Reporter: harianjatim
Sumenep-harianjatim.com. Direktur LBH Taretan Legal Justitia, Zainurrozi, meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, tidak lepas tangan menyikapi dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program keringanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Menurut Zainurrozi, Bapenda memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebijakan pengurangan pokok tunggakan dan pembebasan sanksi administratif PBB-P2 yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Sumenep berjalan sesuai ketentuan.
Pasalnya, Bapenda merupakan organisasi perangkat daerah (OPD) yang mendapat mandat dari Bupati Sumenep untuk melaksanakan program keringanan pembayaran pajak tersebut.
“Bapenda harus bertanggung jawab. Tidak cukup hanya membuat sistem yang bagus, tetapi pengawasan juga harus dimaksimalkan agar program tersebut berjalan sesuai dengan tujuan pemerintah daerah,” kata Zainurrozi.
Ia menilai, keberadaan sistem pembayaran pajak secara elektronik harus diikuti pengawasan terhadap pelaksanaan pembayaran di lapangan. Pemerintah daerah juga perlu memastikan informasi mengenai program keringanan pajak tersampaikan kepada seluruh wajib pajak.
“Jadi, pengawasan juga harus dimaksimalkan. Bukan lantas hanya menciptakan sistem, tetapi ketika ada masalah malah dilimpahkan ke tingkat desa,” tegasnya.
Persoalan tersebut mencuat setelah seorang warga Desa Gadu Timur, Kecamatan Ganding, berinisial MR mengaku tidak mendapatkan informasi mengenai program keringanan PBB-P2 saat melakukan pembayaran melalui operator pajak desa.
MR mengatakan, dirinya tetap diminta membayar pajak sesuai penghitungan petugas tanpa penjelasan mengenai kebijakan diskon yang berlaku pada 2026.
“Saya langsung membayar pajak kepada operator pajak di Desa Gadu Timur. Jumlahnya cukup mahal untuk tahun ini. Dia tidak memberitahukan adanya program pemutihan atau diskon dari Bupati Sumenep. Pembayaran langsung dihitung dari pajak pokok tahun 2026 ditambah tunggakan,” kata MR.
Ia mengaku mengeluarkan uang sebesar Rp 198.000 untuk delapan lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).
Namun, setelah melakukan pengecekan melalui laman resmi e-PBB Kabupaten Sumenep dengan bantuan saudaranya, MR menemukan nominal pembayaran sebesar Rp 131.041.
Berdasarkan perbandingan tersebut, terdapat selisih Rp 66.959 antara uang yang dibayarkan dan nominal yang ditemukan dalam sistem elektronik tersebut.
Bapenda Sebut SPPT Sudah Diserahkan ke Desa
Menanggapi persoalan tersebut, Kepala Bapenda Kabupaten Sumenep, Ferdiansyah Tetrajaya, mengatakan program keringanan atau diskon pembayaran PBB-P2 masih berlaku.
Ia menjelaskan, Bapenda telah menyerahkan seluruh SPPT kepada pemerintah desa untuk disampaikan kepada masyarakat. Pemerintah desa juga telah memiliki operator yang bertanggung jawab membantu pelayanan pembayaran pajak.
Menurut Ferdiansyah, pembayaran dapat dilakukan secara daring melalui kanal resmi yang telah disediakan, termasuk menggunakan kode QRIS.
“Sudah dilimpahkan dan kewenangan sudah ada di desa. Surat SPPT sudah saya serahkan kepada desa untuk diserahkan kepada masyarakat. Masyarakat silakan membayar sesuai kanal yang disediakan, kan hanya membayar melalui QRIS,” ujarnya.
Terkait kemungkinan masih adanya warga yang belum memahami mekanisme pembayaran maupun program keringanan pajak, Ferdiansyah mengklaim pihaknya telah melakukan sosialisasi hingga tingkat kecamatan dan desa, termasuk di Kecamatan Ganding.
Ia bahkan menyebut dirinya turut hadir dalam kegiatan sosialisasi tersebut.
“Saya sendiri yang hadir. Kalau tidak percaya, tanya kepada kepala desa dan camatnya,” katanya.
Ferdiansyah juga mempersilakan masyarakat yang merasa dirugikan dalam pembayaran PBB-P2 untuk menempuh jalur hukum. Bahkan, pihaknya menyarankan untuk konfirmasi kepada pihak desa dan kecamatan.
“Kalau saya tidak ada masalah. Kalau warga merasa dirugikan, laporkan ke polisi,” tegasnya.
Program Keringanan Berlaku hingga Akhir 2026
Sebagai informasi, Pemerintah Kabupaten Sumenep memberikan program pengurangan pokok tunggakan dan pembebasan sanksi administratif PBB-P2 tahun 2026.
Kebijakan tersebut mengacu pada Keputusan Bupati Sumenep Nomor 100.3.3.2/337/KEP/013/2026. Program ini berlaku hingga 31 Desember 2026.
Dalam ketentuan tersebut, tunggakan pajak periode 2002–2014 mendapatkan pengurangan pokok pajak sebesar 95 persen dan pembebasan denda 100 persen.
Sementara itu, tunggakan periode 2015–2020 memperoleh pengurangan pokok pajak sebesar 90 persen dan pembebasan denda 100 persen. Adapun tunggakan periode 2021–2025 mendapatkan pengurangan pokok pajak sebesar 40 persen dan pembebasan denda 100 persen.
Munculnya keluhan warga Gadu Timur tersebut menjadi perhatian terhadap pentingnya transparansi pembayaran dan pengawasan pelaksanaan kebijakan di tingkat desa.
Pemerintah daerah diharapkan memastikan setiap transaksi sesuai dengan ketentuan, sehingga program keringanan pajak benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Simak berita terbaru dan kabar terbaru melalui Google News harianjatim.com. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi Harianjatim.com.
(jd/red)


