Reporter: Ahmad Fauzi
HarianJatim.comTuban-Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah salah satu program unggulan Kementerian Agama. Untuk meningkatkan layanan masyarakat, PTSP Kankemenag Kabupaten Tuban melaksanakan studi tiru ke PTSP Kemenag Kota Madiun, Selasa (29/12/2020).
Kunjungan kali ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor. Turut hadir dalam giat ini Kasubag TU, Kasi, Pensyar, Perencana, Ketua APRI, Pokjawas, Pokjaluh, Koordinator DPK, Satker, Koordinator Kepegawaian dan Tim PTSP.
Dalam sambutannya, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban, Sahid, menyampaikan kegiatan ini merupakan tindak lanjut balasan kunjungan Kemenag Kota Madiun ke Kemenag Tuban beberapa waktu lalu.
“Terimakasih kami disambut dengan sangat baik oleh Kakankemenag Kota Madiun,” ujarnya. Study Tiru ke Kemenag Kota Madiun ini karena PTSP Kemenag Kota Madiun merupakan salah satu PTSP yang menjadi jujugan Kemenag di Jawa Timur. “Bahkan dari Kemenag Pusat,” imbuhnya. Beliau berharap agar semua ilmu tentang PTSP Kota Madiun yang sudah memasuki generasi 3 (tiga) diberikan semua pada Kemenag Tuban. “Tim dan Pegawai yang melaksanakan pelayanan di PTSP Tuban harus bisa menyerap semua ilmu PTSP Kota Madiun,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Kemenag Kota Madiun, Ahmad Munir, mengatakan saat ini PTSP Kota Madiun sudah menggunakan pelayanan dengan android. Ia berharap setelah mengikuti study tiru ini, Kemenag Tuban bisa mengaplikasikan PTSP via android. “Namun perlu perjuangan luar biasa untuk menciptakan program PTS di android ini,” kata ia.
Menurut mantan Kakankemenag Bojonegoro ini dalam melaksanakan PTSP harus memperhatikan komitmen bersama (komitmen bsemua pihak dalam melaksanakan PTSP), harus dibangun sistem yang kuat (siapapun pimpinannya akan tetap bisa berjalan), harus menyiapkan SDM yang handal dan ditata dengan baik, yang terakhir penyiapan sarana dan prasarana yang baik dan memadai.
Supervisor PTSP Kemenag Tuban, Laidia Maryati, saat dihubungi terpisah mengatakan, dasar studi tiru ini sesuai imbauan Kanwil Kemenag Provinsi Jatim, bahwa setiap kantor harus ada PTSP nya. “Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Menteri Agama (PMA) RI nomor 65 tahun 2016 tentang Pelayanan Terpadu pada Kementerian Agama, dan Keputusan Menteri Agama (KMA) nomor 118 tahun 2010 tentang Program Percepatan melalui penyelenggaraan layanan unggulan di Kemenag,” kata ia.
Selain meninjau langsung PTSP, rombongan juga melakukan diskusi dengan beberapa seksi terkait tugas pokok dan fungsi masing-masing.
(af/lai)
