“Ketika kebijakan negara tidak lagi dipercaya, bahkan alasan administratif atau teknis pun ditafsirkan sebagai manuver politik. Di titik ini, krisis kepercayaan menjadi masalah utama, karena tanpa kepercayaan publik, setiap tindakan pemerintah berpotensi memicu kecurigaan dan perlawanan. Tuntutan agar pemimpin tertinggi Iran mundur menunjukkan bahwa protes tersebut telah melampaui isu ekonomi dan masuk ke ranah legitimasi sistem politik“
Oleh : T.H. Hari Sucahyo*
Gelombang demonstrasi di Iran yang menuntut mundurnya pemimpin tertinggi negara dan bahkan menyerukan kembalinya sistem monarki mencerminkan akumulasi persoalan politik, ekonomi, dan sosial yang telah lama terpendam. Protes yang awalnya dipicu oleh kemarahan para pedagang di Teheran akibat melemahnya nilai mata uang Iran terhadap dolar Amerika Serikat menunjukkan bagaimana isu ekonomi sering kali menjadi pintu masuk bagi ekspresi ketidakpuasan yang lebih luas.
Ketika tekanan ekonomi semakin berat, terutama bagi kelas menengah dan pelaku usaha kecil, rasa frustrasi mudah berubah menjadi kritik terbuka terhadap legitimasi kekuasaan politik. Dalam konteks Iran, melemahnya rial bukan sekadar persoalan teknis moneter, melainkan simbol kegagalan negara dalam menjamin kesejahteraan rakyat di tengah sanksi internasional, tata kelola ekonomi yang lemah, serta dominasi elite politik-religius yang dianggap jauh dari realitas kehidupan sehari-hari warga.
Meluasnya protes dari pedagang ke mahasiswa dan masyarakat umum menandakan adanya resonansi lintas kelompok sosial. Mahasiswa, yang secara historis sering menjadi motor perubahan politik, melihat persoalan ekonomi sebagai bagian dari struktur kekuasaan yang lebih besar dan tidak adil. Penutupan sekolah, universitas, dan lembaga publik oleh pemerintah, meskipun secara resmi diklaim sebagai langkah penghematan energi akibat cuaca dingin, dipersepsikan publik sebagai strategi pengendalian massa.
Ketika kebijakan negara tidak lagi dipercaya, bahkan alasan administratif atau teknis pun ditafsirkan sebagai manuver politik. Di titik ini, krisis kepercayaan menjadi masalah utama, karena tanpa kepercayaan publik, setiap tindakan pemerintah berpotensi memicu kecurigaan dan perlawanan. Tuntutan agar pemimpin tertinggi Iran mundur menunjukkan bahwa protes tersebut telah melampaui isu ekonomi dan masuk ke ranah legitimasi sistem politik.
Iran menganut sistem Republik Islam yang memadukan struktur republik dengan kekuasaan ulama melalui posisi pemimpin tertinggi. Bagi sebagian masyarakat, sistem ini dianggap tidak lagi relevan atau mampu menjawab tantangan zaman, terutama dalam menghadapi globalisasi, tekanan ekonomi, dan aspirasi generasi muda. Munculnya kembali wacana monarki, meskipun mungkin hanya dianut oleh sebagian kecil demonstran, mencerminkan keputusasaan terhadap sistem yang ada dan romantisasi masa lalu sebagai alternatif simbolik.
Ini bukan semata keinginan realistis untuk kembali ke monarki, melainkan ekspresi penolakan terhadap status quo. Dari perspektif politik komparatif, apa yang terjadi di Iran memberikan pelajaran penting tentang hubungan antara stabilitas ekonomi, legitimasi politik, dan ruang kebebasan sipil. Negara yang menutup ruang ekspresi politik sering kali menghadapi ledakan ketidakpuasan yang tiba-tiba dan sulit dikendalikan. Ketika saluran aspirasi formal tidak efektif atau tidak dipercaya, jalanan menjadi arena utama artikulasi tuntutan. Reaksi represif negara mungkin mampu meredam protes dalam jangka pendek, tetapi berisiko memperdalam jurang antara penguasa dan rakyat dalam jangka panjang.
Bagi Indonesia, pengalaman Iran ini relevan sebagai cermin sekaligus peringatan. Indonesia adalah negara dengan sejarah panjang dinamika politik, mulai dari era otoritarian hingga reformasi. Salah satu pelajaran paling mendasar adalah pentingnya menjaga kepercayaan publik melalui tata kelola ekonomi dan politik yang transparan, akuntabel, dan responsif. Krisis ekonomi, seperti inflasi tinggi, pelemahan nilai tukar, atau kenaikan harga kebutuhan pokok, dapat dengan cepat memicu ketidakpuasan sosial jika tidak diimbangi dengan komunikasi kebijakan yang jujur dan perlindungan sosial yang memadai.
