Oleh: Wilda Rasaili*
DALAM Politik dan demokrasi sering kita jumpai istilah sakral “vox populy vox Dei” yaitu suara rakyat suara Tuhan. Berikutnya dicetuskan oleh Abram Lincolin tentang pandangan demokrasi yaitu “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”. Apa yang darioleh [rakyat] yaitu pilihan politik, sikap politik, dan pandangan politik. Rakyat menjadi “Tuhan” penentu kehidupan politik melalui pilihannya dalam pemilu. Berangkat dari dua pandangan ini muncullah beberapa penegasan dari berbagai perspektif tokoh dan filsuf politik tentang demokrasi. C.F Strong (1998) misalnya mengatakan bahwa pemilu yang demokratis ditandai dengan keikutsertaan rakyat. Josep A Schemer mendorong perebutan kekuasaan tetapi atas dasar suara rakyat. Hans Kelsen juga menungkapkan dalam pemilu yang demokratis ada kompetisi untuk memberikan alternatif pilihan untuk rakyat. Yang lebih popular pandangan Eriksen (2013) bahwa demokrasi modern adalah menguatnya peran publik dalam pengambilan keputusan.
Lalu kita melihat dan membaca dinamika politik pada Pilkada Sumenep 2024 yang
pendaftaran Calon Bupati-Wakil Bupati akan dibuka pada bulan Agustus 2024. Kita bisa menjelajah perbincangan politik, dari media massa, warung kopi, hingga forum-forum akademik hasilnya hampil seragam bahwa Pilkada 2024 Kabupaten Sumenep potensi calon tunggal. Petahana Achmad Fauzi Wongsojudo akan menjadi calon Bupati tanpa adanya penantang. Justru yang ramai kompetisisnya perebutan menjadi calon wakil bupati incumben. Hingga kini yang mendaftar di PDIP untuk menjadi wakil bupati sebanyak 9 tokoh termasuk Hj. Dewi Khalifah wakil bupati hingga 2020-2024. Bagaimana dengan partai lain? Yang serius baru PPP mencalonkan ketua DPC PPP Ali Fikri menjadi calon Bupati. PKB sebagai partai pemenang ke 2 pada Pemilu 2024 dan petahan sejak 2004 masih belum tuntas dengan dinamika internalnya, 2 kader potensial Abu Hasan dan Unais Ali Hisyam yang mendaftar calon Bupati dari partainya sendiri masih berjuang keras mendapatkan rekomendasi. Partai Nasdem dan Partai Demokrat yang cukup kuat untuk membangun koalisi masih belum tampak
akselerasinya untuk memunculkan kandidat calon Bupati. Jika demikian calon tunggal potensi akan terwujud, atau calon lain hanya muncul sebagai pengembira.
Demokrasi dan Kekuatan Tunggal: acceptens publik sebagai pilihan
Demokrasi bukan hanya bicara tentang kebebasan memilih, tetapi munculnya beragam pilihan alternatif untuk mencapai kekuasan yang paling baik. Apa artinya bebas memilih jika masyarakat tidak ada pilihan karena calonnya tunggal. Calon tunggal dalam demokrasi Pilkada tidaklah haram jika me-nunggal adalah dari rakyat bukan akumulasi kekuatan elit yang menyandera partai politik. Gelombangnya dari rakyat berdasarkan preferensi kinerja dan pembangunan selama pereode sebelumnya. Cal Schmitts (1972) mengatakan aklamasi (calon tunggal) sebagai fenomena original dalam demokrasi. Schmitss menegaskan calon tunggal akan muncul melalui kehadiran rakyat secara aktual sebagai publik yang memiliki kepentingan. Menurut Mitchell Dean (2016) calon tunggal menunjukkan kebulatan suasana hati publik public mood untuk memberikan pilihan. Yang menurut Herrero M (2019) dikatakan sebagai pembuktian kekuatan komunitas politik dengan acceptance “rasa menerima” publik terhadap pemerintahan.
Situasi me-nunggal “rasa menerima” dan kebulatan suasana publik hingga mengarah pada kepemimpian tunggal dalam Pilkada pernah terjadi di Kabupaten Banyuwangi dan Surabaya pada Pilkada 2015. Kepercayaan publik terhadap Abdullah Azwar Anas di Banyuwangi dan kepada Tri Rismaharini di Surabaya mencapai 80% lebih. Tidak ada lawan yang sebanding, bahkan di Banyuwangi infonya pasangan Sumantri-Sigit juga bagian dari grand design politik dari incumbent agar tidak terkesan tunggal. Apa preferensinya dari kepemimpinan keduanya yaitu prestasi pembangunan dan kebijakan selama menjabat. Kemajuan pesat pembangunan, peningkatan ekonomi, pengembangan partiwisata dan pelayanan cepat menjadi variabel utama rasa menerima publik untuk memberikan kepercayaan kembali pada pereode berikutnya. Kekuatan tunggal juga terjadi pada Pilkada 2020 di Kota Solo terhadap calon kepala daerah Gibran Rakabuming Raka. Preferensi publik bukan pada prestasi pembangun dan dedikasinya pada publik tetapi karena kekuatan keluarga presiden. Tidak ada prestasi yang menonjol untuk menjadi Wali Kota Solo bagi seorang Gibran kecuali sebagai putra sulung presiden Jokowi. Olehnya akankah Sumenep juga dihadapkan pada calon tunggal? Atau munculnya calon bayangan yang digerakkan oleh elit lingkungan incumbent dengan tujuan hanya untuk meramaikan Pilkada? analisnya pada kekuatan incumbent dan sikap politik dalam memilih pasangan.
