Jakarta-hatianjatim.com. Dalam upaya mendukung program nasional Presiden Prabowo Subianto: Swasembada Garam 2027, Pusat Pengkajian Agraria dan Sumber Daya Alam (PPASDA) menyelenggarakan webinar dengan menghadirkan para pemangku kepentingan dan pakar yang menyoroti berbagai tantangan dan peluang dalam pengembangan pergaraman.
Hadir sebaagi narasumber kunci, antara lain Yahdil Abdi Harahap, S.H., M.H – Staf Khusus Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal; Dr. H. Boyke Setiawan Soeratin, SP., MM.Agr – akademisi Binus University dan praktisi agribisnis; dan Urip Prayitno – Pengurus Koperasi Garam Cita Emas Pinggirpapas, Sumenep.
Dalam pemaparannya, Yahdil Abdi Harahap menekankan pentingnya pengembangan desa pesisir sebagai ujung tombak dalam mewujudkan swasembada garam. Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi produsen garam mandiri. Namun, kita masih bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan nasional.
Yahdil menyatakan target pemerintah berswasembada garam pada tahun 2027 tidak dapat dilepaskan dari peran sentral desa-desa pesisir, yang menjadi garda terdepan dalam produksi garam nasional.
Ia melanjutkan bahwa pengembangan desa pesisir tidak hanya sebatas meningkatkan kuantitas produksi. Lebih dari itu, fokusnya harus mencakup perbaikan kualitas, inovasi, dan peningkatan kesejahteraan petani garam. Dengan pendekatan yang komprehensif, desa-desa ini bisa menjadi motor penggerak ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memastikan pasokan garam yang stabil dan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Peluang kita sangat besar dalam membangun sentra-sentra produksi garam berbasis desa pesisir terutama melalui BUM Desa Pergaraman dan/atau koperasi desa merah putih. Sampai bulan Agustus 2025, BUM Desa yang bergerak disektor industri garam mencapai 176 unit yang tersebar dari Aceh hingga Papua,” ungkap Yahdil
Yahdil menegaskan Kementrian Desa hanyalah supporting dalam program ini, urusan teknis, anggaran dan lain-lain ada di Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP).
“Kementrian Desa tentu akan meningkatkan pemberdayaan dan pendampingan secara simultan untuk desa-desa pesisir yang eksisting yang memilik tambak garam untuk meningkatkan produksi. Sementara untuk desa pesisir potensial kami akan terus berkordinasi dengan para kepada desa, dimana saja yang perlu perluasan produksi, nanti oleh Menteri Desa Pak Yandri Susanto menyampaikan pada KKP. Karena ini harus ada kolaborasi untuk percepatan swasembada garam,” pungkasnya.
.
Sementara itu, Dr. Boyke Setiawan Soeratin dalam pemaparannya yang bertajuk “Tantangan: Swasembada Garam sebagai Pilar Penguatan Ekonomi Kerakyatan”, mengulas tantangan mendasar yang masih menghambat tercapainya swasembada, mulai dari rendahnya produktivitas petani garam, supply chain yang belum terukur, SDM dan teknologi yang rendah, bahkan belum ada badan lelang tersendiri untuk menjaga harga garam menjadi stabil.
Menurutnya, penguatan ekonomi garam tidak hanya sebatas pada peningkatan produksi, tetapi juga pada aspek hilirisasi, akses pasar, dan penguatan kelembagaan petani. “Disini garam belum memiliki pohon industri seperti halnya sawit,” ujarnya.
“Kita harus memosisikan garam sebagai komoditas strategis. Ini bukan sekadar bahan baku industri, tetapi bagian dari kedaulatan pangan dan ekonomi rakyat. Jika dikelola dengan baik, industri garam dapat menciptakan lapangan kerja luas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir,” tutur Boyke.
Ia menambahkan, pentingnya dukungan riset dan inovasi dalam pengolahan garam agar produk lokal mampu bersaing secara kualitas dengan garam impor bahkan bisa ekspor.
Adapun Urip Prayitno dari Pengurus Koperasi Garam Cita Emas Pinggirpapas Sumenep menjelaskan nasib petani garam penuh ketidakpastiaan.
“Mereka (petani garam) minim infrastruktur, SDM yang rendah, dan alat produksi yang tradisional. Disinilah peran pemerintah untuk membantu petambak garam,” lanjut Urip.
Urip juga meminta pemerintah untuk memutus rantai tengkulak yang selama ini mempermainkan harga di tingkat petani.
“Semestinya ada HPP Garam sepertihalnya gabah. Hitungan kami harga Rp 1.500 per kg sudah bisa membantu petani garam.
Ia juga berharap ketika musim panen, impor garam harus ditutup dan mafia–mafia disektor pergaraman ini ditindak secara hukum.
Sebaagi penutup, Direktur Eksekutif PPASDA, Muhammad Irvan Mahmud Asia menyebut bahwa PPASDA sebagai lembaga pengkajian dan advokasi – salah satunya di sektor pangan berkomitmen mensinergikan kapasitas dan kapabilitas lembaga, dalam mengembangkan kemitraan strategis bersama-sama stakeholder pergaraman.
PPASDA akan terus melakukan advokasi isu-isu ini dengan menggandeng Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan asosiasi petambak garam, Koperasi dan BUM Desa garam, serta petani garam untuk mewujudkan cita-cita Presiden Prabowo yaitu Swasembada Garam 2027.
