Reporter : Waid
Surabaya-harianjatim.com. Koordinator Kota (Korkot) Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Kota Surabaya, Jawa Timur mengadakan Pelatihan Keberlanjutan Kotaku Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT).
Pelatihan yang dihelat di Kelurahan Sidotopo, Surabaya itu dibuka langsung oleh Koorkot Kotaku Surabaya Abdus Salam, Senin, 14 Februari 2022 kemarin.
Dalam sambutannya Abdus Salam mengatakan, merawat pembanguban infrastruktur sangat sulit. Sebab, juga butuh perencanaan yang lebih detail dibangingkan proses pembangunan.
“Memelihara pembangunan infrastruktur tidak semudah membalik telapak tangan,” kata Abdu Salam.
Baca Juga : Kotaku Galar Lokakarya, Target Tangani Kawasan Kumuh di Sampang Secara Menyeluruh
Dalam pelatihan tersebut, Pihak Koorkot Kotaku Surabaya melibatkan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Keberadaan Kelompok Pemanfaatan dan Pemeliharaan (KPP), dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), Relawa, Aparat Kelurahan di tiga kelurahan.
Tiga kelurahan dimaksud diantaranya, Kelurahan Wonokusumo,Bulakbanteng dan Kelurahan Gunung Anyar Tambak’.
Sedangkan pemateri dalam kegiatan tersebut melibatkan dari Jaringan Kotaku yng selama dibangun, seperti UNICEF IUWASH. Pemberian materi dilakukan secara bergantian.
Seperti materi tentang pentingnya pemeliharaan, ini disampaikan oleh Praktisi Yudiana Fernadi. Dalam penyampaiannya, Yudiana secara lugas menjelaskan tentang peran KPP sebagai organisasi yang fokus pada infrastruktur.
Dimana kata dia, KPP harus mampu menjadi motor penggerak pada masyarakat untuk ikut merawat dan memelihara pembangunan infrastruktur. Sehigga keberadaan keberadaan KPP tidak hanya sebatas formalitas struktur belaka.
“KPP harus bergerak sigap dan cepat dalam merespon isu lingkungan pemeliharaan dan pemanfaatan infrastruktur yang sudah dibangun, dan didanai oleh pemerintah Australia melalui kotaku DFAT,” jelas ria.
Sementara materi tentang mikanisme penyerahan aset kepada pemerintah dilakukan oleh Bagus Dwi Purwanto dari Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukinan serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya.
Menurut dia, mikanisme penyerahan aset dari kegiatan yang galah dilakukan menggunakan dana pemerintah pusat itu diserahkan oleh KSM kepada BKM. Setelah itu BKM menyerahkan kepada PPK Provinsi dan PPK Provinsi menyerahkan pada Pemerintah Kelurahan. Batu Pemerintah Kelurahan kembali diserahkan pada KPP.
Sehingga kata dia, keberadaan KPP ini merupakan ujung tombak dalam menggerakkan masyarakat dan berbagai organ yang lain. “Sehingga pembangunan yang berkelanjutan berjalan dengan baik, dan kualitas infrastruktur bisa berusia panjang,” tegas dia.
Selalu ikuti berita terkini Harianjatim.com melalui kanal Telegram “Harian Jatim [dot] Com”. Klik https://t.me/harianjatim untuk bergabung.
(Jd/Wd)