Menakar kekuatan [calon Tunggal] incumbent Sumenep
Seorang incumbent memiliki dua variabel yang dapat dipelajari yaitu kekuatan politik dan prestasi kinerja. Prestasi kinerja menjadi keunggulan untuk incumbent karena publik dapat dengan mudah menilai hingga akhirnya menjatuhkan pilihan. Publik yang merasa apatis dengan nuansa baru apalagi ditengah lemahnya kepercayaan pada janji politik maka kinerja incumbent sebagai variabel paling mudah dipilih. Kalimat “yang baru belum tentu lebih baik dan janji politik memang selau indah didengar namun sumbang dalam kenyataan” sebagai modalitas incumbent. Incumbent sudah membuktikan dengan kinerja tinggal publik menilainnya.
Kita dapat mengamati sejauhmana prestasi kepemimpinan Fauzi-Eva sejak 2020 hingga 2024, dan pada akhirnya seberapa tinggi kepercayaan publik. Baru baru ini publik diramaikan oleh profil Achmad Fauzi sebagai Bupati terkaya di Madura namun warganya termiskin se jawa timur. Ini tentu juga mensoal pertumbuhan ekonomi yang tidak berdampak pada pemerataan ekonomi
Masyarakat Sumenep. Parameter dalam prestasi ini dapat dilihat pada: Pertama pertumbuhan ekonomi yang masih rendah, adanya peningkatan tetapi tidak segnifikan dan merata dirasakan oleh publik. Kedua Tingkat Pendidikan yang masih memperihatinkan. Menurut data BPS terendah setelah Kabupaten Sampang, persoalan minimnya tenaga pendidiakn dan sarana Pendidikan masih banyak dijumpai diberbagai sekolah pedesaan. Ketiga pembangunan infrastruktur yang tidak merata antara daratan dan kepulauan.
Secara umum kita dapat mengamati dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih berada di urutan ke-5 terbawah di Jawa Timur sejak tahun 2022-2023. Jika mengacu pada prestasi selama 5 tahun layakkah dijadikan sebagai pilihan bulat publik (calon tunggal) pada incumbent? Tentu masih jauh dari Banyuwangi dan Surabaya pada tahun 2015.
Lalu variable beriktunya pada kekuatan politik. Dalam aspek ini karir politik Achmad Fauzi cukup gemilang dan cemerlang. Karir politiknya di Sumenep dibuktikan dengan keberhasilnya memenangkan pilkada 2015 sebagai wakil bupati dari pasangan Busyro Karim. Berikutnya pada pilkada 2020 Achmad Fauzi menang mengalahkan pasangan Fattah YasinAlil Fikri sekaligus sebagai Bupati pertama Sumenep dari kalangan non kiai sejak Pilkada 2005. Pada pemilu 2024 Achmad Fauzi sebagai ketua DPC PDIP juga berhasil mengukir prestasi kemenangan PDIP dengan peroleh kursi 11 DPRD dari 4 kursi pada tahun 2019.
Sejatinya amatan yang lebih mendalam bahwa karir politik yang cemerlang dari Achmad Fauzi tidak tunggal sebagai prestasi personal karena keberhasilnya inline dengan kekuatan politik Said Abdullah sebagai politisi senior di pusat dari Sumenep. Pada Pilkada 2010 kemenangan pasangan Busyro Karinm-Sungkono Sidik tidak terlepas dari dukungan dan kekuatan politik Said Abudullah. Demikian pula pada Pilkada 2015 pasangan Busro-Fauzi dukungan Said Abdullah semakin totalitas, dan puncaknya pada pilkada 2020 kemenangan Fauzi-Eva variabel utama karena dukungannya. Demikian pula pada pemilu 2024 kemenangan PDIP karena terdapat integrasi kekuatan finansial dan tim dari pusat hingga daerah yang dimotori oleh Said Abdullah. Maka berdasarkan analisis tersebut kekuatan [Tunggal] bukan berada pada incumbent (Achmad Fauzi) tetapi Said Abdullah.
*) Dosen Politik dan Kebijakan di Universitas Wiraraja
