Jayapura –harianjatim.com. Konflik dan kekerasan di Papua tak berkesudahan. Sejak menjadi (bergabung) ke dalam NKRI Tahun 1963, konflik dan kekeresan sampai pembunuhan sesuatu yang hampir setiap saat terjadi. Terbaru kasus mutilasi empat warga sipil yang dilakukan oknum aparat keamanan.
Dalam keterangannya pada awak media Kamis (15/09/22), Ketua LIRA Provinsi Papua itu mengajak semua pihak untuk memikirkan solusi terbaik guna mengaakhiri konflik dan kekerasan di bumi cendrawasih itu.
“Saya baca di koran Kompas edisi 12 September kemarin, tulisan Vidhyandika D Perkasa (peneliti senior CSIS Jakarta) tentang konflik di Papua menyebutkan selama tahun 2021 ada 319 insiden. Dan dalam tujuh tahun terakhir ini korban konflik di Papua sampai 503 orang, ini sangat memprihatinkan kita semua”, ujar Toenjes.
Korban ini ada dari warga sipil, aparat keamanan, dan anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB). Korban terbanyak dari sipil ada 125 tahun 2018 dan 2021.
Toenjes yang merupakan anak pejuang pembebasan Irian Barat (PEPERA) menyebut selama ini pemerintah sudah berusaha, berbagai kebijakan, program, dan pendekatan di lakukan untuk menyelesaikan konflik dan kekerasan di Papua namun hasilnya kurang maksimal, bisa dikatakan tidak berhasil.
Kalau situasinya seperti itu, lantas apa yang harus dilakukan negara, itu yang dinantikan oleh publik khususnya warga di Papua. “Pertama-tama harus ada perubahan cara pandang negara, selama ini ada kecenderungan selalu dengan pendekatan keamanan meskipun di masa Jokowi ini pendekatan kesejahteraan dan pembangunan mulai di galakan dengan serius dan massif”, tegas Toenjes.
Tetapi rasa takut warga disini sudah terlanjur melekat, dan oknum aparat dalam hal-hal tertentu masih menggunakan cara-cara kekerasan ketika menghadapi warga yang traumanya belum pulih total.
“Kedua, pemerintah daerah, politisi, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, kaum terpelajar di Papua harus mengambil peran yang kuat untuk menciptakan kondusifitas. Jangan lagi ada oknum-oknum elite di daerah yang justru bermain dan memperkeruh suasana”, ucap Toenjes
Toenjes S Maniagasi pun mengajak semua pihak, siapapun baik lembaga/institusi atau pribadi-pribadi yang menginginkan Papua damai dan sejahtera harus menggunakan cara-cara dialogis-humanis-egaliter dalam proses menyudahi, menutup kelam hitam di Papua.
Toenjes menutup keterangannya pada media dengan menegaskan kembali kalau itu semua memerlukan penegakan hukum tanmpa pandang bulu, hanya dengan itu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dirasakan, rakyat Papua turut serta. Disini peran pengawasan menjadi krusial, baik legislatif, pers, mahasiswa, dan organisasi non pemerintahan menjadi vital.
