi inklusif, pemasaran yang adil, dan kepemimpinan setara.
Adapun Ketua Umum DPP Perempuan Tani HKTI Dian Novitas Susanto menyebut perempuan tani dan nelayan adalah garis terdepan dalam produksi pangan, tetapi tidak diakui secara formal. Akibatnya mereka sulit mengakses KUR karena dianggap bukan pengambil kuputusan.
“Data dari Katadata (2021) UMKM perempuan di sektor pertanian, perikanan dan peetrnakan jumlahnya mencapai 42,%. Namun kondisi mereka sangat rentan karena modal terbatas, pasar terbatas dan teknologi rendah. Mereka juga lemah di rantai pasok agribisnis formal. Produk olahan mereka hanya terjual lokal dengan margin tipis,” kata Dian Novita.
Calon Doktor IPB University ini menilai ketidaksetaraan gender dalam akses menciptakan inefisiensi ekonomi sebab perempuan sering stuck di upstream, jarang masuk kehilir. Mereka terkendal di izin PIRT, halal, packaging, dan branding, dan masih banyak lagi persoalan lain yang dihadapi perempuan tani dan nelayan Indonesia.
Menurut Dian, ada 4 strategi mendasar untuk mengarusutamakan gender disektor UMKM: pada level kebijakan mesti ada kuota dan afirmasi UMKM perempuan dalam akses KUR, di level kelembagaan melakukan penguatan koperasi perempuan, level pasar memfasilitas ekspor produk UMKM perempuan dan e-comerce agribisnis desa, dan terakhir di level SDM dengan melakukan pelatihan pasca panen, keuangan, serta teknologi ramah perempuan.
Disi lain Wakil Ketua DPN Asosiasi Business Development Services Indonesia (ABDSI) Widhiyani Mokhamad menilai gender gap yang masih menempatkan petani dan nelayan perempuan pada posisi termarjinalkan, mengurangi peluang mereka sebab mereka sulit mengakses kredit, teknologi, dan program pelatihan yang relevan.
Ditengah tantangan yang kompleks ini, ia menekankan pentingnya pendampingan sebagai hal yang amat krusial. Menurutnya, pendampingan langsung akan membuat daya saing UMKM perempuan di pasar menjadi kompetitif, membantu mereka mendapatkan akses yang adil, membantu transfer teknologi, meningkatkan kapasitas manajemen usaha, dan mendorong penguatan kelembagaan melalui koperasi dan asosiasi.
Founder Sinergi UMKM Indonesia ini menilai perempuan sebagai motor inovasi UMKM pertanian dan perikanan dan ini menjadi contributor bagi ketahanan pangan dan penguatan ekonomi kerakyatan. Olehnya itu diperlukan skema kredit inklusif, pelatihan komprehensif, jejaring kolaborasi, dan inovasi produk bagi UMKM perempuan.
Webinar ini dipandu oleh Inda Hudiria, aktivis perempuan dan juga peneliti PPASDA. Peserta webinar adalah Forum Kewirusahaan Pemuda (FKP), pelaku UMKM, asosiasi dan organisasi pemberdayaan, organisasi mahasiswa dan kepemudaan, media, kementerian, hingga ibu rumah tangga.
