Reporter: harianjatim
Surabaya-harianjatim.com. Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial (MPKS) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur mendorong penguatan tata kelola Amal Usaha Muhammadiyah di bidang sosial (AUMSos) melalui sistem monitoring dan evaluasi yang terukur.
Penguatan tata kelola tersebut dinilai penting agar lembaga pelayanan sosial Muhammadiyah mampu berkembang secara profesional tanpa kehilangan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK).
Komitmen itu mengemuka dalam Bimbingan Teknis Monitoring dan Evaluasi (Bimtek Monev) yang digelar MPKS PWM Jawa Timur di SMAMDA Tower Surabaya, Sabtu (29/8/2026).
Kegiatan bertajuk “Sinergi Evaluasi dan Pembinaan: Mengintegrasikan Ideologi Muhammadiyah dalam Sistem Manajemen AUMSos” itu diikuti sekitar 60 peserta dari unsur MPKS Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) dan pengelola Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA).
Peserta berasal dari Kota Surabaya, Mojokerto, Jombang, Sidoarjo, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep.
Ketua MPKS PWM Jawa Timur M Himawan Sutanto mengatakan, AUMSos saat ini menghadapi tuntutan untuk memperkuat profesionalitas pengelolaan seiring semakin besarnya amanah pelayanan sosial yang dijalankan Muhammadiyah.
Menurut dia, lembaga sosial tidak cukup hanya dikelola berdasarkan kebiasaan atau semangat pengabdian, tetapi juga membutuhkan sistem, standar, serta ukuran keberhasilan yang jelas.
“Kita tidak ingin AUMSos hanya berjalan karena kebiasaan. AUMSos harus dikelola dengan sistem, standar, dan ukuran yang jelas. Tetapi profesionalitas itu tidak boleh membuat kita kehilangan ruh Muhammadiyah,” kata Himawan.
Profesional dan Berbasis Nilai
Himawan mengatakan, AUMSos memiliki dua dimensi yang tidak dapat dipisahkan, yakni pelayanan kemanusiaan dan dakwah.
Karena itu, profesionalisasi tata kelola harus tetap berjalan seiring dengan penguatan identitas Muhammadiyah dalam pelayanan.
Menurut Himawan, pengelolaan lembaga perlu diarahkan agar setiap program, sumber daya manusia, serta anggaran yang digunakan memberikan manfaat nyata bagi penerima layanan.
“Kita sedang membangun lembaga yang bukan hanya bertahan, tetapi tumbuh. Bukan hanya memiliki administrasi, tetapi memiliki akuntabilitas. Bukan hanya memiliki program, tetapi memiliki dampak,” ujarnya.
Ia menambahkan, keberadaan AUMSos tidak cukup hanya ditandai dengan penggunaan identitas Muhammadiyah.
Nilai-nilai Muhammadiyah, kata dia, harus tercermin dalam praktik pelayanan sehari-hari.
Monev untuk Pemetaan dan Pembinaan
Dalam kegiatan tersebut, Fadli Yulianto memaparkan instrumen monitoring dan evaluasi yang digunakan untuk memetakan kondisi AUMSos secara lebih objektif.
Instrumen tersebut mencakup sejumlah aspek, mulai dari legalitas dan manajemen kelembagaan, program dan standar pelayanan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, hingga pengelolaan keuangan.
Selain aspek tata kelola, evaluasi juga mencakup Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.
MPKS PWM Jawa Timur menempatkan aspek AIK sebagai bagian penting dalam proses penguatan AUMSos.
Dengan demikian, pengembangan sistem manajemen tidak hanya diarahkan untuk memenuhi standar administrasi dan tata kelola, tetapi juga memperkuat nilai yang menjadi dasar pelayanan sosial Muhammadiyah.
Monitoring dan evaluasi, menurut MPKS PWM Jawa Timur, tidak dimaksudkan sebagai proses untuk mencari kesalahan pengelola lembaga.
Sebaliknya, Monev digunakan sebagai instrumen untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan lembaga sekaligus menentukan kebutuhan pembinaan.
Hasil evaluasi tersebut selanjutnya diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan program penguatan kapasitas dan perbaikan tata kelola.
Semangat Al-Ma’un dalam Tata Kelola
Penguatan manajemen AUMSos, menurut MPKS PWM Jawa Timur, juga tidak dapat dipisahkan dari semangat Al-Ma’un yang selama ini menjadi salah satu dasar gerakan sosial Muhammadiyah.
Nilai tersebut perlu diterjemahkan ke dalam bentuk pelayanan yang berpihak kepada kelompok rentan, peningkatan kualitas layanan, pengelolaan dana yang transparan, serta komitmen lembaga untuk terus melakukan perbaikan.
Profesionalisasi, dengan demikian, tidak dipahami sebagai upaya memisahkan pengelolaan lembaga dari nilai keagamaan.
Sebaliknya, sistem manajemen yang baik dipandang sebagai salah satu cara untuk memastikan nilai-nilai Muhammadiyah dapat diwujudkan secara nyata dalam pelayanan.
Melalui Bimtek Monev tersebut, MPKS PWM Jawa Timur juga berupaya membangun kesamaan perspektif antara pengurus di tingkat wilayah, MPKS PDM, dan pengelola LKSA.
Ke depan, hasil monitoring dan evaluasi diharapkan dapat menghasilkan peta kondisi AUMSos di Jawa Timur.
Peta tersebut kemudian dapat digunakan sebagai dasar penyusunan strategi pembinaan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masing-masing lembaga.
Bagi MPKS PWM Jawa Timur, evaluasi bukanlah akhir dari sebuah proses.
Evaluasi justru menjadi bagian dari upaya membangun budaya organisasi yang terbuka terhadap perbaikan, bertanggung jawab dalam pengelolaan amanah, dan terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Simak berita terbaru dan kabar terbaru melalui Google News harianjatim.com. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi Harianjatim.com
(Rls/Red)
