Reporter: harianjatim
Surabaya-harianjatim.com. Peringatan 81 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia tidak cukup dimaknai melalui upacara dan seremoni. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur Musyafak mengatakan, kemerdekaan harus dirasakan masyarakat melalui keadilan, kesejahteraan, serta terpenuhinya hak dasar warga.
“Harapan masyarakat Indonesia 81 ini adalah merdeka yang hakiki, bukan merdeka hanya formalitas yang dikedepankan, tetapi betul-betul rasa keadilan, kemakmuran, keterwujudan hak-hak masyarakat untuk bisa mendapatkan kesehatan, mendapatkan pendidikan secara baik,” kata Musyafak seusai mengikuti upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (17/8/2026).
Menurut Musyafak, makna kemerdekaan harus tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya dalam bidang hukum dan ekonomi, tetapi juga dalam akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan pendidikan.
“Merdeka yang hakiki itu artinya bahwa dalam bidang hukum kita harus sesuai dengan rasa keadilan. Dalam bidang ekonomi tentu kesejahteraan kita harus merdeka,” ujarnya.
Musyafak mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah memiliki sejumlah program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Nawa Bhakti Satya. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi keterbatasan fiskal.
“Memang di Jawa Timur kita sudah ada Nawa Bhakti Gubernur yang sudah dicantumkan beberapa kegiatan. Tetapi dengan keterbatasan fiskal, tentu tidak semuanya bisa terakomodir secara baik,” katanya.
Ia mencontohkan program rumah layak huni dan bantuan sosial. Menurut Musyafak, salah satu tantangan dalam program tersebut adalah menentukan warga yang berhak menerima bantuan karena kondisi ekonomi masyarakat dapat berubah.
Perubahan kondisi ekonomi itu dapat memengaruhi posisi masyarakat dalam kelompok atau desil kesejahteraan. Seseorang yang sebelumnya masuk kelompok ekonomi lebih tinggi, misalnya, dapat mengalami penurunan kondisi setelah kehilangan pekerjaan.
“Karena memang masyarakat ini desilnya selalu terus berubah karena kondisi ekonomi yang kita tidak menentu. Sehingga hari ini desilnya sudah di atas lima, besok bisa turun lagi jadi dua,” ujar Musyafak.
Karena itu, ia menilai pembaruan data penerima bantuan menjadi penting agar kebijakan pemerintah tidak tertinggal dari perubahan kondisi ekonomi masyarakat.
Bagi Musyafak, dinamika tersebut menunjukkan bahwa pekerjaan mewujudkan kemerdekaan dalam kehidupan masyarakat masih terus berlangsung. Kemerdekaan, kata dia, harus diterjemahkan ke dalam kebijakan yang memastikan warga mendapatkan keadilan dan kesempatan memperoleh layanan dasar secara layak.
