Reporter: harianjatim
Surabaya-harianjatim.com. Pemerintah terus memperkuat peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai penyangga ekonomi daerah melalui dukungan pembiayaan UMKM, penguatan program sosial, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur tetap kuat di tengah tantangan perlambatan ekonomi dan tekanan daya beli masyarakat.
Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur, Max Darmawan, mengatakan APBN terus dioptimalkan sebagai instrumen fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat.
Menurut Max, APBN tidak hanya berfungsi sebagai alat pengelolaan keuangan negara, tetapi juga menjadi bentuk kehadiran pemerintah dalam menjaga aktivitas ekonomi daerah tetap bergerak.
“Melalui kebijakan yang tepat sasaran, pemerintah ingin memastikan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara lebih luas,” katanya, sebagaimana dilansir dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.
Salah satu fokus pemerintah ialah memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hingga saat ini, pemerintah telah menyalurkan kredit program berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) sebesar Rp13,6 triliun kepada 331.820 debitur di Jawa Timur.
Penyaluran kredit tersebut menunjukkan pertumbuhan baik dari sisi nominal maupun jumlah penerima dibandingkan periode sebelumnya. Sektor perdagangan dan pertanian menjadi dua bidang usaha yang paling banyak menerima dukungan pembiayaan.
Pemerintah memandang kedua sektor tersebut memiliki peran penting dalam menjaga perputaran ekonomi masyarakat sekaligus menopang ketahanan pangan daerah. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, keberlangsungan UMKM dinilai menjadi salah satu faktor utama dalam menjaga konsumsi rumah tangga dan penyerapan tenaga kerja.
Selain penguatan sektor usaha rakyat, pemerintah juga terus memperluas pelaksanaan program prioritas nasional. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, hingga April 2026 telah menjangkau sekitar 8,75 juta penerima manfaat di Jawa Timur.
Program tersebut didukung lebih dari 3.500 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di berbagai daerah. Selain ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, program itu juga diharapkan menciptakan efek ekonomi melalui keterlibatan petani, pelaku usaha pangan, dan rantai distribusi lokal.
Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembentukan Koperasi Merah Putih di tingkat desa dan kelurahan. Hingga kini, program tersebut berkembang menjadi ribuan unit koperasi di berbagai wilayah Jawa Timur sebagai bagian dari penguatan ekonomi kerakyatan dan kemandirian masyarakat.
Max menilai sinergi kebijakan fiskal, penguatan UMKM, dan pemberdayaan masyarakat akan terus menjadi fokus pemerintah dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah agar tetap inklusif dan berkelanjutan.
“Pemerintah ingin memastikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya tumbuh secara angka, tetapi juga mampu menciptakan pemerataan manfaat bagi masyarakat,” kata Max.
Simak berita terbaru dan kabar terbaru melalui Google News harianjatim.com dan Saluran WhatsApp. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi Harianjatim.com.
(red)
