Oleh: Sapa Redaksi
Nilai tukar rupiah kembali tertekan. Pelemahan mata uang nasional terhadap dolar Amerika Serikat bukan sekadar angka di papan transaksi, melainkan sinyal bahwa perekonomian Indonesia sedang menghadapi gelombang ketidakpastian global. Memanasnya konflik antara Amerika Serikat dan Iran di kawasan Timur Tengah menjadi salah satu pemicu meningkatnya kecemasan pasar dunia.
Setiap kali tensi geopolitik naik, pasar keuangan global cenderung bergerak menuju aset aman. Dolar menguat, harga minyak berpotensi melonjak, dan negara berkembang menerima imbas tekanan berlapis. Indonesia tentu tidak berada di ruang hampa. Ketika rupiah melemah, biaya impor meningkat, harga bahan baku terdorong naik, dan ancaman inflasi kembali mengetuk pintu.
Dalam situasi seperti ini, negara dituntut hadir bukan hanya sebagai penonton, tetapi sebagai pengelola keadaan. Stabilitas ekonomi harus dijaga dengan langkah cepat dan terukur. Bank Indonesia perlu memastikan nilai tukar tetap terkendali, likuiditas terjaga, dan kepercayaan pasar tidak luntur. Namun, menjaga rupiah saja tidak cukup.
Persoalan mendasar Indonesia justru terletak pada tingginya ketergantungan terhadap impor, terutama bahan baku industri, energi, dan sebagian kebutuhan pangan. Selama struktur ekonomi masih rapuh, setiap gejolak global akan mudah mengguncang perekonomian domestik. Karena itu, jawaban jangka panjangnya ialah memperkuat pondasi produksi nasional.
Pertanian harus dibenahi dengan serius. Negara tidak boleh terus bergantung pada impor pangan setiap kali stok menipis. Ketersediaan pupuk, irigasi, bibit unggul, hingga kepastian harga bagi petani menjadi agenda yang tak bisa ditunda. Ketahanan pangan adalah benteng pertama stabilitas ekonomi.
Di sektor industri, hilirisasi perlu dijalankan secara konsisten. Kekayaan alam Indonesia terlalu besar untuk terus dijual dalam bentuk mentah. Nikel, bauksit, hasil laut, dan komoditas pertanian harus diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi. Dari sana, devisa tumbuh, lapangan kerja terbuka, dan ketahanan ekonomi meningkat.
Pemerintah juga perlu memberi ruang lebih besar bagi UMKM. Pada banyak masa krisis, sektor inilah yang terbukti paling tangguh menopang ekonomi rakyat. Akses modal murah, digitalisasi usaha, dan perlindungan pasar domestik harus menjadi prioritas.
Di sisi lain, kebijakan anggaran negara harus lebih disiplin. Belanja publik semestinya diarahkan pada sektor produktif: pendidikan, kesehatan, infrastruktur logistik, energi, dan penciptaan kerja. Pemborosan yang tidak memberi dampak langsung bagi rakyat perlu dihentikan.
Indonesia memang tidak bisa mengendalikan konflik internasional. Namun Indonesia dapat mengendalikan responsnya sendiri. Negara yang kuat bukan negara yang bebas dari guncangan, melainkan negara yang siap menghadapi guncangan dengan fondasi ekonomi kokoh.
Tekanan geopolitik global akan datang dan pergi. Tetapi tugas pemerintah tetap sama: memastikan rakyat tidak menanggung beban terlalu berat. Harga kebutuhan pokok harus terjangkau, pekerjaan tersedia, dan harapan masa depan tetap hidup. Dari sanalah kesejahteraan dimulai.
||* Penulis merupakan tim redaksi harianjatim.com
Simak berita terbaru dan kabar terbaru melalui Google News harianjatim.com dan Saluran WhatsApp. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi Harianjatim.com.
