Oleh : T.H. Hari Sucahyo*
Gelombang demonstrasi yang melanda Nepal beberapa waktu lalu menjadi saksi bahwa demokrasi, betapapun diagungkan, selalu rapuh bila tak ditopang keadilan. Rakyat turun ke jalan, membawa amarah yang sudah terlalu lama tertahan, melawan kebijakan pemerintah yang mereka anggap menindas dan mengkhianati janji. Jalanan Kathmandu berubah menjadi panggung perlawanan, tempat rakyat biasa yang sehari-hari lebih akrab dengan keringat dan debu menyuarakan jeritannya agar tak lagi diperlakukan sebagai angka semata dalam statistik pembangunan.
Bila kita menoleh lebih jauh, apa yang terjadi di Nepal sesungguhnya bukan sekadar drama politik lokal. Ia adalah gambaran universal tentang bagaimana kekuasaan, bila dibiarkan berjarak dari rakyat, pada akhirnya akan memantik bara perlawanan. Nepal hanya sebuah negara kecil di kaki Himalaya, tapi gejolak di sana mengirim pesan keras kepada dunia: demokrasi tanpa kesejahteraan dan keadilan hanyalah panggung kosong.
Indonesia, sayangnya, tak luput dari cermin yang retak itu. Beberapa waktu terakhir, kita menyaksikan situasi yang tak kalah chaos. Demonstrasi pecah di berbagai titik, memprotes kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada rakyat. Gelombang protes menandai bahwa negeri ini sedang memasuki persimpangan, di mana jarak antara kekuasaan dan rakyat kian melebar.
Di Nepal, rakyat melawan karena harga-harga meroket, korupsi merajalela, dan janji reformasi demokrasi yang tak kunjung terwujud. Di Indonesia, alasan-alasannya serupa, meski konteks berbeda: ketidakpuasan terhadap hukum yang kerap tajam ke bawah namun tumpul ke atas, kebijakan yang lebih menguntungkan segelintir elite, hingga praktik kekuasaan yang kian jauh dari semangat reformasi.
Jika di Nepal demonstrasi bisa tiba-tiba berubah menjadi kerusuhan, bukan tak mungkin hal yang sama juga menghantui Indonesia. Sebab, dalam politik, batas antara demonstrasi damai dan ledakan chaos sangat tipis, terlebih bila aparat memilih jalan represi ketimbang dialog. Nepal memberi pelajaran keras bahwa ketika aspirasi rakyat dibungkam, jalanan akan menjadi satu-satunya ruang di mana suara itu bisa bergema, meskipun dengan risiko darah tertumpah.
Ironisnya, negeri ini seolah tak pernah belajar dari sejarahnya sendiri. Reformasi 1998 lahir dari demonstrasi besar-besaran yang menumbangkan rezim otoriter. Darah, air mata, dan idealisme anak-anak muda menjadi harga yang harus dibayar. Setelah seperempat abad, kita justru menyaksikan gejala kemunduran: reformasi yang retak, demokrasi yang kian formalistik, dan kebijakan yang lebih sibuk melayani kepentingan segelintir oligarki ketimbang rakyat banyak. Dalam situasi seperti itu, rakyat Indonesia yang kini mulai gerah akan sangat mudah terinspirasi oleh gelombang protes di belahan dunia lain, termasuk Nepal.
Persoalannya bukan semata harga-harga yang naik atau kebijakan yang salah arah, melainkan hilangnya rasa percaya. Rakyat yang merasa tak lagi didengar, perlahan kehilangan keyakinan pada pemerintahannya. Di Nepal, kondisi itu membuat rakyat tak segan turun ke jalan, melawan dengan seluruh tenaga meski sadar kekuatan mereka terbatas. Di Indonesia, ketidakpercayaan itu ditandai dengan sinisme, apatisme, hingga ledakan protes sporadis. Sebab, sekali kepercayaan runtuh, mustahil dibangun kembali hanya dengan janji manis.
Nepal adalah cermin kecil dari perjalanan demokrasi muda yang penuh luka. Negara itu sempat hidup ratusan tahun di bawah monarki, lalu membuka diri pada demokrasi dengan penuh gegap gempita. Tapi demokrasi yang lahir dari kompromi elite dan penuh transaksi tak mampu menyejahterakan rakyatnya. Apa bedanya dengan Indonesia pasca-Reformasi? Kita pun terjebak pada demokrasi prosedural: rakyat hanya diingat saat pemilu, lalu dilupakan begitu kursi kekuasaan diraih. Demokrasi kita memang berisik, tapi substansinya kosong; penuh pesta politik, namun miskin keadilan.
Di balik retorika pembangunan, rakyat kecil di Indonesia menghadapi kenyataan pahit: harga kebutuhan pokok yang terus naik, lapangan kerja yang terbatas, ketimpangan yang kian melebar. Para petani kehilangan lahan, para buruh menjerit dengan upah yang tak sebanding, sementara elite politik sibuk membagi jatah kursi dan kekuasaan. Kondisi ini tak jauh berbeda dengan Nepal, di mana janji kesejahteraan pascareformasi hanyalah ilusi.
Yang lebih menyesakkan, para elite di Indonesia kerap menukar mandat rakyat dengan transaksi politik. Undang-undang yang seharusnya melindungi rakyat malah jadi alat mengamankan kepentingan kelompok tertentu. Korupsi masih marak, aparat hukum kerap berpihak pada pemilik uang, dan kebebasan sipil makin tertekan. Rakyat tentu melihat ini semua, meski sering kali pura-pura diam. Diam bukan berarti setuju; diam hanyalah jeda sebelum amarah menemukan bentuknya.
Pelajaran dari Nepal adalah pengingat: jangan menunggu hingga chaos tak lagi terkendali. Sebab begitu kekacauan membuncah, yang runtuh bukan hanya bangunan demokrasi, tapi juga sendi-sendi sosial yang membuat kita tetap utuh sebagai bangsa. Ketika rakyat mulai melihat pemerintah bukan lagi sebagai pelindung, melainkan musuh, maka titik balik itu sudah terlampaui. Indonesia berada di persimpangan itu sekarang.
Masih ada waktu untuk membalik arah, untuk kembali mendekat pada rakyat, untuk membuktikan bahwa demokrasi bukan sekadar ritual lima tahunan di bilik suara. Namun waktu itu tidak panjang. Rakyat sudah semakin resah, dan resah itu bisa berubah menjadi amarah kapan saja. Jika elite politik terus berkeras menutup telinga, maka jalanan akan kembali jadi panggung perlawanan. Dan sekali rakyat memenuhi jalanan, sejarah mengajarkan bahwa tidak ada kekuasaan yang benar-benar aman.
Nepal hanyalah negara di Himalaya, jauh dari sini. Tapi kisahnya adalah cermin yang menohok, memperlihatkan apa yang bisa terjadi bila kekuasaan lebih sibuk mengurusi dirinya sendiri daripada mengurusi rakyat. Cermin itu retak, dan bila kita enggan bercermin, jangan salahkan siapa pun bila wajah Indonesia suatu hari tercabik di dalamnya.
*) Peminat bidang Sosial, Politik, dan Humaniora, Penggagas Lingkar Studi Adiluhung dan Kelompok Studi Pusaka AgroPol Tinggal di Semarang
