Probolinggo, Harianjatim.com – Pembangunan jalan tol Pas-Pro yang melintas di Desa Clarak Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo dinilai tidak efektif, pasalnya pembangunan jalan cepat tersebut diklaim memakai jalan desa, dan sampai saat ini masih belum ada gantinya.
Imam Hidayat, Kepala Desa Clarak mengatakan, ada jalan desa yang dilalui oleh pembangunan jalan tol, namun sampai saat ini masih belum ada ganti jalan desa lain. “Saya berkoordinasi dengan rekan-rekan senior yang ada di pemerintahan (desa) termasuk juga BPD, saya tanya prosesnya dulu sepwrti apa pelepasan jalan desa itu, apakah ada Musdes, ternyata tidak ada, proses itu dilompati,” katanya, Minggu (27/11/2022).
Ia mengatakan, selain itu ia menyayangkan tidak adanya berita acara pelepasan jalan desa untuk pembangunan jalan tol, sehingga pihaknya tidak bisa meminta pengganti jalan desa. “Karena pada waktu itu tidak ada berita acara pelepasan, kami juga tidak bisa minta pengembalian jalan desa, tapi kalau jalan desa tidak dikembalikan warga kami mau lewat dimana?,” tanyanya.
Ia menyebut, jalan tersebut menghubungkan dusun Karanganyar ke dusun Krajan 1, dan ke Dusun Karang Tengah, jika jalan tersebut ditutup akan ada lebih dari 400 kepala keluarga akan terisolir. “Terutama untuk dusun Karang Tengah, kalau akses jalan itu masih diakui milik tol, dia (warga) terisolir total, karena satu-satunya jalan, dan harus lewat sungai nanti kalau jalan itu ditutup,” sebutnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo, Usman Muhtadi menyayangkan kejadian tersebut, ia mengatakan bahwa jalan desa yang menghubungkan antara Dusun Karanganyar ke dusun Krajan 1, dan ke Dusun Karang Tengah harus tetap ada. “Pertanyaan yang perlu dilemparkan kepada pihak PT. Trans Jawa itu, dulu mereka memakai jalan desa itu yang masuk dalam lokus pembangunan jalan tol, pihak Trans Jawa mempunyai kewajiban untuk mengganti jalan desa, karena jalan desa itu masuk di hak asal usul desa,” katanya.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu menghimbau, dalam pembangunan jalan tol ini jangan sampai ada pihak yang merasa dirugikan. “Dalam proses pembangunan yang strategis berskala nasional itu pihak desa sudah mengapresiasi sudah memfasilitasi, tolong jangan salah satu pihak dirugikan, termasuk pemerintah desa dan warga desa Clarak, nah artinya harus ada penggantinya,” imbaunya.
Disamping itu, pihak PT. Trans Jawa mengaku tidak akan menutup akses jalan untuk masyarakat desa Clarak. “Bukan tidak diganti, tetap diganti tapi kan gak diganti dengan uang, diganti dengan jalan lain, jadi jalan yang kena batas di depan cafe itu kan ada jalannya, sampai ke arah kantor desa, kalau mau ke selatan bisa naik ke over-pass, jadi jalan tidak pernah ditutup,” katanya.
Namun, untuk pengganti jalan desa tersebut menurutnya merupakan wewenang dari Kementerian PU. “Cuma kalau dalam hal ini (pengganti jalan desa) itu kan dari kementerian PU, kalau dari Trans Jawa berupa pembangunan, kita mengerjakan pembangunan tol nya sama memberikan batasnya,” akunya. (tfq)
