Nabire, 18 Oktober 2025 — Para pimpinan partai politik di Provinsi Papua Tengah menyampaikan keluhan terkait belum adanya kejelasan pencairan dana bantuan keuangan partai politik (Banparpol) hingga Oktober 2025.
Ketua DPD Partai Hanura Papua Tengah, Alus UK Murib, mengatakan hingga kini Pemerintah Provinsi Papua Tengah belum menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai dasar hukum pencairan dana tersebut.
“Dasar hukumnya sudah ada di tingkat nasional, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Permendagri No 36/2018 mengenai Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik. Gubernur tinggal menindaklanjuti dengan Pergub melalui Biro Hukum. Jadi tidak ada alas an untuk menunda.” jelas Alus.
Ia menambahkan, besaran bantuan per suara ditentukan berdasarkan kemampuan keuangan daerah. Karena itu, Papua Tengah dinilai tidak memiliki alasan untuk menunda pencairan.
“Papua Tengah ini APBD-nya terbesar di antara provinsi baru di Tanah Papua. Masa kalah dari Papua Selatan yang sudah cair dan nominalnya Rp10.000 per suara,” tegasnya.
Alus menilai keterlambatan penerbitan Pergub ini berdampak langsung terhadap kegiatan pembinaan kader dan pendidikan politik masyarakat yang menjadi tanggung jawab partai politik.
“Gubernur harus memberi kejelasan, kapan dana pembinaan parpol ini dicairkan. Jika dalam waktu dekat tidak ada kepastian, kami akan melaporkan hal ini ke Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum,” tegasnya.
Menurutnya, dana bantuan partai politik merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap penguatan sistem demokrasi dan kelembagaan partai politik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) No 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No 2/2008 tentang Partai Politik, serta Peraturan Pemerintah (PP) No 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
