Oleh: Dr. Socratez Yoman
Rakyat Papua terus menggugat Pemerintah Indonesia. Akar masalah Papua yang menjadi bara api dan luka membusuk tak kunjung diobati. Kondisinya mengkhawatirkan saat dibiarkan berlarut dalam waktu yang lama, terus menggorogoti sendi-sendi perdamaian dan keadilan yang jadi landasan hidup rakyat Papua.
Masalah yang digugat rakyat Papua adalah rasisme dan ketidakadilan. Keduanya merupakan jantungnya persoalan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh negara di Tanah Papua. Pastor Franz Magnis Suseno dengan lugas dan pedas mengatakan bahwa Papua adalah luka membusuk di tubuh bangsa Indonesia.
Tim Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam buku Papua Road Map (2008) yang dipimpin oleh Alm. Muridan S. Widjojo bersama dengan Ibu Adriana Elisabeth, Amirudin Al-Rahab, Cahyo Pamungkas dan Rosita Dewi dengan teliti telah berhasil membedah dan mendiagnosa luka membusuk di tubuh bangsa Indonesia. LIPI berhasil membantu penguasa Indonesia menemukan bara apinya dan sekarang tugas penguasa pemerintah Indonesia melangkah untuk mematikan bara apinya, supaya tidak sibuk buang uang, tenaga, waktu untuk mengurus yang tidak hanya menghalau dan mengusir asapnya, namun apinya terus membara.
Papua adalah luka membusuk itu sudah dibedah dan didiagnosa dengan sempurna dan benar oleh tim LIPI. Ada empat penyakit menahun (kronis) yang ditemukan LIPI.
- Sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia
- Kekerasan negara dan pelanggaran HAM berat sejak 1965 yang belum ada penyelesaian
- Diskriminasi dan marjinalisasi orang asli Papua di tanah sendiri
- Kegagalan pembangunan meliputi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat Papua.
Penulis telah berulang kali mengutip penegasan dari Pastor Frans Magnis-Suseno (2015:255-257) mengenai bara api itu, yang ia sebut sebagai luka membusuk dalam tubuh bangsa Indonesia. “Ada kesan bahwa orang-orang Papua mendapat perlakuan seakan-akan mereka belum diakui sebagai manusia. Kita teringat pembunuhan keji terhadap Theys Eluay dalam mobil yang ditawarkan kepadanya untuk pulang dari sebuh resepsi Kopasus.”
Pastor Frans Magnis-Suseno dengan terang benderang menuliskan bahwa “situasi Papua adalah buruk, tidak normal, tidak beradab, dan memalukan, karena itu tertutup bagi media asing. Kita akan ditelanjangi di depan dunia beradab, sebagai bangsa yang biadab, bangsa pembunuh orang-orang Papua, meski tidak memakai senjata tajam,” tulisnya.
Saat ini, akar persoalan Papua tersebut tak bisa diselesaikan lagi dengan Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001, karena landasan hukum tersebut telah menjadi masalah baru dan dinilai gagal oleh rakyat Papua, bahkan dianggap ‘mati’. Peneliti Pusat Kewilayahan LIPI, Cahyo Pamungkas menyatakan kepada Jubi, 2 Agustus 2020, bahwa Otsus Papua telah gagal sejak awal.
Kekerasan dan jatuhnya berbagai korban pelanggaran HAM di Tanah Papua bertahun-tahun dibiarkan terlantar dan tak mendapatkan tempat dan ruang. Lembaga yang semestinya menyelesaikan korban-korban kejahatan kemanusiaan dikubur dalam-dalam. Nama besar Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) tak pernah serius didiskusikan, inisiasi pembentukannya pun lenyap tak jelas. Hampir mustahil masalah ini terpecahkan jika bagian dari Solusi itu dikubur satu per satu.
*Penulis adalah Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua; Anggota Dewan Gereja Papua (WPCC); Anggota Konferensi Gereja-gereja Pasifik (PCC); dan Anggota Baptist World Alliance (BWA).
Tulisan dari Dr. Socratez Yoman tidak mewakili pandangan dari redaksi
