Reporter : Junaidi
Sumenep-harianjatim.com. Pemerintah Desa Aengdeke, Kecamatan Bluto, Sumenep, Madura, Jawa Timur berupaya memaksimalkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Itu sebagai sarana untuk membangkitkan ekonomi kerakyatan.
Kepala Desa Aengdeke, Edy Sutikno mengatakan, peran serta BUMDes untuk membangkitkan ekonomi di desanya sangat besar. Sehingga fungsinya perlu dimaksimalkan.
“Alhamdullah BUMDes di desa Aengbaja Kenek sudah berjalan,” katanya pada media ini.
Menurutnya, sejak BUMDes yang diberi nama Makmur Jaya terbebtuk, setiap tahun telah menyumbang terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes).
“Awalnya busa sumbang PADes Rp3,5 juta, tapi tahun 2021 kemarin sudah bisa nyumbang Rp7 juta. Alhamdulillah setiap tahun selalu ada peningkatan,” jelasnya.
Saat ini kata dia, BUMDes telah memiliki dua unit usaha, yakni bangunan pertokoan dengan jumlah kios sebanyak 12 unit dan satu lapangan futsal.
“Karena basisnya ekonomi kemasyarakatan, kios itu disewakan. Karena dipakai masyarakat sendiri sewanya murah mulai Rp50 ribu hingga Rp150 ribu perbulan. Kalau sewa lapangan futsal Rp30 ribu perjamnya,” ungkap dia.
Melalui dua jenis usaha yang dikelola itu kata Edy juga mampu menggaji semua pengurus BUMdes.
Adapun pengelolaan BUMDes, Matsin mengaku memasrahkan pada pengurus sepenuhnya. Semua pengurus usianya masih muda yang memiliki pemikiran yang cemerlang untuk memjaukan desa. Sehingga dia yakin bisa mengemban amanah yang diberikan oleh Desa.
“Saya tidak cawe-cawe masalah pengelolaan BUMDes, sudah saya pasrahkan sepenuhnya. Saya hanya minta laporan perkembangan setiap bulan,” ungkap dia.
Kedepan dirinya sebagai kepala desa menginginkan BUMDes terus dikembangkan dengan menyesuaikan potensi yang ada. Sehingga upaya untuk membangkitkan ekonomi kerakyatan semakin baik dan bisa memberikan masukan ke PADes yang lebih besar.
“Jujur Rp7 juta masukan ke PADes itu sangat kecil, saya berharap dari BUMdes ini bisa memberikan masukan ke PADes Rp100 juta setiap tahun,” tegas Edy.
Baca Juga : DPMD Sumenep Fasilitasi Pengajuan Sertifikat Badan Hukum BUMDes ke Kemenkumham
(Jd/Wd)