Dalam konteks Indonesia, di mana kesenjangan ekonomi dan ketidakmerataan pembangunan masih menjadi tantangan, sensitivitas terhadap gejolak ekonomi harus menjadi perhatian utama pemerintah. Pelajaran berikutnya adalah pentingnya ruang dialog dan kebebasan berekspresi. Indonesia, sebagai negara demokrasi, memiliki mekanisme institusional untuk menyalurkan aspirasi, mulai dari pemilu, parlemen, hingga kebebasan pers dan kebebasan berkumpul.
Mekanisme ini hanya efektif jika benar-benar berfungsi dan dipercaya publik. Ketika masyarakat merasa suaranya tidak didengar atau kebijakan diambil secara sepihak tanpa partisipasi, potensi mobilisasi massa akan meningkat. Kasus Iran menunjukkan bahwa pembatasan aktivitas pendidikan dan publik dengan alasan teknis dapat memicu kecurigaan jika dilakukan di tengah situasi politik yang tegang.
Di Indonesia, kebijakan pembatasan sosial atau penertiban demonstrasi perlu selalu disertai dasar hukum yang jelas, komunikasi terbuka, dan penghormatan terhadap hak-hak warga negara. Indonesia juga dapat belajar tentang peran generasi muda dalam perubahan politik. Mahasiswa Iran yang turun ke jalan mencerminkan energi kritis kaum muda yang merasa masa depannya terancam.
Bonus demografi menghadirkan peluang sekaligus risiko. Jika generasi muda diberdayakan melalui pendidikan berkualitas, lapangan kerja, dan ruang partisipasi politik, mereka dapat menjadi motor pembangunan. Sebaliknya, jika mereka merasa terpinggirkan, frustrasi dapat bermuara pada ketidakstabilan sosial. Oleh karena itu, investasi pada pendidikan, inovasi, dan keterlibatan politik anak muda bukan hanya kebijakan sosial, tetapi strategi stabilitas nasional.
Aspek lain yang patut dicermati adalah bahaya politisasi identitas dan nostalgia politik. Di Iran, seruan kembali ke monarki menunjukkan bagaimana krisis dapat memunculkan wacana alternatif yang bersifat simbolik dan emosional. Indonesia juga memiliki pengalaman dengan nostalgia masa lalu, baik terhadap era tertentu yang dianggap stabil maupun figur pemimpin yang dipersepsikan kuat.
Pembelajaran pentingnya adalah bahwa romantisasi masa lalu sering kali mengabaikan kompleksitas dan masalah yang juga ada pada masa tersebut. Pendidikan politik yang kritis dan berbasis fakta menjadi kunci agar masyarakat dapat menilai pilihan politik secara rasional, bukan emosional. Dari sisi negara, respons terhadap protes memerlukan keseimbangan antara penegakan hukum dan pendekatan persuasif. Iran cenderung menggunakan pendekatan keamanan yang kuat, yang dalam jangka panjang dapat memperburuk ketegangan.
Indonesia, dengan pengalaman reformasi, memiliki pelajaran berharga bahwa dialog, kompromi, dan reformasi kebijakan sering kali lebih efektif daripada represi. Aparat keamanan perlu dilatih tidak hanya untuk menjaga ketertiban, tetapi juga untuk memahami dinamika sosial dan menghormati hak asasi manusia.
Narasi besar dari protes di Iran adalah bahwa stabilitas politik tidak bisa dipisahkan dari keadilan ekonomi dan kepercayaan publik. Negara yang tampak kuat secara institusional dapat menjadi rapuh ketika rakyat merasa teralienasi. Indonesia, dengan keragaman sosial, budaya, dan politiknya, perlu terus merawat konsensus demokrasi melalui kebijakan inklusif dan pemerintahan yang bersih.
Pembelajaran dari Iran bukan untuk disamakan secara langsung, karena konteksnya berbeda, tetapi untuk diambil esensinya: bahwa kekuasaan yang tidak peka terhadap aspirasi rakyat, terutama di tengah tekanan ekonomi, berisiko menghadapi delegitimasi serius. Dengan memahami dinamika tersebut, Indonesia dapat memperkuat daya tahannya sebagai negara demokrasi.
Protes bukan semata ancaman, melainkan sinyal yang perlu dibaca dan direspons secara bijak. Ketika negara mampu menjadikan kritik sebagai bahan perbaikan, bukan musuh, maka stabilitas yang tercipta bukanlah stabilitas semu, melainkan stabilitas yang berakar pada kepercayaan dan partisipasi rakyat.
*) Peminat bidang Sosial, Politik, dan Humaniora
Penggagas Lingkar Studi Adiluhung dan Kelompok Studi Pusaka AgroPol Tinggal di Semarang
Simak berita terbaru dan kabar terbaru melalui Google News harianjatim.com dan Saluran WhatsApp. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi Harianjatim.com.
Download sekarang!.
