Surabaya-harianjatim.com. Tim dosen Universitas Airlangga akan melaksanakan penelitian dan penyuluhan bagi para pekerja migran perempuan di Malaysia dan Singapura. Topik yang diangkat terkait keadilan gender dan keterwakilan perempuan di kursi parlemen. Tim peneliti terdiri dari Dr. Zamal Nasution, Dr. Annette D’Arqom, dan Dr. Hijrah Saputra. Penelitian ini didorong dari keprihatinan mereka terhadap banyaknya kasus hukum dan diskriminasi gender yang menimpa pekerja migran perempuan. Karenanya, diperlukan lebih banyak wakil rakyat yang memperjuangkan hak-hak perempuan dan yang peduli generasi mendatang.
Selama tahun 2020, pemerintah menerima laporan 54.953 kasus hukum yang melibatkan WNI di luar negeri. Aduan serupa diterima oleh Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) di mana terdapat 999 kasus yang melibatkan pekerja migran selama tahun 2021. Lebih lanjut, Migrant Care mencatat dari keseluruhan pengaduan, sebanyak 84% korbannya perempuan. Terkait dengan masifnya korban perempuan, para peneliti akan berdiskusi dengan pekerja migran terkait efektifitas Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 yang mengatur Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Tim akan melibatkan Kaukus Perempuan Politik Indonesia, perwakilan UN Women di Indonesia, LSM Migrant Care di Malaysia, serta IFN di Singapura. Tim besar itu akan memberikan penyuluhan terkait hak-hak WNI di luar negeri dan keadilan gender kepada para pekerja migran.
Berdasarkan observasi awal, mayoritas pekerja migran perempuan bergabung dalam komunitas-komunitas berbasis seni, keagamaan, daerah asal, dan bisnis online. Para peneliti sudah berkomunikasi dengan perwakilan komunitas-komunitas tersebut sehingga disepakati survey dimulai awal Februari 2023. Mereka akan mendengarkan sebanyak mungkin suara para pekerja perempuan di Malaysia dan Singapura.
Rencana penelitian ini, seperti yang disampaikan oleh Dr. Zamal Nasution, didasari pada besarnya jumlah pemilih di luar negeri yang mencapai sedikitnya 2 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, pemilih perempuan mencapai 1 juta jiwa dengan 546 ribu di antaranya tinggal di Malaysia dan Singapura. Tim peneliti berusaha memverifikasi keabsahan data riil tersebut dengan perbandingan beberapa sumber. Hasilnya, ditemukan bahwa data jumlah pemilih luar negeri yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum berbeda dengan data WNI yang diestimasi oleh Bank Dunia. Bank Duni merilis per 2021, jumlah WNI yang tersebar di luar negeri sebanyak 9 juta orang. Estimasi tersebut hampir tiga kali lipat dari data yang dicatat oleh Kementerian Luar Negeri (Kemlu).
Terkait upaya untuk meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan di parlemen, tim peneliti akan mengundang perwakilan partai politik untuk berbicara tentang urgensinya Undang-Undang No. 2/2011 memenuhi kuota minimal 30% anggota parlemen di DPR pada pemilu 2024. Sudah ada tiga partai yang bersedia mengirimkan perwakilannya ke Malaysia dan Singapura yakni: Nasdem, Demokrat, dan PKS. Dr. Zamal Nasution, yang juga pengurus MW Kahmi Jawa Timur ini mengatakan tim peneliti terus berkomunikasi dengan perwakilan partai yang lain. Tim juga akan berkomunikasi dengan Diaspora Indonesia yang berencana meminta kursi DPR daerah pemilihan luar negeri yang terpisah dari DKI Jakarta II. (Ft/wd)
