Jakarta — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh dipandang semata sebagai kebijakan sosial, melainkan harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi pertahanan bangsa di tengah ketidakpastian global.
Hal tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Garuda Institute Hendarsam Marantoko, Minggu (18/1/2026) menyoroti eskalasi konflik dunia dan rapuhnya rantai pasok pangan internasional.
“Di tengah perang Ukraina, konflik Timur Tengah, hingga gangguan logistik global, ancaman terhadap Indonesia tidak selalu datang dalam bentuk senjata. Krisis pangan justru bisa menjadi bentuk perang paling senyap namun paling mematikan,” ujar Hendarsam dalam keterangannya, Selasa.
Menurutnya, sebagai negara kepulauan dengan ketergantungan distribusi lintas wilayah, Indonesia sangat rentan terhadap guncangan pangan. Karena itu, MBG harus dipahami sebagai bagian dari arsitektur pertahanan semesta non-militer.
Hendarsam mengaitkan kebijakan MBG dengan pandangan Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam buku Paradoks Indonesia. Dalam buku tersebut, Prabowo menegaskan bahwa sebuah bangsa bisa runtuh bukan karena kekurangan senjata, melainkan karena rakyatnya lemah secara fisik, mental, dan ekonomi.
“Cara pandang ini sangat jelas: kekuatan negara tidak hanya ditentukan oleh alutsista, tetapi oleh kualitas manusia dan daya tahan sistem nasionalnya,” kata Hendarsam.
Ia menilai MBG merupakan investasi sumber daya manusia jangka panjang. Anak-anak yang mendapatkan asupan gizi memadai hari ini akan menjadi tenaga kerja, prajurit, ilmuwan, dan warga negara yang tangguh di masa depan.
“Tanpa fondasi gizi yang kuat, bonus demografi justru berpotensi berubah menjadi beban strategis,” ujarnya.
Selain itu, Hendarsam menekankan dampak ekonomi dari pelaksanaan MBG. Keberadaan dapur-dapur MBG di berbagai daerah dinilai mampu menciptakan lapangan kerja baru, menggerakkan UMKM pangan, serta memperkuat ekonomi lokal.
“Dapur MBG bukan hanya tempat memasak, tetapi simpul ekonomi rakyat. Ini sejalan dengan gagasan kemandirian nasional yang bertumpu pada produksi dalam negeri, bukan impor permanen,” jelasnya.
Lebih jauh, MBG juga dinilai mendorong terbentuknya ekosistem rantai pasok pangan berbasis wilayah. Setiap daerah didorong untuk memenuhi kebutuhan pangannya sendiri sesuai potensi lokal.
“Dalam logika perang modern, memutus suplai pangan dan energi sering kali lebih efektif daripada tembakan senjata. Ketahanan pangan regional adalah garis pertahanan pertama,” kata Hendarsam.
Ia menegaskan bahwa dengan sistem pangan yang kuat dan merata, Indonesia tidak mudah diguncang oleh konflik global maupun tekanan eksternal.
“MBG bukan sekadar soal makan gratis. Ini adalah strategi menjaga bangsa tetap hidup, stabil, dan berdaulat—dari piring makan rakyat hingga benteng pertahanan negara,” pungkasnya.
