Reporter: harianjatim
Surabaya-harianjatim.com. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengubah pola penanganan kekeringan yang selama ini dinilai masih bersifat darurat.
Hal itu menyusul penetapan status kedaruratan kekeringan oleh 19 kabupaten/kota di Jawa Timur. Kondisi tersebut diperkirakan semakin berat dengan adanya ancaman El Nino kuat yang diprediksi mencapai puncak pada Agustus–September 2026.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Eddy Paripurna, mengatakan kekeringan yang terus berulang menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola sumber daya air.
Ia mencontohkan kondisi sejumlah desa di Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan, yang hampir setiap tahun menghadapi krisis air bersih.
Wilayah seperti Desa Watulumbung, Karangjati, Cukurguling, Pancur, dan Bulukandang, kata Eddy, masih mengalami persoalan serupa setiap musim kemarau.
“Setiap tahun masyarakat menghadapi persoalan yang sama. Ini menunjukkan pemerintah daerah belum mampu menyelesaikan masalah kekeringan secara tuntas. Kalau terus berulang, berarti ada yang salah dalam tata kelola penanganannya,” ujar Eddy.
Menurut Eddy, distribusi air bersih menggunakan mobil tangki memang penting untuk memenuhi kebutuhan warga saat kondisi darurat. Namun, langkah tersebut tidak dapat menjadi satu-satunya strategi pemerintah.
“Jangan sampai setiap musim kemarau pemerintah hanya sibuk mengirim tangki air. Negara harus hadir dengan solusi yang menyelesaikan persoalan dari hulunya, bukan sekadar memadamkan keadaan darurat,” katanya.
Perlu Intervensi Pemerintah Provinsi
Eddy menilai persoalan kekeringan di sejumlah wilayah Jawa Timur sudah membutuhkan intervensi lebih besar dari pemerintah provinsi.
Menurut dia, pemerintah kabupaten/kota memiliki keterbatasan dalam menangani persoalan yang berkaitan dengan perubahan iklim dan ketahanan sumber daya air.
“Pemprov harus turun tangan. Harus ada kebijakan yang serius agar persoalan kekeringan di beberapa wilayah di Jatim, termasuk Pasuruan, benar-benar tertangani,” ujarnya.
Anggota Komisi B DPRD Jatim itu mendorong adanya langkah terpadu antara berbagai instansi, mulai dari BPBD, Dinas PU Sumber Daya Air, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan, BMKG, pemerintah kabupaten/kota, hingga pemerintah desa.
Menurut dia, penanganan kekeringan harus diarahkan pada pembangunan sistem ketahanan air.
Beberapa langkah yang perlu dipercepat, antara lain pembangunan dan rehabilitasi embung, waduk, sumur dalam, jaringan irigasi, pompanisasi, serta konservasi daerah tangkapan air.
Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat sistem peringatan dini berbasis data BMKG hingga tingkat desa.
Ancaman terhadap Pertanian
Eddy juga mengingatkan dampak kekeringan tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan air rumah tangga, tetapi juga berpotensi mengganggu sektor pertanian.
Ia meminta pemerintah menyiapkan langkah antisipasi sebelum terjadi gagal panen.
“Penyesuaian pola tanam, penyediaan pompa irigasi, bantuan sarana produksi, hingga perlindungan bagi petani harus dipersiapkan sejak awal agar dampak El Nino terhadap ketahanan pangan dapat ditekan,” katanya.
Menurut Eddy, kekeringan saat ini harus dipandang sebagai persoalan pembangunan, bukan hanya fenomena alam tahunan.
“Kekeringan bukan lagi persoalan cuaca semata, tetapi sudah menjadi tantangan tata kelola pemerintahan. Pemerintah harus berani berinvestasi pada infrastruktur sumber daya air dan sistem mitigasi yang berkelanjutan,” ujarnya.
Ia berharap masyarakat tidak hanya mendapatkan perhatian ketika musim kemarau datang, tetapi juga memperoleh solusi jangka panjang.
“Jangan sampai rakyat hanya mendapat perhatian ketika tangki air datang, tetapi dilupakan setelah musim hujan tiba,” pungkas Eddy, anggota DPRD Jatim dari daerah pemilihan Pasuruan–Probolinggo.
Simak berita terbaru dan kabar terbaru melalui Google News harianjatim.com. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi Harianjatim.com
(red)
