Bappeda Sumenep Dorong Akurasi Data Sensus Ekonomi 2026 untuk Perkuat Arah Kebijakan Pembangunan

  • Bagikan
Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep, Dr. Ir. Arif Firmanto, S.TP., M.Si., IPU, ASEAN Eng. (Foto/ist.)

Reporter: harianjatim

Sumenep-harianjatim.com. Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menempatkan Sensus Ekonomi (SE) 2026 sebagai salah satu instrumen strategis dalam memperkuat kualitas perencanaan pembangunan daerah. Pendataan yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) tersebut dipandang bukan sekadar agenda statistik nasional, melainkan fondasi utama bagi pemerintah dalam membaca dinamika ekonomi secara utuh dan menyusun kebijakan berbasis data.

Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep, Dr. Ir. Arif Firmanto, S.TP., M.Si., IPU., ASEAN Eng., mengatakan pembangunan yang efektif hanya dapat diwujudkan apabila didukung informasi ekonomi yang akurat, mutakhir, dan mampu menggambarkan kondisi riil masyarakat serta dunia usaha.

Menurutnya, hasil sensus akan menjadi referensi penting dalam menentukan arah pembangunan, mulai dari pengembangan sektor usaha, pemberdayaan UMKM, penciptaan lapangan kerja, hingga peningkatan daya saing ekonomi daerah.

“Hasil sensus akan memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai dinamika dunia usaha di daerah. Informasi tersebut dibutuhkan untuk menyusun program pembangunan yang selaras dengan kondisi riil masyarakat dan kebutuhan sektor usaha yang terus berkembang,” ujar Arif.


Ia menegaskan, keberhasilan sensus tidak hanya bergantung pada petugas pendataan, tetapi juga pada keterbukaan para pelaku usaha dalam memberikan informasi yang benar dan lengkap.

Menurut Arif, partisipasi aktif masyarakat usaha menjadi penentu kualitas data yang nantinya digunakan pemerintah sebagai dasar pengambilan keputusan.

“Partisipasi pelaku usaha sangat menentukan kualitas data yang dihasilkan. Informasi yang lengkap dan akurat akan menjadi pijakan pemerintah dalam merancang program yang mendukung penguatan UMKM serta peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.


Data Berkualitas Menentukan Ketepatan Kebijakan

Bappeda menilai tantangan pembangunan ke depan semakin kompleks sehingga membutuhkan kebijakan yang disusun berdasarkan bukti (evidence-based policy), bukan sekadar asumsi.

Tanpa dukungan data yang valid, berbagai program pembangunan berisiko tidak tepat sasaran, kurang efisien, bahkan gagal menjawab kebutuhan masyarakat maupun pelaku usaha.

Karena itu, Sensus Ekonomi 2026 dipandang sebagai momentum memperbarui basis data ekonomi Kabupaten Sumenep agar lebih relevan dengan perkembangan dunia usaha yang terus berubah.

Selain menjadi acuan penyusunan program pembangunan, data ekonomi hasil sensus juga memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas perekonomian daerah.

Arif menjelaskan, informasi ekonomi yang terkumpul dapat membantu pemerintah memantau dinamika inflasi, membaca potensi gangguan terhadap daya beli masyarakat, sekaligus merumuskan langkah antisipatif secara lebih cepat.

“Data inflasi menjadi salah satu instrumen evaluasi dalam penyusunan kebijakan. Pemerintah bersama para pemangku kepentingan akan terus memperkuat langkah pengendalian agar stabilitas harga tetap terjaga dan aktivitas ekonomi masyarakat dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.


Jangkau Seluruh Aktivitas Usaha

Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Sumenep, Handoyo, menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 akan mencakup hampir seluruh aktivitas usaha di luar sektor rumah tangga dan pemerintahan.

Pendataan meliputi berbagai lapangan usaha, mulai dari pertanian, perikanan, industri pengolahan, perdagangan, transportasi, akomodasi, hingga beragam sektor jasa lainnya.

Seluruh unit usaha akan menjadi objek sensus, baik usaha mikro, kecil, menengah, maupun perusahaan berskala besar.

Menurut Handoyo, hasil pendataan tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai struktur ekonomi daerah sekaligus menjadi rujukan utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan di tingkat daerah maupun nasional.

Di Kabupaten Sumenep, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 akan menjangkau 27 kecamatan serta 334 desa dan kelurahan. Secara nasional, kegiatan ini dilaksanakan serentak di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia.

Dengan cakupan yang luas tersebut, pemerintah berharap tersedia basis data ekonomi yang semakin kuat untuk mendukung perencanaan pembangunan yang lebih adaptif, inklusif, dan mampu menjawab tantangan ekonomi di masa mendatang.


Simak berita terbaru dan kabar terbaru melalui Google  News harianjatim.com. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi Harianjatim.com.    

Download sekarang!

(Red)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

banner 728x90
Nordicnodes | professional saas tools for everyone.