Reporter: harianjatim
Sumenep-harianjatim.com. Pelaksanaan program pengurangan pokok tunggakan dan pembebasan sanksi administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2026 di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, diduga menjadi bancakan oleh oknum tertentu.
Di Desa Gadu Timur, Kecamatan Ganding, muncul dugaan ketidaksesuaian antara nominal pembayaran yang disetorkan warga kepada petugas dan jumlah yang tercatat dalam bukti transaksi resmi pemerintah daerah.
Persoalan tersebut mencuat di tengah kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumenep yang memberikan keringanan pembayaran pajak kepada masyarakat. Program yang bertujuan meringankan beban wajib pajak itu diduga belum tersosialisasi secara optimal hingga tingkat desa.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, sejumlah warga diduga masih diminta membayar pokok pajak beserta tunggakan dan denda sesuai nominal yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Padahal, pemerintah daerah telah menetapkan pengurangan pokok tunggakan dan pembebasan denda berdasarkan periode tahun pajak.
Dugaan ketidaksesuaian tersebut diketahui setelah muncul perbandingan antara jumlah uang yang diserahkan warga melalui petugas di tingkat desa dan nominal pembayaran yang tercatat dalam sistem elektronik PBB-P2 Kabupaten Sumenep.
Informasi yang diterima pihak terkait menyebutkan, selisih pembayaran tersebut diduga mencapai sekitar 60 persen dari total uang yang dibayarkan warga. Namun, besaran selisih dan penyebabnya masih memerlukan verifikasi melalui pencocokan bukti pembayaran, data transaksi, serta keterangan pihak-pihak terkait.
Dugaan persoalan tersebut mendapat perhatian Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Taretan Legal Justitia, Zainurrozi. Ia menyayangkan munculnya dugaan praktik yang berpotensi merugikan masyarakat sekaligus menghambat tujuan program keringanan pajak daerah.
Menurut Zainurrozi, apabila dugaan tersebut terbukti, praktik pemungutan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan harus ditindaklanjuti melalui proses hukum.
“Apapun alasannya, praktik curang yang merugikan rakyat tidak dapat dibenarkan oleh hukum dan harus ditindak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Zainurrozi.
Ia mengatakan, LBH Taretan Legal Justitia tengah mengumpulkan informasi dan bukti terkait dugaan ketidaksesuaian pembayaran PBB-P2 di Desa Gadu Timur.
Pihaknya berencana menempuh jalur hukum agar persoalan tersebut dapat diperiksa oleh aparat penegak hukum.
“Kami tidak akan tinggal diam. Masyarakat sudah mengetahui persoalan ini. Kami juga telah mengumpulkan informasi dan bukti-bukti. Karena itu, jangan mencoba melakukan tipu muslihat. Kami akan mengawal persoalan ini sampai tuntas,” ujarnya.
Keringanan Tunggakan hingga 95 Persen
Sebagai informasi, Pemerintah Kabupaten Sumenep memberikan keringanan pembayaran PBB-P2 tahun 2026 melalui Keputusan Bupati Sumenep Nomor 100.3.3.2/337/KEP/013/2026.
Kebijakan tersebut mengatur pengurangan pokok tunggakan pajak dan pembebasan sanksi administratif berdasarkan periode tahun pajak.
Untuk tunggakan periode 2002–2014, pemerintah memberikan pengurangan pokok pajak sebesar 95 persen dan pembebasan denda sebesar 100 persen.
Sementara itu, tunggakan periode 2015–2020 memperoleh pengurangan pokok pajak sebesar 90 persen dan pembebasan denda 100 persen. Adapun tunggakan periode 2021–2025 mendapatkan pengurangan pokok pajak sebesar 40 persen dan pembebasan denda 100 persen.
Program keringanan tersebut berlaku hingga 31 Desember 2026.
Kebijakan ini dimaksudkan untuk meringankan beban masyarakat sekaligus mendorong penyelesaian tunggakan pajak daerah. Namun, pelaksanaannya membutuhkan sosialisasi yang merata agar seluruh wajib pajak memahami ketentuan dan dapat memanfaatkan keringanan sesuai haknya.
Zainurrozi mengimbau masyarakat Kabupaten Sumenep yang telah membayar PBB-P2 secara manual melalui operator atau petugas pajak di desa masing-masing untuk memeriksa kembali bukti transaksi pembayaran.
Pengecekan dapat dilakukan melalui laman resmi e-PBB Kabupaten Sumenep di https://e-pbb.sumenepkab.go.id/admin/tanda_terima.php.
Apabila ditemukan perbedaan antara jumlah uang yang disetorkan dan nominal yang tercatat dalam sistem, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada LBH Taretan Legal Justitia.
Pengaduan dapat disampaikan langsung ke kantor LBH Taretan Legal Justitia di Jalan Raya Sumenep-Pamekasan, Prenduan, Kabupaten Sumenep, atau melalui nomor layanan 0878-4000-2171 dan 0812-1606-4751.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sumenep, Ferdiansyah Tetrajaya, belum memberikan keterangan saat dikonfirmasi media ini hingga berita ditulis.
Simak berita terbaru dan kabar terbaru melalui Google News harianjatim.com. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi Harianjatim.com.
(red)


