Jakarta — Wakil Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia, Wilfridus Yons Ebit, mengapresiasi langkah Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, yang melakukan pembenahan internal dan memperketat tata kelola pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Yons Ebit, dengan skala anggaran dan cakupan penerima manfaat yang sangat besar, MBG tidak boleh dipandang sebagai program pembagian makanan, tetapi sebagai program strategis negara yang harus dibangun di atas fondasi transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang ketat.
“MBG adalah program besar sehingga tidak boleh ada ruang bagi korupsi, penyelewengan, permainan anggaran, manipulasi, maupun konflik kepentingan. Setiap rupiah anggaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan dan manfaatnya harus benar-benar sampai kepada rakyat,” tegas Yons Ebit dalam keterangannya, Rabu (9/9/2026).
Ia menilai agenda pembenahan BGN yang dilakukan Sudaryono merupakan langkah penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap program MBG.
“Jangan sampai program yang tujuan awalnya sangat baik untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat justru dirusak oleh perilaku oknum. Jadi pembenahan internal dan pemberantasan praktik penyimpangan harus dilakukan tanpa pandang bulu,” ujarnya.
Publik berhak tahu bagaimana uang negara dibelanjakan, siapa yang mengelola, dari mana bahan pangan diperoleh, bagaimana standar keamanan pangan diterapkan, dan apakah makanan benar-benar sampai kepada penerima manfaat.
Yons Ebit juga mengapresiasi penguatan digitalisasi dalam sistem operasional BGN. Menurutnya, digitalisasi harus ditempatkan sebagai instrumen utama untuk mencegah kebocoran dan mempersempit ruang penyimpangan.
“Digitalisasi ini akan membantu publik mengetahui data pengadaan, distribusi, penerima manfaat, kinerja SPPG, hingga penggunaan anggaran harus dapat ditelusuri. Dengan begitu, setiap mata rantai program memiliki jejak yang jelas,” tegasnya.
“Semakin transparan sistemnya, semakin kecil ruang untuk bermain. Agenda digitalisasi yang sedang didorong oleh Mas Dar ini harus kita dukung,” lanjut Yons Ebit.
Yons Ebit juga memberikan apresiasi terhadap langkah tegas BGN yang mencopot 137 Kepala SPPG bermasalah.
Menurutnya, tindakan tersebut menunjukkan bahwa pelaksana program MBG tidak boleh merasa berada di luar jangkauan aturan.
“Pencopotan 137 Kepala SPPG menunjukkan bahwa ada keberanian untuk melakukan koreksi. Kalau memang terdapat pelanggaran terhadap standar keamanan pangan, disiplin, tata kelola, atau ketentuan lainnya, maka harus ada tindakan tegas,” katanya.
Di sisi lain, Yons Ebit meminta agar MBG tidak hanya berhenti pada agenda pemenuhan gizi, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat ekonomi rakyat melalui penyerapan produk pangan lokal.
“MBG harus memberikan efek ekonomi berganda. Anak-anak mendapatkan makanan bergizi, sementara petani mendapatkan pasar, peternak mendapatkan permintaan, serta nelayan mendapatkan kepastian pembelian. Dan inilah yang sedang dibangun Kepala BGN sekarang untuk memastikan bahwa MBG bisa menjadi salah satu instrumen penting ekonomi kerakyatan,” jelasnya.
Ia juga mendukung fokus intervensi pada daerah dengan tingkat stunting tinggi agar anggaran dan sumber daya negara lebih tepat sasaran.
“Jangan menggunakan pendekatan seragam untuk semua wilayah. Daerah dengan persoalan stunting yang tinggi harus mendapatkan intervensi yang lebih kuat. Di saat yang sama, potensi pangan lokal di daerah tersebut harus dioptimalkan,” katanya.
Yons Ebit juga menilai positif pernyataan Sudaryono bahwa dirinya dan keluarganya tidak memiliki atau menguasai dapur maupun SPPG yang menjadi bagian dari pelaksanaan MBG.
“Pejabat publik harus menjadi contoh. Ketika program mengelola anggaran negara dalam skala besar, potensi konflik kepentingan harus dicegah sejak awal. Jangan menunggu muncul persoalan baru kemudian dilakukan pemeriksaan,” tegasnya.
Lebih jauh, Yons Ebit mendorong BGN membuka ruang pengawasan publik seluas-luasnya terhadap pelaksanaan MBG.
Menurutnya, kritik masyarakat harus ditempatkan sebagai bagian dari mekanisme kontrol terhadap program negara.
Ia menegaskan bahwa Tani Merdeka Indonesia mendukung pembenahan BGN dan pelaksanaan MBG, tetapi dukungan tersebut harus berjalan beriringan dengan pengawasan.
“Kami mendukung MBG karena program ini menyangkut masa depan generasi bangsa. Tetapi dukungan kami bukan cek kosong. Kami ingin MBG sukses, bersih, transparan, tepat sasaran, dan benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat,” pungkas Yons Ebit.
