“Pernyataan ini sangat benar, sudah mewakili hati kita semua sebagai Penduduk Orang Asli Papua Barat dari Sorong-Merauke yang menderita ketidakadilan selama 63 tahun sejak 19 Desember 1961 dalam republik ini. Saya mendukung. Tetapi, hemat saya bahwa pemilihan momentum dan konteksnya tidak tepat dan salah”.
Oleh Gembala Dr. Ambirek/t G. Socratez Yoman
Saya mengutip pernyataan Pendeta Andrikus Mofu, M.Th Ketua Sinode GKI di Tanah Papua dalam merespon Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) perihal Sengketa PSU Provinsi Provinsi Papua pada 17 September 2025. PSU pemilihan Gubernur Papua sudah berlansung pada 6 Agustus 2025.
“Selaku Ketua Sinode Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, kami sangat menyesal bergabung dengan Republik ini. GKI di Tanah Papua mencatat sejarah oleh Ketua Sinode Pertama menyatakan sikap untuk kami bergabung dengan Negara Republik Indonesia, tetapi dengan perilaku-perilaku seperti ini sekali lagi sebagai Ketua Sinode saya menyatakan kami menyesal. Ingat! Harus dicatat! Saya katakan kepada Presiden Prabowo, kami sangat menyesal bergabung dengan Republik Indonesia.”
Pernyataan yang sama, dalam konteks dan waktu yang berbeda disampaikan Tokoh Besar milik orang Papua Barat (bukan hanya milik orang Tabi atau Saireri), yaitu, Barnabas Suebu, SH yang akrab dipanggil Kaka Bas menyatakan penyesalannya (7 November 2017) seperti dikutip ini.
“Saya sebagai orang Papua menyesal bergabung ke Republik Indonesia ini karena pemerintah bersikap diskriminatif terhadap warganya. Saya tidak terbukti satu sen pun melakukan korupsi, tidak terbukti di pengadilan. Saya di zolimi. Jadi saya menyesal dengan putusan ini.”
“Tidak terbukti, satusenpun, saya tidak mengambil uang negara. Tidak terbukti di pengadilan. Saya dizolimi. Jadi, saya menyesal. Tulis itu ya. Tulis itu. Jangan kamu takut tulis. Saya menyesal bergabung dengan Republik Indonesia.”
Selain pernyataan di atas, ada pernyataan yang memecah-belah kami dari keutuhan dan kesatuan Penduduk Orang Asli Papua Barat dari Sorong-Merauke oleh orang pintar dan cerdas Dr. Drs. Tommy Benhur Mano, MM pada 17 September 2025. Tommy merespon Keputusan MK perihal Sengketa PSU Papua pada 6 Agustus 2025 yang saya kutip sebagai berikut:
“Saya berdiri di atas rumah saya, saya bukan orang asing di atas Negeri ini. Memang kita akui dia orang Papua tetapi bukan asal dari Tabi dan Saireri dan itu MRP harus memahaminya kalau dia mau maju, maju di Papua Selatan bukan di sini. Kenapa pemerintah Republik Indonesia membagi rumah ini menjadi tujuh wilayah adat. Pulang ke rumah kamu masing-masing membangun rumah kamu masing-masing. Ini kekeliruan yang dilakukan MRP tersebut harus belajar ke MRP Papua Barat, dia bukan anak asli Tabi dan Saireri, dia punya di Merauke sana, dia harus menjadi Tuan di negerinya sendiri jangan mengganggu hak kesulungan kita, ini bukan karena saya kalah bicara tidak, saya bicara kebenaran. Undang-Undang Otsus mengatakan demikian. Saya mengakui dia orang Papua, tapi bukan orang Papua mengambil hak orang Tabi dan Saireri, dia di Animha, kalau dia berani pergi lawan di sana di Papua Selatan. Saya bicara kebenaran, saya orang pintar, saya orang cerdas memahami aturan-aturan itu dengan baik.”
Tokoh Besar milik rakyat dan bangsa Papua Barat dari Sorong-Merauke, Barnabas Suebu (Juli 2022) pernah menegaskan kepada kita semua, bahwa:
“Walaupun ada 5 provinsi, 10 provinsi, 20 provinsi di atas Tanah Papua, tetapi Gereja Kristen Injili tetap satu di atas Tanah Papua, karena Gereja Kristen Injili di Tanah Papua adalah satu-satunya benteng terakhir bagi Orang Asli Papua untuk mempertahankan hak hidup dan kelanjutan hidupnya di negeri yang Tuhan anugerahkan kepadanya. Di negeri yang sedang menghadapi berbagai tantangan dan perubahan di tengah-tengah bangsa yang besar ini.”
Mari, kita refleksi, renungkan dan belajar
dari tiga nubuatan Dominee I.S. Kijne untuk seluruh Penduduk Orang Asli Papua Barat yang saya kutip sebagai berikut:
Pertama, “Di atas batu ini, saya meletakkan Peradaban Orang Papua. Sekalipun orang memiliki kepandaian tinggi, akal budi dan marifat tetapi tidak dapat memimpin bangsa ini, bangsa ini akan bangkit dan memimpin dirinya sendiri.” (Wasior, 25 Oktober 1925).
Kedua, “Barang siapa yang bekerja di tanah ini dengan setia, jujur, dan dengar-dengaran, maka ia akan berjalan dari tanda heran yang satu ke tanda heran yang lain.” (Pdt. I.S. Kijne, 1947)
Ketiga, “Saya pulang dengan keyakinan bahwa Tanah dan bangsa Papua akan dikuasai oleh mereka yang mempunyai kepentingan politik atas segala kekayaan atas hasil dari Tanah itu. Tetapi mereka tidak akan membangun manusia Papua dengan kasih sayang. Sebab kebenaran dan keadilan akan diputarbalikan serta banyak hal yang baru akan membuat orang Papua menyesal. Tetapi itu bukan maksud Tuhan, karena itu keinginan manusia.” (Pdt. I.S Kijne, 1947).
Mari, kita menjaga Tanah Papua Barat dari Sorong-Merauke sebagai Mama kita, Ibu Kita dan Rumah kita bersama. Kita lawan pikiran dan hati kotor yang membuat kita kotak-kotak atau permusuhan.
Walaupun ada 5 provinsi, 10 provinsi, 20 provinsi di atas Tanah Papua, tetapi Papua tetap satu di atas Tanah Papua, karena Tanah Papua adalah satu-satunya RUMAH, MAMA dan IBU bagi Orang Asli Papua untuk mempertahankan hak hidup dan kelanjutan hidupnya di negeri yang Tuhan anugerahkan kepadanya. Di negeri yang sedang menghadapi berbagai tantangan dan perubahan di tengah-tengah bangsa yang besar ini.
Kita perjuangkan supaya orang asli Sorong boleh menjadi Gubernur di Papua Selatan, Orang Biak boleh menjadi Bupati atau Gubernur di Papua Pegunungan atau Pegunungan Tengah, Orang Merauke boleh menjadi Bupati atau Gubernur di Papua Barat. Semua sekat-sekat, tembok-tembok dan kotak-kotak kita hancurkan.
Akhir kata, “Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik” (Tesalonika 5:18, 21).
*Penulis adalah Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua (PGBWP) dan Anggota Dewan Gereja Papua (WPCC).
