Reporter : Junaidi
Sumenep-harianjatim.com. Tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 telah lama dimuali. Pengawasan terus dilakukan, tak terkecuali oleh Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.
Pengawasan perlu ditingkatkan agar pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan itu berjalan secara demokratis sesuai dengan asas Pemilu.
Beberapa point penting yang harus dilakukan, catatan ini merupakan hasil evaluasi dari pelaksanaan Pemilu lima tahun lalu, dan menjadi modal pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang.
Saat ini telah banyak dukung mendungan antar kelompok untuk mendukunh calon bupati maupun Calon Presiden (Capres) “Terpenting pada Pemilu 2024 itu adalah kesepakatan seluruh stakeholder untuk mencegah hal-hal yang menimbulkan konflik di tingkat masyarakat, baik berupa pernyataan, sikap maupun perilaku,” kata Zamrod KhanKetua KIPP Sumenep.
Sementara pengawasan kata mantan Komisioner Panwaslu Kabupaten Sumenep itu perlu dimaksimalkan. Pertama, dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), partai tentu mempersiapkan pendaftaran para calon. Di sana akan berpotensi terjadi saling tarik menarik calon-calon potensial yang bisa jadi akan menimbulkan masalah.
Pada tahapan ini, dukungan-dukungan dari kelompok yang menjadi suporter akan mulai bermunculan, baik untuk Caleg, calon bupati maupun Calon Presiden (Capres)
Zamrud mengakui, pada tahapan tersebut juga mulai bermunculan konflik dalam Pemilu legislatif dan eksekutif yang akan membuat masyarakat terbelah. Untuk itu, pihaknya akan banyak berkomunikasi dengan pemerintah daerah, TNI maupun Polri untuk mengambil tindakan preventif untuk menjaga tidak munculnya konflik.
“Peran pemerintah sangat diperlukan. Maka harus ada program pemerintah dan kita pun akan mendesak pemerintah untuk membuat program-program tersebut yang bisa mencegah terjadinya konflik sosial,” jelasnya.
Kedua, KIPP Sumenep akan mendesak pemerintah untuk mengeluarkan program untuk pencegahan konflik, mulai bersifat sara, keagamaan dan lain sebagainya.
“Nah, tentu pengawasan itu tidak hanya di tingkat pemerintah, di tingkat penyelenggara pun harus memunculkan aktivitas yang mengarah kepada proses keberlangsungan Pemilu secara damai,” tegasnya.
