Jakarta – Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2026, Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Tani Merdeka Indonesia menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan sektor pertanian nasional, khususnya percepatan swasembada pangan, penguatan hilirisasi, dan peningkatan kesejahteraan petani.
Wakil Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia, Wilfridus Yons Ebit, mengatakan pembangunan pertanian di era Presiden Prabowo ditempatkan sebagai agenda strategis negara karena berkaitan dengan kedaulatan negara, kemandirian ekonomi, hingga penciptaan lapangan kerja.
Menurut Yons Ebit, berbagai upaya pemerintah untuk meningkatkan produksi pangan, memperkuat cadangan beras, memperbaiki dukungan sarana produksi, serta mendorong penyerapan hasil panen petani merupakan bagian penting membangun kemandirian pangan nasional dan itu hasilnya sudah terlihat.
“Tani Merdeka Indonesia mendukung penuh komitmen Presiden Prabowo dalam membangun sektor pertanian nasional. Swasembada pangan telah menjadi fondasi kedaulatan bangsa,” ujar Yons Ebit dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (18/10/2026).
Produksi meningkat, fondasi swasembada semakin kuat
Yons Ebit menilai peningkatan produksi beras nasional menjadi salah satu perkembangan penting dalam pembangunan pertanian selama periode pemerintahan Prabowo.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi padi Indonesia pada 2025 mencapai 60,21 juta ton gabah kering giling (GKG), meningkat 13,29 persen dibandingkan 2024 yang sebesar 53,14 juta ton. Produksi beras untuk konsumsi penduduk juga meningkat dari 30,62 juta ton menjadi 34,69 juta ton pada periode yang sama.
Bagi Yons Ebit kenaikan tersebut menunjukkan potensi besar pertanian Indonesia ketika peningkatan produksi didukung kebijakan yang tepat, ketersediaan sarana produksi, dan penguatan infrastruktur pertanian.
“Capaian produksi ini patut menjadi modal untuk melangkah lebih jauh. Kini Indonesia tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri, tetapi juga sudah mampu mengekspor beras ke Malaysia,” katanya.
Menurut Yons Ebit, agenda swasembada pangan kini diperluas dengan memperkuat berbagai komoditas strategis dan menyesuaikan kebijakan dengan potensi daerah.
Komitmen Presiden Prabowo bahwa swasembada harus menjadi kemampuan jangka panjang untuk menjaga ketersediaan, stabilitas pasokan, dan akses pangan bagi seluruh masyarakat.
Selain peningkatan produksi, Yons Ebit menilai kesejahteraan petani semakin membaik. Ini terbukti dari Nilai Tukar Petani (NTP) pada September 2026 sebesar 131,11 atau naik 1,49% dari bulan Agustus 2026.
“Jadi ini rekor tertinggi baru dan itu semua bentuk kepedulian Presiden Prabowo kepada petani Indonesia,” tegasnya.
Hilirisasi harus memberi nilai tambah bagi petani
Selain swasembada pangan, Yons Ebit menempatkan hilirisasi sebagai agenda penting untuk mengubah struktur ekonomi pertanian Indonesia agar tidak terus bergantung pada penjualan komoditas mentah.
Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar pada komoditas beras, jagung, kelapa, kakao, kopi, kakao, tebu, hortikultura, serta berbagai produk peternakan yang dapat dikembangkan melalui industri pengolahan.
Hilirisasi pertanian, kata dia, harus diarahkan pada pembangunan industri pengolahan yang dekat dengan sentra produksi, penguatan koperasi dan UMKM, pengembangan produk bernilai tambah, serta perluasan akses pasar domestik maupun ekspor.
Dengan pendekatan tersebut, manfaat ekonomi dari rantai produksi tidak hanya dinikmati industri besar dan pelaku perdagangan, tetapi juga petani, koperasi, serta masyarakat di daerah penghasil.
Ia menambahkan, pengembangan hilirisasi perlu disertai model kemitraan yang transparan, kepastian penyerapan bahan baku, serta pembagian manfaat ekonomi yang proporsional. Dengan demikian, hilirisasi dapat memperkuat ekonomi perdesaan sekaligus menciptakan lapangan kerja baru.
Tani Merdeka siap menjadi mitra strategis pemerintah
Dalam momentum dua tahun pemerintahan Prabowo, Yons Ebit menegaskan bahwa Tani Merdeka Indonesia akan terus mengambil peran dalam mendukung program pembangunan pertanian, memperjuangkan kepentingan petani, serta memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat pertanian di daerah.
Menurutnya, organisasi petani harus menjadi bagian dari solusi melalui pendampingan, penguatan kelembagaan petani, penyampaian aspirasi berbasis kondisi lapangan, dan pengawasan pelaksanaan program agar tepat sasaran.
“Dukungan kami terhadap pemerintahan Presiden Prabowo merupakan dukungan terhadap agenda pembangunan pertanian dan kepentingan petani Indonesia. Kami ingin swasembada pangan berhasil, hilirisasi berkembang, dan kesejahteraan petani benar-benar meningkat,” katanya.
“Tujuan akhir pembangunan pertanian bukan hanya membuat Indonesia mampu memproduksi pangan sendiri, melainkan juga memastikan petani sebagai tulang punggung pangan nasional dapat hidup layak, produktif, dan bermartabat. Tani Merdeka Indonesia siap terus bergotong royong mewujudkan tujuan tersebut,” tutup Yons Ebit.
