Reporter: harianjatim
Sumenep-harianjatim.com. Upaya pemerataan pembangunan antara kepulauan dan daratan di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur belum sepenuhnya terwujud.
Wakil Ketua DPRD Sumenep, Dul Siam pada Musrenbang RKPD Kabupaten Sumenep Tahun 2027 di Pendopo Keraton Sumenep, Senin, (30/3/2026) pagi menyampaikan selama ini masih terjadi ketimpangan pembangunan.
Politisi PKB asal Kecamatan/Pulau Sapeken ini menyatakan ketidak berpihakan pemerintah daerah dalam pembangunan di kepulauan sangat dirasakan oleh masyarakat.
“Terjadi kesenjangan pembangunan, nyata kami rasakan. Terjadi ketimpangan, dispartitas pembangunan antara kepulauan dan daratan,” katanya saat itu.
Kabupaten Sumenep terdapat 126 pulau yang tersebar di 8 kecamatan. Sementara 19 kecamatan lain berada di daerah daratan.
Jarak tempuh antara daratan dan kepulauan bervariatif. Misalnya, dari pelabuhan Kalinget ke pulau Sapeken bisa ditempuh sekitar 14 jam lebih menggunakan transportasi laut. Sementara jarak antara Sumenep daratan ke Pulau Masalem sekitar 165 mil laut.
Menurut Dul Siam, meski secara geografis kepualauan cukup jauh, tidak bisa dipisahkan dan masih masuk kawasan teritorial Kabupaten Sumenep.
“Pulau bagian dari Kabupaten Sumenep yang wajib diperhatikan,” katanya menegaskan.
Pernyataan Dul Siam mendapat respon Wakil Bupati Sumenep KH. Imam Hasyim. Selama ini kata dia pemerintah daerah terus memperhatikan pembangunan di daerah, termasuk di kepulauan.
“Sebagaimana yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPR tadi, tentunya kami tidak akan meninggalkan kepulauan,” katanya dalam sambutannya pada acara Musrenbang RKPD Kabupaten Sumenep Tahun 2027.
Bahkan kata dia, pemerataan pembangunan antara kepulauan dan daratan menjadi komitmen sejak melakukan kampanya politik bersama Achmad Fauzi Wongsojudo (Bupati) saat mencalonkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati periode 2024-2030.
“Sebagaimana disampaikan dulu saat kampanye, kami tidak akan membeda-bedakan antara pulau dan daratan,” jelas dia.
Hanya saja kata dia upaya tersebut belum terujud yang disebabkan karena terjadinya pemangkasan anggaran oleh Pemerintah Pusat hingga 50 persen.
“Andaikan tidak ada pemangkasan (anggaran), InsyaAllah akan melebihi daratan,” tegas sambil melanjutkan pemaparannya.
Untuk diketahui dalam Musrenbang RKPD Kabupaten Sumenep Tahun 2027 Pemerintah Kabupaten Sumenep menampung sebanyak 771 usulan program. 208 diantara merupakan usulan dari DPRD setempat melalui program pokok-pokok pikiran (Pokir).
208 Pokir itu menyebar di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) menjadi OPD terbanyak “menampung” usulan Pokir hingga 94 usulan.
Simak berita terbaru dan kabar terbaru melalui Google News harianjatim.com dan Saluran WhatsApp. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi Harianjatim.com.
(jd/red)
