Nabire-harianjayim.com. Politikus senior Partai Hanura Papua Tengah, Alus UK Murib, mendesak Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan DPRD Papua Tengah untuk melakukan studi banding ke Timika dalam hal pembangunan jalan dan tata kota.
Menurutnya, Timika merupakan contoh nyata keberhasilan penataan kota di Tanah Papua, sehingga tidak perlu menghabiskan anggaran untuk studi banding ke kota besar seperti Jakarta.
“Studi bandingnya cukup di Timika, tidak usah jauh-jauh ke Jakarta. Gubernur harus fokus meletakkan dasar pembangunan ibu kota provinsi di Nabire, terutama pelebaran jalan dan trotoarnya,” tegas Alus UK Murib, yang juga menjabat Ketua DPD Partai Hanura Papua Tengah.
Alus menilai, sebagai daerah otonomi baru (DOB), Papua Tengah harus memiliki fondasi pembangunan kota yang kuat dan terarah. Nabire sebagai ibu kota provinsi perlu menjadi wajah representatif dari seluruh wilayah Papua Tengah.
“Jalan dalam kota Nabire harus bagus, jalan utama mesti dua arah dan punya trotoar. Jangan biarkan kota ini tertinggal,” ujarnya.
Untuk mewujudkan itu, ia meminta pemerintah daerah menertibkan bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) di sepanjang jalan utama yang akan diperlebar.
“Kalau ini tidak dilakukan sekarang, sepuluh tahun ke depan Nabire akan macet. Jalannya sempit, sementara kendaraan terus bertambah,” tegasnya.
Selain menyoroti lambannya pembangunan, Alus juga mengkritik kinerja DPRD Papua Tengah yang dinilai belum menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi secara optimal.
Ia menilai lemahnya pengawasan menjadi salah satu penyebab realisasi belanja Papua Tengah terendah di Indonesia.
“DPRD harusnya mengawasi dan mendorong pemerintah bekerja efektif. Tapi sekarang hamper tidak berjalan. Akibatnya, pembangunan terhambat dan rakyat tidak merasakan manfaat DOB ini,” ujarnya.
Lebih jauh, Alus meminta Gubernur Papua Tengah untuk berhenti mengumbar janji politik dan segera menunjukkan hasil kerja nyata, terutama dalam pembenahan infrastruktur jalan di Nabire.
“Nabire ini wajah provinsi. Kalau jalannya saja sempit dan rusak, bagaimana mau disebut ibu kota provinsi?” katanya.
“Berhenti bicara soal pribadi atau harga diri. Semua orang punya harga diri. Yang dibutuhkan rakyat sekarang adalah bukti kerja, bukan janji,” pungkasnya.
