banner 728x90

Tangani Pelanggaran Pilkada di Masa Covid-19, Bawaslu Ponorogo Rekomendasi Perbaikan Perbawaslu

  • Bagikan

Ponorogo, HarianJatim.com, Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Ponorogo, Sulung Muna Rimbawan menyampaikan 5 rekomendasi penting terkait evaluasi metode penanganan pelanggaran Pilkada 2020 di tengah pandemic Covid-19.

Hal tersebut ia paparkan dalam acara Sosialisasi danPenyusunan Inventaris Permasalahan Rancangan Perbawaslu Pengawasan PemilihanGubernur, Bupati dan Walikota dalam masa bencana Covid-19 yang diselenggarakanBawaslu RI secara online, Kamis (11/6).

“Ini merupakan hasil diskusi bersama teman-teman BawasluKabupaten Pacitan dan Trenggalek.” Ungkapnya.

Kelima rekomendasi tersebut menurut Sulung terkait isuketentuan umum penanganan pelanggaran, laporan& temuan, penanganan pelanggaran, tindaklanjut serta status penangananpelanggaran. “Semuanyabermuara pada teknis secara online dan protocol covid-19.“ Jelasnya.

Menurut Sulung pada Perbawaslu 14 tahun 2017 itu,khususnya Bab Ketentuan Umum hendaknya terdapat penambahanpasal atau Bab II yang mengatur tentang prosedur penanganan pelanggaran padasaat pandemic Covid-19.

“Penanganan pelanggaran dalam Kondisi Covid-19 dilaksanakan denganprotokolkesehatan dengan memperhatikan kesehatan dankeselamatanpenyelenggara Pemilihan, peserta Pemilihan dan seluruh pihak yang terlibatdalam penanganan pelanggaran.” Jelasnya.

Kedua, pada Bab Laporan& Temuan Dugaan Pelanggaran kami rekomendasikan penambahan pasal yangberkaitan dengan protocol Covid-19 saat rapat pleno, penerimaan dan laporan dugaanpelanggaran dari masyarakat.

“Misalnyasaja pada Pasal 9, pelaporan secara langsung harus menggunakan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19 dan atau ditambahkan pasalbaru yang mengatur tentang pelaporan memanfaatkan teknologi informasi secaraonline atau membuat posko layanan pelaporan online.” Kata Sulung.

Kemudian yang ketiga pada PenangananPelanggaran, kami juga rekomendasikan penambahan waktu penanganan. Hal ini untukmemaksimalkan hasil PenangananPelanggaran pada masa pandemic Covid-19 yang menyebabkan gerakpengawas pemilihan sangat terbatas serta diperlukan adanya tracking riwayatkesehatan bagi pemohon, termohon, saksi dan pihak terkait sebelum dilakukanpemeriksaan.

“Yang keempat terkait tindaklanjutpenanganan pelanggaran kami harapkan rekomendasi juga dapat dikirim via elektronikserta berkas fisik dapat dikirim melalui jasa pos.” Imbuhnya.

Serta yang kelima terkait statuspenanganan pelanggaran,kami rekomendasikan penambahan Pasal yang menerangkan bahwa pengumaman statuspenanganan juga dapat dimuat dalam web Bawaslu sesuai tingkatan.

Sementarapada kesempatan tersebut TimAsistensi Bawaslu RI, Muhammad Nur Ramadhan  mengatakan bahwa rekomendasi dari BawasluKabupaten/Kota sangat bermanfaat pada revisi Perbawaslu Pilkada ini.

“Harapannya, dengan semakin banyak masukan terhadappenyusunan Perbawaslu ini, hasilnya dapat lebih maksimal.” Pungkasnya.

banner 336x280
  • Bagikan
banner 336x280

Tinggalkan Balasan